Badung | barometerbali – Maraknya sengketa tanah yang menyeret profesi notaris ke ranah hukum membuat Ketua P3ATI (Perkumpulan Pemerhati Pertanahan dan Agraria Terpadu Indonesia) Dr Made Pria Dharsana, SH MHum., turut prihatin. Masifnya pemberitaan di media mengenai konflik dan perkara pertanahan belakangan menyebabkan masyarakat resah akibat ulah sindikasi atau mafia tanah. Penegasan itu dilontarkan Made Pria, saat diwawancara awak media di kantornya, Kuta, Kabupaten Badung, Selasa, (23/11/2021).
Notaris senior ini melanjutkan, pemerintah mestinya serius dan komitmen memberantas mafia tanah. Hal ini penting guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat secara adil.
“P3ATI menilai berulangnya kasus mafia tanah lantaran pemerintah kurang serius menangani sengketa konflik dan perkara. Bahkan terjadi pembiaran oleh negara. Hal ini bukan tanpa sebab karena masih banyak terjadi sengketa, konflik dan perkara di mana-mana dan tidak berkesudahan,” tuturnya Made Pria yang juga Dosen Kenotariatan Universitas Warmadewa ini.
Seperti hangatnya perbincangan di masyarakat terkait kasus ibu Dino Pati Djalal dan sekarang munculnya laporan oleh artis Nirina Zubir terhadap beralihnya tanah-tanah tanpa pernah dilakukan jual-beli yang dilakukan oleh keluarganya. “Praktik mafia tanah sebenarnya sudah terjadi lama, tetapi hingga saat ini tak juga dapat di berantas hingga tuntas bisa jadi lantaran kurang koordinasinya antar penegak hukum dengan Kementerian ATR/BPN RI sehingga membuka celah terjadinya mafia tanah,” tandas Made Pria.
Di sisi lain upaya pencegahan dan pemberantasan mafia tanah dalam rangka upaya penanganan dan penyelesaian sengketa konflik dan perkara tanah dan ruang sudah dibentuk dan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (Satgas Mafia Tanah) mulai baik di tingkat Kementerian maupun tingkat wilayah hingga sampai tingkat desa dan kelurahan.
“Lantas ke mana Satgas Mafia Tanah yang sudah lama dibentuk oleh pemerintah? Kementerian Agraria dan Tata Ruang kan aneh saja, kalau kemudian baru mau mengajak bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta berkoordinasi dengan Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MK),” tandasnya lagi.
Berdasarkan kejadian ini, P3ATI mendesak Polri untuk lebih serius menuntaskan kasus-kasus mafia tanah yang kian sering mengemuka belakangan ini. P3ATI mengingatkan agar pemerintah dan para penegak hukum jangan “pilih-pilih tebu” (tebang pilih, red) dalam penanganan dan pemberantas mafia tanah. Jangan hanya karena artis dan pejabat tinggi saja kemudian menjadi viral, baru hal ini ditangani oleh aparat penegak hukum di berbagai penjuru kota. Pemerintah menurutnya mesti melakukan upaya yang maksimal, termasuk mengejar para pelaku yang masih buron.
“Pemberantasan mafia tanah, harus jadi prioritas penegak hukum, bukan hanya Polri, tapi juga Kejaksaan dan KPK dan P3ATI siap membantu pemerintah memberantas mafia tanah,” cetus Made Pria.
P3ATI memandang idealnya memang harus ada sinergi tiga komponen penegak hukum, artinya ada keinginan dan kemauan serius dari pemerintah, sekaligus membuktikan bahwa pemberantasan mafia tanah dilaksanakan.
Masih banyaknya terjadi sengketa konflik dan perkara akibat mafia tanah ini, menjadi indikator kurang seriusnya pemerintah memberantas mafia tanah.
P3ATI memandang perlunya pembenahan sistem pendaftaran tanah karena titik pangkal pemalsuan kerap ditemukan di BPN. Dan masih ada oknum-oknum yang terlibat dalam pemalsuan dokumen pertanahan itu sendiri. P3ATI berharap, satgas bisa menuntaskan kasus mafia tanah yang kian banyak laporannya. Satgas Pemberantas Mafia Tanah akan sangat strategis jika mampu berperan secara konsisten.
Dan P3ATI memandang perlunya pemerintah memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan. Artinya, pelayanan publik bidang pertanahan dapat menunjukkan kinerja yang semakin mudah, cepat dan murah seiring perkembangan teknologi digitalisasi untuk mengurangi adanya percaloan dan menghindari praktik mafia tanah.
“Jikapun ada Notaris/PPAT diduga terlibat, hanya oknum bukan lembaga atau organisasi perkumpulannya. Memang sepertinya perlu perkumpulan melakukan pengawasan internal secara terus-menerus,” pesannya.
Made Pria Dharsana mencetuskan ide dan mendorong Kementerian ATR/BPN menerbitkan Sertifikat Tanah Digitalisasi yang memuat foto pemilik aslinya.
“Dengan digitalisasi ini proses pemalsuan akan sulit dilakukan oleh oknum mafia tanah,” kata Pria.
Hal ini mempermudah semua pihak mengenali siapa pemilik sertifikat yang asli tersebut. Apalagi zaman digital sekarang ini apapun bisa dilakukan untuk melindungi hak masyarakat.
“Peningkatan kemampuan pelaksanaan jabatan agar terus menerus di upayakan agar menjaga kualitas, kompetensi sesuai dengan Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Jabatan PPAT yang dapat menciptakan alat bukti yang mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat,” pungkas Made Pria. (BB/502)
