Denpasar | barometerbali – Keberadaan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) hasil Pemilihan Pusat versi Wisnu Bawa Tenaya (WBT) digugat PHDI hasil Mahasabha Luar Biasa (MLB) Samuan Tiga memunculkan beragam pendapat dan saran.
Masalah Sampradaya sebagai alasan lahirnya PHDI MLB, sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama ‘Nyatua Upasaksi Canang Cane‘ bersama melakukan introspeksi diri bukan mengedepankan ambisi.
Dr. Drs I Nyoman Sarjana MIKom selaku Ketua PHDI Kecamatan Kuta Badung mengimbau, agar PHDI hasil MLB dapat menerima dengan lapang dada dan tulus ikhlas akan keabsahan hasil Mahasabha XII di Jakarta yang telah diakui dan dibuka Presiden Jokowi dengan mengambil tema “Kolaborasi dalam Harmoni Menuju Indonesia Maju”
“Ya harusnya mereka dari PHDI MLB tidak harus melakukan hal-hal yang memecah umat. Mengedepankan ambisi yang akan membuat umat Hindu terutamanya kita yang sudah kecil semakin tak kondusif. Dalam situasi begini kembali introspeksi diri. Kalau mau jadi pemimpin harus tahu aturan-aturan,” tandas Sarjana kepada wartawan, Senin (22/11/2021)
Ia menuturkan, apabila saat ini sudah melihat pengurus PHDI pimpinan WBT yang sudah diakui pemerintah seharusnya tidak bersikukuh mempertahankan diri.
“Harusnya kulo nuwun. Jadi yang namanya Agama Hindu itu kan ke dalam. Kalau kuat-kuatan malah itu merusak dan justru menunjukkan kelemahan kita,” pesan Sarjana yang juga Ketua Yayasan sekaligus owner SIP (Siswa Indah Prima) School, Legian Kuta.
Jadi menurut hematnya, semua pihak mesti berhati tenang dan damai dengan memberikan kesempatan kepada yang sudah terpilih sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Boleh saya imbau harusnya dinginlah. Jadi berikan yang sudah terpilih sesuai AD/ART. Apalagi kesannya dari awal surat undangan memohon pinjam tempat rapat bukan untuk pemilihan pengurus. Saya juga tidak paham tentang itu. Nah itu kan berbeda,” singgungnya.
Pihak PHDI MLB imbuh Sarjana, seharusnya paham dengan situasi dan jangan membuat kacau atau kisruh. Intinya ia selaku Ketua PHDI Kecamatan Kuta mendukung PHDI WBT yang sah sesuai AD/ART yang menurutnya betul-betul sudah dipersiapkan dari sebelumnya dan tidak tiba-tiba muncul.
“Harus paham Vasudhaiva Kutumbakam (seluruh dunia adalah satu keluarga tunggal, red). semuanya harus sama, sulinggih sama, manusia sama. Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa (berbeda-beda tapi tetap satu jua, tak ada kebenaran yang mendua, red),” pungkasnya.
Dihubungi terpisah menanggapi pertanyaan soal kisruh ini Jro Panyarikan (Sekjen) Majelis Desa Adat Provinsi Bali Ketut Sumarta mengatakan pihaknya tak ikut campur dan menganggap sebagai hal internal kelembagaan yang bersangkutan.
“Itu urusan internal. Tyang (saya, red) tidak patut mengomentari secara kelembagaan urusan internal lembaga lain. Mohon maklum,” ujarnya singkat melalui sambungan ponsel, Selasa (23/11/2021).
Perlu diketahui sebelumnya, di bagian lain, menanggapi keberadaan hasil rapat kordinasi Forkom PHDI Provinsi se-Indonesia yang akhirnya berubah menjadi Mahasabha Luar Biasa (MLB) di Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar tanggal 18 – 19 September 2021 lalu, Jro Mangku Ketut Wisna, ST, MT akrab disapa JMW menuturkan secara tujuan kemungkinan sama.
“Terkait dengan kisruhnya perebutan struktur ataupun kelembagaan, legal atau pun ilegal kami tidak berpendapat akan hal itu. Tapi sebelumnya kami pernah berpesan, lebih kita berjuang di jalur yang benar dan di ranah legalitas. Harapan kami tetap berusaha bagaimana bisa memurnikan PHDI itu secara legal,” tegas JMW.
Keadaan senada juga disampaikan Kordinator Tim Hukum Bali Metangi, Jro Komang Sutrisna, SH mengatakan, sikap Forkom Taksu Bali tetap sama, yakni tidak akan memberikan pendapat atas apa yang dilakukan rekan-rekan dari Forkom PHDI Provinsi serta teman-teman aktivis yang menggagas adanya MLB.
