Denpasar | barometerbali – Sekalipun curhatan master of ceremony (MC) Putu Dessy Fridayanthi alias Ecy di media sosial mengaku mengalami perlakuan diskriminatif viral hingga muncul petisi ditandatangani ribuan orang, namun hingga kini Gubernur Bali I Wayan Koster yang disebut-sebut terkait dalam hal itu belum menanggapinya.
Yang menarik, justru dari kalangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bali yang pasang badan menghadapi isu yang masih menjadi perbincangan hangat tersebut.
Hadir dalam penyampaian pernyataan sikap tersebut antara lain Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDIP Bali Tjokorda Gde Agung, Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Bali I Ketut ‘Boping’ Suryadi, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPD PDIP Bali I Made Suparta beserta perwakilan DPC PDIP kabupaten/kota di Bali di kantor DPD PDIP Bali di Renon, Denpasar, Selasa (21/09/2021).
Dalam kesempatan pertama, Wakil Ketua Sekretaris Internal PDIP Bali Tjokorda Gde Agung mengatakan, pihaknya justru mempertanyakan isu diskriminasi yang terus berkembang.
Ia mengklarifikasi, selama menjadi kader PDIP Bali yang dipimpin Wayan Koster, partai ‘banteng moncong putih’ ini masih memberikan ruang kepada perempuan untuk terlibat dalam dunia politik.
“PDIP tidak pernah mendiskriminasi, justru ketika Pileg (pemilu legislatif), kita memprioritaskan 30 persen wanita, terus diskriminasi darimana? Saya juga tidak tahu,” ujar Tjokorda di hadapan awak media.
Selain dalam internal partai, Tjokorda menyebut isu diskriminasi terhadap perempuan yang menerpa Koster juga tak sesuai dengan kepemimpinannya di Pemerintah Provinsi Bali yang ramah perempuan.
Disebutkan, sejumlah posisi di Pemprov Bali, banyak diisi sosok perempuan untuk membantu merealisasikan visi dan misi Gubernur Koster.
“Sekarang coba cek di Pemprov Bali? Berapa persen perempuan menduduki jabatan eselon III, eselon II, kalau memang itu diskriminasi kan tidak mungkin di Pemprov Bali banyak wanitanya,” kilahnya.
Tak hanya itu, ia sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang selalu berkomentar miring seakan-akan Gubernur Bali tidak bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Gubernur Bali.
Tjokorda pun menegaskan PDIP Bali, akan menempuh jalur hukum jika terus menerus ada pihak-pihak yang secara sengaja menghembuskan isu, memperkeruh dan membuat berita-berita tidak benar serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum.
“Maka kami dan seluruh Kader PDI Perjuangan di seluruh Provinsi Bali tidak segan-segan akan mengambil langkah-langkah hukum dan melaporkan hal tersebut kepada pihak penegak hukum,” ancam pengurus partai pemenang pemilu di Bali ini.
Sementara itu hingga kini petisi yang berisi stop diskriminasi yang diduga dilakukan protokoler Gubernur Bali masih terus bergulir.
Kasus ini mengemuka saat unggahan seorang MC yang diminta untuk membatalkan acara setiap ada Gubernur Bali datang. Dalam unggahannya Ecy menyebutkan sudah banyak job MC yang dibatalkan hanya karena ada kehadiran Gubernur Koster.
Kalaupun bisa mengisi acara saat ada Gubernur Bali, MC ini diminta untuk tidak terlihat di depan umum dan harus memandu acara di ruang tertutup dan dijaga seseorang di depan pintu agar tak keluar .
Agar bisa melihat situasi dan keadaan di luar, si MC ini terpaksa harus naik kursi sambil fokus memandu jalannya acara sesuai rundown yang diberikan panitia.
Tak terima dengan kondisi yang terus berulang ini, si MC akhirnya menuliskan keluhannya di Instagram Story hingga viral, dikecam kalangan aktivis perempuan, sampai pula ke telinga Komnas Perempuan dan memicu petisi stop diskriminasi terhadap MC perempuan di Bali. (BB/501)
