Friday, 12-04-2024
Perbankan

Puluhan Debitur BPR Lestari Mengadu, OJK: Portofolio Positif

Denpasar | Barometerbali – Merasa pengaduannya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra tak sejumlah 52 debitur BPR Sri Artha Lestari (Lestari) akhirnya ngelurug dan mengadukan permasalahannya ke rumah wakil rakyat yakni Gedung DPRD Badung, Selasa (18/1/2022) siang.

Puluhan debitur korban BPR Lestari didampingi kuasa hukumnya Gede Made Mardika dan Made Kariada nasibnya ini diterima langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata.

Kepada Parwata para debitur BPR Lestari ini mengadu karena selama ini mereka terhalang kebuntuan dalam mencari keadilan. 
“Kami dari berbagai kalangan mengalami permasalahan di mana dalam perjalanan usaha terjadi sesuatu yang merugikan kami, sehingga kami mengalami kegagalan berusaha yang dikategorikan bangkrut dan bahkan aset dilelang. Yang menjadi pertanyaan kenapa kami bisa bangkrut? Nah ini yang perlu didengar,” beber salah satu debitur BPR Lestari, I Wayan Budiana yang dikenal sebagai pengusaha property tersebut. 

“Yang terjadi, pinjaman bertambah tetapi tak bisa digunakan untuk tambahan modal dalam berusaha. Hanya digunakan untuk bayar pokok dan bunga. Bagaimana pengusaha bisa berkembang?,” tanya Budiana.

Selanjutnya debitur BPR Lestari lainnya pengusaha UMKM seperti Hj. Musayana dan I Made Ngurah Bima mengaku pihaknya selaku debitur telah mengadukan nasib yang mereka alami ke penegak hukum untuk membuat pengaduan masyarakat (Dumas) serta melapor ke OJK Regional 8 Bali Nusra namun hanya sekedar lewat tak mendapat pelayanan dan penyelesaian yang baik. 

“Kami pengusaha yang berusaha secara legal, bayar pajak, kami juga sumber menampung tenaga kerja (naker) dalam menunjang perekonomian nasional termasuk bali, namun malah diperlakukan seperti ini,” keluh para debitur kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata. 

Musayana menyatakan untuk top up, karena tidak mampu membayar bunga yang besarnya hingga di atas Rp 40 juta. Pengusaha ini minta keringanan untuk bisa bayar sekitar Rp30 juta sesuai kondisinya terakhir.

“Saya dipaksa untuk top up tapi saya bersikukuh tidak mau. Namun teror pun terus saya rasakan. Selanjutnya, rumahnya yang menjadi agunan sudah ditempeli selebaran bahwa rumah itu dalam pengawasan dan akan disita,” keluhnya sembari terisak.

Terkait aspirasi dan keluhan puluhan debitur BPR Lestari yang mencari keadilan dan merasa dijebak diperlakukan tidak adil dan transparan oleh BPR dengan aset kedua terbesar secara nasional itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan permasalahan para debitur ini adalah salah satu tindakan diskriminasi dan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh BPR Lestari sehingga harus diluruskan.

Pendirian perbankan termasuk BPR menurutnya justru untuk menolong masyarakat dari sisi permodalan. “Bank devisa, bank umum, BPR termasuk koperasi untuk memberi pendampingan pengusaha terutama pengusaha yang masuk kategori UKM yang modalnya di bawah Rp5 miliar. Di sinilah peran dari perbankan,” tegasnya.

Kebijakan top up, tandasnya, justru ada dugaan untuk menyelamatkan perbankan tetapi merugikan masyarakat. Kabijakan ini seolah-olah menolong tetapi justru menjebak. Karena itu, Parwata menyatakan akan segera bersurat kepada Kapolda Bali, Kajati, serta OJK untuk meluruskan hal-hal seperti ini sehingga tidak merugikan pihak lain.

“Kami akan bersurat ke OJK, bila perlu ke Presiden juga,” ancam politisi PDI Perjuangan asal Dalung Kuta Utara tersebut.

Ia pun meminta debitur untuk tidak takut mencari keadilan. Selain itu, dia juga minta masyarakat berhati-hati terhadap kebijakan perbankan.
“Harus waspada sehingga tak sampai terjebak,” ujarnya sembari meminta tim hukum DPRD untuk membuat resume yang akan dikirim ke pihak-pihak terkait.

Menurut Parwata, permasalahan para debitur ini perlu mendapat perhatian yang serius karena ini menyangkut perekonomian pasca-Covid, apalagi pemerintah sangat memberikan atensi. 
“Ini harus mendapat perhatian khusus yang disebut dengan relaksasi atau perlakuan khusus sesuai dengan perekonomian yang konstruktif dan ini diperlukan kerja sama yang baik antara lembaga keuangan seperti BPR dengan pengusaha,” jelasnya.

Puluhan debitur lontarkan persolan yang di dalam

Putu Parwata yang mantan Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Bali ini menegaskan bank lahir untuk bersinergi menolong masyarakat dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berusaha, saling memberikan kontribusi baik itu bank swasta, bank umum, BPR, termasuk juga koperasi diberikan kewenangan yang sama oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia dan menolong khususnya pelaku UMKM di Tanah Air. 

