Sanur | barometerbali – Analis Eksekutif Senior DKB IV OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Jakarta Dr Roberto Akyuwen menyatakan digitalisasi merupakan instrumen strategis untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal itu disampaikan dalam “Seminar Internasional Penguatan Lembaga Keuangan Menuju Bali Bangkit di Era Digitalisasi Sektor Keuangan,” yang digelar BPR Pancakanti Sukawati atau lebih dikenal dengan nama BPR Kanti di Hotel Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Rabu (17/11).
“Kami mengapresiasi positif kegiatan yang di inisiasi BPR Kanti ini. Sebab digitalisasi merupakan instrumen strategis untuk BPR. Kami berterimakasih kepada BPR Kanti telah melaksanakan kegiatan ini dan mengedukasi BPR, koperasi mengenai kebijakan-kebijakan OJK yang nanti akan diikuti dengan peraturan OJK terkait,” tegasnya.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) yang mengutarakan harapan agar kegiatan ini dapat menjadi momen refleksi dan komunikasi antara lembaga keuangan dengan stakeholders, di mana lembaga keuangan dapat menyampaikan tentang penguatan lembaga keuangan menuju Bali Bangkit di era transformasi digitalisasi keuangan.
“Saya berharap BPR Kanti sebagai salah satu lembaga keuangan yang terus berperan membangun sinergi bersama pemerintah daerah dalam menyongsong era baru Bali kemBALI, dimana ekonomi bangkit telah tampak dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat,” tutur Cok Ace.
Guna memfasilitasi digitalisasi di sektor keuangan ini Pemerintah Provinsi Bali juga memasang jaringan internet nirkabel (Wifi) gratis di Bali.
“Kita sudah pasang wifi di banjar-banjar dan desa-desa untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi digital,” ucapnya.
Selanjutnya Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba menuturkan kontribusi Provinsi Bali yang sebelumnya sangat dominan terhadap sektor pariwisata Indonesia yang menyumbangkan devisa terbesar pada negara sebelum pandemi namun saat ini justru menjadi provinsi yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. “Hal ini terbukti dengan PDRB Posisi Triwulan III/2022 yang masih mengalami kontraksi dengan minus sebesar 2,91% year on year,” sebutnya.
Kebijakan pemerintah berkaitan Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Realokasi APBN/APBD, pada tataran implementasi menurut Amitaba membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi strategi dan kebijakan lintas sektoral, antara lain pemerintah pusat-daerah, kementerian dan lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan sektor jasa keuangan.
“Melalui penyelenggaraan seminar internasional ini BPR Kanti berharap akan muncul gagasan-gagasan bersama untuk saling menguatkan dalam kerja sama kelembagaan berupa penandatangan kerjasama dengan BRI Research Institute, Lembaga Sertifikasi Profesi Microfinance Indonesia (LSP MFI) sebuah Lembaga sertifikasi yang melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk pengawas atau pengurus dan pengelola lembaga keuangan mikro (BPR/KSP/LPD),” paparnya.
Selain itu bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia (YLKI), Lembaga Keuangan Indonesia Law Firm, dan penandatanganan realisasi kerja sama lingkage program Bank Mayapada sebesar Rp 50 milyar. Selain itu BPR Kanti juga akan merintis kerja sama dengan beberapa Lembaga Internasional (International NGO).
“Kami juga mempersiapkan BPR Kanti melaksanakan fungsi APEC Bank mendukung lembaga keuangan baik itu BPR, Koperasi dan LPD guna bekerjasama dengan lembaga keuangan lain,” tutupnya.
Seminar internasional ini menghadirkan keynote speaker Wagub Bali Cok Ace, pejabat dan pembicara seperti Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho, Kepala OJK Regional Bali Tri Nugroho, Analis Eksekutif Senior DKB IV OJK Jakarta Dr Roberto Akyuwen, pembicara internasional Hyunkuk Kim, Dirut Bank Mayapada Thomas Arifin, Dirut BRI Research Institute Ir Anita Retnani dan lainnya. (BB/501)
