Monday, 22-07-2024
Hukrim

Ipung Protes, Wali Kota Kaji Status Tanah Serangan

Denpasar | barometerbali – Pengacara Siti Sapura yang kerap disapa Ipung sebelumnya sempat protes keras karena tanahnya yang dijadikan jalan di Kelurahan Serangan diklaim oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar. Menanggapi hal itu Walikota Denpasar IGN Jaya Negara saat ini belum dapat memastikan status kepemilikan lahan yang menjadi sengketa tersebut.

Ditemui awak media di Pelabuhan Benoa Denpasar, saat mendampingi kunjungan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jumat (18/3/2022), Jaya Negara mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan kajian terkait status kepemilikan lahan yang lagi hangat mencuat ke permukaan menjadi polemik.

Kajian yang dimaksud Jaya Negara khususnya terhadap SK, SK No 188.45/575/HK/2014 yang dikatakan menjadi dasar lahan dibangun jalan tersebut milik Pemkot Denpasar.

“Saya kaji dulu ya. Saya cek SK-nya (SK No 188.45/575/HK/2014, red), karena itu saya baru lihat kemarin suratnya. Saya sudah minta ke bagian hukum untuk melakukan kajian SK tersebut, sebelum dilaporkan ke saya. Jadi kami masih kaji,” ungkapnya.

Terkait hal itu Camat Denpasar Selatan Made Sumarsana yang dikonfirmasi wartawan secara terpisah menjelaskan saat itu ada panitia yang mengurus lahan jalan yang dipersoalkan itu. Untuk memastikan, saat ini dirinya tengah melakukan kajian guna mengetahui status kepemilikan lahan dan jalan aspal yang bernama Jl. Tukad Punggawa tersebut.

“Itu sedang ditelusuri sekarang dari PU (Dinas PUPR Denpasar, red) dan BKD Denpasar. Itu dulu ada panitia pembentukan, karena mungkin merasa gimana, tidak bisa diserahkan ke kota (Pemkot Denpasar, red) mungkin gitu dulu. Itu sudah dua kali kota mengaspal,” terangnya.

Untuk mengetahui kejelasannya Made Sumarsana mengatakan pihaknya perlu melakukan penelusuran dan mengkaji status kepemilikan tersebut terlebih dahulu guna memastikan apakah tanah dibangun jalan tersebut benar milik Pemkot atau bukan.

“Kalau tidak gitu temuan nanti Kota Denpasar-nya pak, kalau bukan menjadi hak,” ujarnya.

Pihak Ipung ketika memasang susunan batoko di tanah sengketa di Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan (BB/gs)

Ditanya kemungkinan jika ternyata tanah tersebut bukan milik Pemkot, Made Sumarsana mengatakan hal tersebut kembali kepada warga Serangan, khususnya yang dulu membentuk panitia.

“Itu kembali kepada warga Serangan yang membentuk panitia. Ini digali dari pak lurah lama dan panitia-panitia dulu yang masih ada, sebagai saksi hidup,” ungkapnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Denpasar, AA Ngurah Bagus Airawata sebelumnya mengatakan belum mengetahui persis perihal permasalahan ini. Untuk itu ia meminta agar langsung menghubungi Kabid Bina Marga, Dinas PUPR Kota Denpasar dan Camat Denpasar Selatan.

“Ke Bidang (Bidang Bina Marga Dinas PUPR Denpasar, red) langsung ya, biar nyambung karena saya kan baru disitu. Dulu kan di Pak Dirga (I Wayan Dirgayasa, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Denpasar, red), langsung saja ke Pak Dirga ya, biar nyambung, jadi kronologinya gimana kan dia yang tahu, biar tidak salah informasi,” sambungnya.

Namun, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Denpasar dikonfirmasi terkait hal tersebut belum dapat merespon. Awak media yang coba menghubunginya melalui sambungan telepon tidak menjawab. Pesan WhatsApp yang dikirim pun, hingga berita ini ditayangkan belum ada respon atau jawaban.

Pengacara Siti Sapura (Ipung) saat dikonfirmasi di kantornya (BB/db)

Munculnya masalah ini ke permukaan dan semakin memanas setelah Siti Sapura alias Ipung selaku ahli waris Daeng Abdul Kadir (almarhum) yang dikatakan sebagai pemilik tanah dibangun jalan tersebut menutup jalan yang dibangun di atas lahan miliknya itu.

Ipung mengaku kaget dan geram pascapenutupan muncul informasi mengatakan bahwa tanah dibangun jalan itu milik Pemkot Denpasar berdasarkan SK No 188.45/575/HK/2014 itu. (BB/501)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button