Denpasar | barometerbali – Tim Hukum PT. BPR Lestari Bali yang terdiri dari J. Robert Khuana, SH MH CLA, Warsa T. Bhuwana, SH MM, Drs I Ketut Ngastawa, SH MH, I Gede Bina, SH, Johanes Maria Vianney G, SH MH, Haratua Silitonga, SH, angkat bicara dan memandang perlu untuk menyampaikan penjelasan dan pernyataan resmi kepada wartawan di Denpasar, Selasa (25/1/2022).
Hal ini dilatarbelakangi maraknya pemberitaan di media cetak maupun portal berita online mengenai adanya beberapa debitur dan eks-debitur BPR Lestari Bali yang melakukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali-Nusra. Selain itu pengaduan mereka kepada beberapa pihak, dan terakhir disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Badung beberapa waktu lalu.
Dijelaskan pada kesempatan itu, BPR Lestari Bali dalam menjalankan usahanya, selalu menerapkan prinsip-prinsip perbankan antara lain: prinsip kehati-hatian, transparansi, kepercayaan, kerahasiaan dan berpedoman serta tunduk pada peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan-peraturan teknis terkait lainnya, yang dalam menjalankan usahanya, selalu dalam pengawasan dan pemeriksaan secara periodik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“OJK selaku pihak yang berwenang telah menyampaikan melalui keterangan persnya yang pada pokoknya, menegaskan, bahwa saat ini BPR di Bali menunjukkan perbaikan kinerja,” tandas J. Robert Khuana.
Dimintai tanggapannya mengenai pengaduan dan pelaporan terhadap BPR Lestari Bali yang dilakukan oleh sejumlah debitur dan eks-debitur kepada OJK dan pihak-pihak lainnya, Tim Hukum BPR Lestari Bali secara tegas menyatakan bahwa fakta-fakta yang diuraikan dalam pengaduan dan pelaporan tersebut adalah tidak benar.
“BPR Lestari Bali memiliki bukti-bukti yang lengkap bahwa apa yang disampaikan oleh debitur dan eks-debitur sebagaimana pula telah diberitakan di sejumlah media, termasuk mengutip dari pendapat sejumlah tokoh atau pengamat adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya,” singgung pengacara kawakan ini.
Lebih lanjut dikatakan, BPR Lestari Bali senantiasa berpegang teguh pada itikad baik dalam melakukan proses penyelesaian masalah dan percaya bahwa dengan itikad baik dari setiap pihak, persoalan dapat diselesaikan dengan baik-baik dan dengan mengindahkan kewajiban masing-masing sesuai yang telah ditandatangani dan disepakati bersama melalui perjanjian tertulis.
“Atas dasar itikad baik tersebut, BPR Lestari Bali sudah mengundang secara resmi sejumlah debitur tersebut untuk datang dan membahas permasalahan yang dihadapi,” tambah Robert.
Bukan itu saja, BPR Lestari Bali masih dan akan terus membuka kesempatan seluas-luasnya kepada sejumlah debitur tersebut untuk masing-masing duduk bersama, menjelaskan permasalahan dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi kepentingan bersama.
Terkait dengan pemberitaan yang cenderung mendiskreditkan BPR Lestari Bali tanpa didukung bukti-bukti dan memutarbalikkan fakta, meski demikian Tim Hukum BPR Lestari Bali senantiasa berusaha mengedepankan pendekatan kekeluargaan sebagaimana undangan yang disampaikan oleh BPR Lestari Bali kepada para debitur.
“Upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan tetap berada para koridor itikad baik, namun jika ternyata upaya-upaya dan langkah-langkah yang ditempuh tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan oleh kedua belah pihak, maka PT BPR Lestari Bali menyilahkan debitur dan eks-debitur menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan,” tuturnya.
Ia menambahkan, upaya-upaya maksimal ke arah penyelesaian sampai saat ini terus dilakukan. Ternyata upaya-upaya ini mendapat respons positif dan konstruktif dari para debitur yang telah hadir memenuhi undangan BPR Lestari Bali.
Melalui siaran persnya, disampaikan harapan untuk dapat menempatkan posisi kasus yang proporsional dan profesional sehingga dapat memberikan informasi yang positif dan transparan sejalan dengan peraturan perundangan undangan, terutama menyangkut keperbankanan.
“Atas segala atensi dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih,” tutup Robert. (BB/501)