“Untuk kasus BPR Lestari ini tentu ada dugaan-dugaan yang memang disengaja untuk menyelamatkan bank itu sendiri, tetapi merugikan debitur sehingga perlindungan debitur sangat rendah sekali, sampai- sampai OJK seolah-olah menyepelekan dan tidak mendengar apa-apa padahal sudah dilakukan penyampaian keluhan aspirasi,” tutur Putu Parwata yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Badung ini

Sementara terkait banyaknya aset debitur BPR Lestari yang dilelang dan dibeli sendiri oleh oknum pegawai BPR Lestari, Putu Parwata kembali menegaskan bahwa AYDA (Aset Yang Diambil Alih) itu baru-baru saja diberikan kewenangan oleh pemerintah kepada BPR untuk menerapkannya. 

“Tapi saya tidak tahu BPR Lestari dari kapan ia menerapkan AYDA nya karena kalau tidak salah AYDA itu sejak 3 bulan yang lalu baru diberikan kewenangan kepada BPR untuk melakukan hak dan wewenangnya secara mandiri. Coba dicek ke BPR Lestari, jangan-jangan praktiknya sudah dilakukan BPR Lestari sebelum kewenangan pemerintah itu diberikan,” singgungnya.

Model top up yang kerap ditawarkan BPR Lestari kepada debiturnya menurut Putu Parwata patut diduga itu praktik rekayasa yang aneh. Adanya dugaan-dugaan praktik perbankan yang dianggap menyimpang dari regulasi yang ada dan diterapkan BPR Lestari menunjukkan suatu kebenaran dan ini berbahaya.


“Harusnya kalau debiturnya tidak memiliki rasio untuk membayar iya kenapa mesti top ip. Iya betul ada kesepakatan, tapi analisis keuangan khan harus menjadi prioritas jangan dijebak-jebak. Seolah-olah menolong tetapi menyelamatkan diri sendiri tetapi menjebak debitur dan ini tidak boleh dilakukan oleh bank. Itu artinya sudah keluar dari fungsi bank. Fungsi bank khan untuk menumbuhkan perekonomian untuk itulah Indonesia membuat bank supaya masyarakatnya bisa ditolong,” papar Parwata.

Sebagai wakil rakyat dan Ketua DPRD Badung, Putu Parwata yang mengaku masih memiliki hati nurani itu mengaku keberatan dengan cara-cara BPR Lestari memberlakukan debiturnya. Baginya, jika model top up tetap diberlakukan Ia mengingatkan masyarakat luas wajib hati-hati.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata

“Ilustrasinya seperti itu. Ada sesuatu yang perlu diberikan keadilan. Betul mungkin model top up ini sebagai model penyelamatan tetapi penyelamatan ini tanda tanya, penyelamatan siapa? Oke secara perdata debitur BPR Lestari telah sepakat tapi analisisnya dan prakteknya top up ditandatangani dengan modal kerja tetapi tidak bisa digunakan. Nah ini khan secara de facto dan de jure meski di crosscheck karena harusnya debitur dan kreditur BPR Lestari untung bersama-sama dan tidak boleh ada yang dirugikan,” pungkas politisi senior PDI Perjuangan ini.

Kuasa hukum yang mendampingi para debitur ini Wayan Gede Mardika dan I Made Kariada meminta pemerintah untuk memberikan atensi. Patut diduga ada praktik perbankan yang merugikan masyarakat. Masalahnya, debitur sudah kesulitan membayar kewajiban kok disuruh tambah kredit lagi. “Seharusnya debitur diberikan keringanan sesuai dengan kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan pemerintah,” pungkas Mardika.

OJK Minta BPR Lestari Ajak Debitur Selesaikan Masalah

Terkait dengan mencuatnya pemberitaan pengaduan dan keluhan konsumen terhadap layanan serta produk lembaga keuangan dalam hal ini BPR Lestari, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan tanggapannya.

Kepala OJK Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto menegaskan telah menindaklanjuti pengaduan dan keluhan tersebut.

Terkait hal itu OJK sudah memfasilitasi pertemuan antara nasabah dengan lembaga keuangan. 

“Selain itu, kami juga telah meminta Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pengurus BPR Lestari untuk segera merespon pengaduan konsumen tersebut,” pesan Tribroto dalam keterangan persnya, Minggu (16/1/2022). 

Kepala OJK Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto

Tribroto menegaskan, BPR Lestari wajib menyelesaikan masalah ini sesuai ketentuan yang berlaku.

“Bila tidak ditemukan kata sepakat, kami mengimbau masyarakat menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau melalui proses peradilan,” ujarnya.

Secara umum portofolio BPR di Bali sangat positif, di mana pada November 2021, BPR menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

“Meskipun masih tetap mencermati dampak pandemi Covid 19. Aset BPR se-Bali (termasuk BPR Lestari) sebesar Rp18,17 triliun meningkat 4,85% dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya. 

“Kredit dan DPK juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 2,05% (yoy) dan 12,76% (yoy),” imbuh Tribroto

Melihat kecenderungan itu, pihaknya berharap masyarakat tetap tenang dan tidak khawatir.

Pihaknya menyebut, kinerja positif dalam setahun terakhir, menjadi indikator keamanan dana yang disimpan di BPR.

Selain itu, simpanan masyarakat di BPR juga telah diproteksi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).  

“Konsumen dapat melakukan pengaduan terhadap produk dan layanan seluruh industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK secara online melalui kontak157.ojk.go.id,” pungkas Tribroto. (BB/501)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button