“Namun, semangat tersebut harus didasarkan kesadaran untuk mematuhi aturan AD/ART yang ada. Karena MLB sudah terjadi, kami silahkan saja mereka berjuang di jalur yang sudah dipilihnya,” tegas Jro Komang.
Dijelaskan, Forkom Taksu Bali tidak ada kepentingan untuk merebut dan menguasai PHDI. Namun mengawal agar PHDI sesuai dengan aspirasi masyarakat Hindu Nusantara.
“Bersih-bersih PHDI, sebenarnya kami minta secara transparan dan terbuka. Awalnya, kami ingin Rakor yang dilaksanakan di Samuan Tiga adalah tonggak sejarah untuk bersih-bersih di tubuh PHDI secara kesatria, yang masuk dalam lingkaran Mahasabha dan berperan banyak mengubah dari dalam sehingga perjuangan menjadi jelas,” singgungnya.
“Dengan demikian kami tahu, siapa yang memihak sampradaya asing dan mana yang memang berjuang untuk Hindu Nusantara. Karena Forkom Taksu Bali tidak memilik hak suara, namun memiliki kekuatan aspirasi umat dari akar rumput yang tergabung dalam 33 elemen organisasi masyarakat, keumatan dan paguyuban seni,” sambungnya lagi.
Namun, ketika mengetahui menjadi Mahasabha Luar Biasa, pihaknya menjadi ragu kemurnian gerakan tersebut. Untuk itu, Forkom Taksu Bali lebih baik tidak berpendapat dan abstain.
“Silahkan anda berjuang, karena itu pilihan perjuangan yang anda pilih. Kami Forkom Taksu Bali, kami akan mengawal bersih-bersih PHDI ini secara konstitusional. Namun, jika Mahasabha 2021 melenceng. Kami akan menabuh genderang perang, dengan cara-cara akar rumput bekerja untuk dresta, budaya dan Hindu Nusantara,” tegas Jro Komang Sutrisna waktu itu.
Sementara setelah sukses menggelar Mahasabha XII di Hotel Sultan, Jakarta pada akhir Oktober lalu, Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI Pusat) Masa Bhakti 2021-2026 melaksanakan upacara Mejaya Jaya di Pura Agung Besakih pada Saniscara Kliwon, Wuku Kuningan yang jatuh pada Sabtu (20/11/2021). Upacara tersebut dipuput lima sulinggih sekaligus.
Mejaya Jaya sendiri adalah kegiatan pelantikan secara niskala (agama) yang bertujuan untuk memohon restu dan waranugraha (anugerah, red) kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kepengurusan PHDI Pusat dalam waktu lima tahun ke depan dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan melalui hasil Mahasabha XII PHDI
Upacara ini menurut Wisnu Bawa Tanaya, sesuai semangat PHDI untuk menghormati, menjaga, merawat, dan melaksanakan tradisi warisan leluhur. Karena upacara dilakukan di Bali tentu disesuaikan dengan dresta Bali.
“Ini adalah bukti keragaman Hindu yang menjadikan Hindu kaya tradisi sekaligus indah karena dilandasi semangat toleransi,” imbuhnya.
Mantan Pangdam IX/Udayana ini berpesan agar umat Hindu senantiasa menjunjung persatuan dan kesatuan, ibarat seperti sapu lidi agar menjadi kuat menghadapi berbagai tantangan keumatan. Ia menyatakan bahwa perbedaan adalah keniscayaan oleh karenanya harus diterima dengan prinsip-prinsip saling menghormati, menghargai, dan toleransi.
Pria yang akrab disapa WBT tersebut mengingatkan bahwa Pancasila adalah perasan dari kearifan masyarakat Indonesia dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika adalah bersumber dari spirit ajaran Hindu, sehingga umat Hindu seharusnya dapat menjadi contoh dan teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila.
“Kami mengajak semua umat seluruh Indonesia. Ayo sama-sama bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Jadi rapatkan barisan. Inget kawitan, bhisama, sulinggih dan pandita kita,” pintanya.
Sementara itu disinggung soal tuduhan PHDI yang juga menaungi ajaran-ajaran sampradaya dan sejenisnya dan ditentang umat Hindu, mantan Danjen Kopassus ini menanggapi, dalam kehidupan ini selalu ada pro dan kontra.
“Celebingkah batan biu, gumi linggah ajak liu. Ada kene ada keto. Pelan-pelan kami berikan pencerahan. Mari kita tumbuhkan kesadaran sebagai umat manusia. Di momen Kuningan ini ayo kita berdoa bersama introspeksi diri masing-masing,” tandasnya.
Namun, WBT tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang akan diberikan pencerahan. Apakah mereka yang menolak adanya sampradaya asing yang saat ini terjadi, khususnya di Bali, atau sebaliknya pencerahan kepada kalangan sampradaya asing. (BB/501)
