Ket foto: Kadis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Prov. Bali, I Wayan Mardiana didampingi Direktur BPR Kanti I Made Arya Amitaba menyerahkan piala dan piagam lomba untuk koperasi yang meraih juara di SMAN 1 Sukawati, Gianyar, Kamis (23/09/2021)
Gianyar | barometerbali – Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan pandemi Covid-19 tak menyurutkan langkah dan semangat untuk terus memunculkan ide-ide kreatif dan berkarya demi kemajuan dunia perbankan dan koperasi. Melalui peringatan HUT Ke-74 Koperasi Tahun 2021 dijadikan momentum bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kanti untuk berinovasi, berkolaborasi dan bersinergi meningkatkan kualitas SDM koperasi dengan menggelar Pendidikan dan pelatihan Micro Business Game (MBG) Sparkassentiftung (salah satu bank di Jerman) bagi SDM Koperasi se-Bali di Aula SMA Negeri 1 Sukawati, Kamis (23/9/2021).
Pada kesempatan itu BPR Kanti menggelontorkan bantuan modal kerja bagi koperasi sebesar Rp74 miliar serta meluncurkan Tabungan Arisanku bersama Gema KUMKM Bali.
Diharapkan melalui workshop ini BPR Kanti dan tim trainer dari Sparkassentiftung Jerman membagikan pengalaman melatih dan berdiskusi mengenai tantangan dan best practice yang dihadapi serta langkah-langkah yang dapat ditempuh bagi keberhasilan pelaksanaan pelatihan MBG.
Untuk diketahui, Micro Business Game (MBG) adalah pelatihan yang sangat interaktif untuk pengusaha mikro dan untuk semua orang yang ingin belajar dalam praktek bagaimana keberhasilan dan keberlanjutan start-up dan usaha kecil dapat ditingkatkan.
Dalam acara tersebut Direktur BPR Kanti I Made Arya Amitaba mengungkapkan pelatihan MBG ini untuk memahami cara berpikir dan bertindak wirausaha dan menerapkannya selama simulasi, memahami cara mengembangkan usaha kecil dan menengah lebih lanjut dan menemukan tantangan beserta peluang di masa depan.
Pelatihan MBG ini, sambung Amitaba adalah untuk memahami cara berpikir dan bertindak wirausaha dan menerapkannya selama simulasi, memahami cara mengembangkan usaha kecil dan menengah lebih lanjut dan menemukan tantangan beserta peluang di masa depan.
“Setelah mengikuti pelatihan, nantinya peserta bisa meningkatkan kapasitas banker hingga bisa lebih memahami karakter UMKM,” ujarnya.
Tak hanya itu, Amitaba juga menandaskan di tengah pandemi ini lembaga keuangan mikro (BPR, koperasi dan LPD) mengalami tantangan sangat berat karena menjadi sektor yang juga terkena imbas. Untuk itu pihaknya mengajak dengan kondisi yang sudah kecil dan dengan jumlah lembaga mikro di Bali yang cukup banyak ini agar jangan bersaing.
“Ayo bersama bersinergi. Karena ketika sudah bersinergi dan menjadi kelompok yang besar. Bergabungnya BPR, koperasi, dan LPD tentu itu akan menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat maupun anggota,” ajak Amitaba.
Terkait hal itu pihak telah menyiapkan produk bersama dimana hal itu akan mempengaruhi mindset dari anggota bahwa ketika koperasi ini bergabung akan menjadi kuat khususnya dalam hal pemenuhan likuiditas, sehingga nasabah tidak perlu risau menaruh dana di koperasi terlebih lagi ditengah potensi munculnya panic buying dari sejumlah anggota atau nasabah.
“Likuiditas yang terjaga ini akan sangat penting di tengah potensi terjadinya panic buying dari nasabah. Saat ini sudah banyak koperasi yang sudah bergabung ke BPR Kanti,” imbuhnya.
Diklat ini memiliki tujuan untuk penguatan lembaga keuangan daerah: BPR, koperasi dan LPD di Provinsi Bali dalam hal Financial Assistance (Penyediaan Modal Kerja), Liquidity Mismatch (Mengalami Kesulitan Likuiditas), Capacity Building (Peningkatan Kompetensi SDM LKM), Teknologi Informasi dan lain sebagainya. Semua tujuan itu disiapkan dan diantisipasi sedini mungkin dalam rangka menyongsong Bali Era Baru menuju Bali Bangkit.
Atas dasar itu pula, Amitaba mengakui sangat penting bagi lembaga keuangan daerah seperti BPR, koperasi dan LPD di Bali sebagai garda terdepan dalam mendukung pemulihan ekonomi Bali untuk menyusun langkah-langkah konkrit menyongsong pemulihan ekonomi Bali pasca pandemi Covid-19.
“Dari seminar ini output-nya ada semacam kolaborasi, sinergisme penguatan lembaga keuangan daerah baik secara kelembagaan, penguatan SDM, dan lainnya,” tegas Amitaba.
Senada dengan Amitaba, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Bali, I Wayan Mardiana mengapresiasi pelatihan MBG ini yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM koperasi dengan sasaran pengurus, pengawas, manager, karyawan dan anggota koperasi. Secara umum tujuannya, SDM koperasi ini mendapatkan keterampilan bisnis dasar dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan bisnis. Lalu memahami pengertian berpikir dan bertindak wirausaha.
“MBG yang merupakan suatu metode edukasi interaktif untuk memberikan pengalaman tentang cara mengembangkan usaha skala mikro atau kecil secara efektif dengan memperhatikan kaidah manajemen usaha yang baik,” terangnya.
Tak lupa pihaknya juga mengapresiasi dengan kepedulian BPR Kanti dengan menggelontorkan bantuan modal kerja untuk Koperasi se-Bali dengan besaran Rp 74 milyar. Apalagi sebagai penggerak perekonomian kerakyatan di tengah pandemi Covid-19, koperasi dan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bali merasakan dampak akibat melemahnya pertumbuhan ekonomi Bali akibat Covid-19 melanda dunia, Indonesia, termasuk juga di Bali.
Terpuruknya kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi ini membuat koperasi dan UMKM dihadapkan dengan tiga persoalan serius. Persoalan pertama berkaitan dengan likuiditas, saat nasabah koperasi menarik simpanan atau tabungan di koperasi dalam jumlah besar maka koperasi akan kesulitan likuiditas.
“Persoalan kedua, anggota koperasi kesulitan mengangsur pinjaman sehingga menganggu pendapatan koperasi. Masalah ketiga adalah, kesulitan membayar pinjaman kepada pihak perbankan,” urainya.
Ia menambahkan kondisi existing koperasi dan UMKM di Provinsi Bali hingga saat ini, Bali memiliki 5.016 koperasi yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Meski banyak kendala yang dihadapi di tengah pandemi Covid-19, penggerak koperasi dan pelaku UMKM diharapkan membangun optimisme dengan melakukan adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru dalam membangun pasar dan memberdayakan ekonomi kerakyatan. (BB/503)
