Saturday, 03-12-2022
Hukum

Dipertanyakan, Legalitas Pungutan Pajak di Lahan Diduga Tak Berizin

Badung | barometerbali – Maraknya bangunan fasilitas pariwisata terutama yang memanfaatkan jurang, tebing dan sempadan pantai diduga banyak yang melanggar aturan terkait batas dan jarak sempadan, termasuk diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) alias ‘bodong’. Bangunan dan tempat usaha terutama di Kabupaten Badung tetap bandel membangun fasilitas dan beroperasi.

Hal ini juga dipermasalahkan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta hingga melaporkan Bandesa Ungasan Disel Astawa ke Polresta Denpasar melalui Kasat Pol PP Badung tanggal 13 Januari 2022 lalu karena dianggap memanfaatkan dan mengelola tanah negara tanpa izin. Bahkan Bupati Giri sendiri mendatangi langsung Mapolresta guna memastikan perkembangan dan tindaklanjut laporan tersebut oleh pihak Polresta Denpasar, pada Selasa (22/3/2022)

Akan tetapi ganjilnya, pemerintah setempat terkesan membiarkan dan menutup mata atas pelanggaran itu serta justru dipungut pajak retribusi yang masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Menjadi menarik ketika beberapa informasi dapat digali, tidak saja diduga memungut pajak dari hotel atau usaha pariwisata disinyalir melanggar sempadan tebing dan pantai yang membangun fasilitas mewah tanpa IMB, sisi lain juga melakukan pungutan pajak retribusi pada tempat restoran kecil seperti cafe atau warung berdiri di sempadan pantai yang dikelola beberapa desa adat.

Seperti yang diutarakan Kelihan Desa Adat Jimbaran, I Gusti Made Rai Dirga menyampaikan, di wewidangan (wilayah adat) Desa Adat Jimbaran sendiri diungkap terdapat usaha dikabarkan diawasi desa adat, yakni Cafe 9 dan Cafe 19. Di mana untuk kawasan Cafe 19 sendiri lahan digunakan adalah milik desa adat setempat dan sudah bersertifikat.

Sementara untuk Cafe 9 diakui menggunakan sempadan pantai milik negara. Begitu juga disinggung keberadaan IMB disebutkan tidak ada. Namun sisi lain untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dari setiap transaksi tetap dipungut pemerintah kabupaten.

“Kalau Cafe 9 itu izin bupati dulu zaman Pak Alit Putra. Dan mereka semua bayar pajak. Untuk Cafe 9 kita hanya dapat sumbangan (punia) saja Rp1 juta per bulan. IMB tidak ada karena sempadan pantai tapi kan sudah minta izin sama bupati. Berapa jumlah pajaknya kita tidak tahu langsung ke Pemda,” ungkap I Gusti Made Rai Dirga kepada wartawan, Kamis (31/03/2022).

Menanggapi hal ini, Kepala Satpol PP Kabupaten Badung, I Gusti Agung Suryanegara kepada media mengatakan penertiban tidak hanya di Pantai Melasti. “Kita sedang berjalan (penertiban pelanggaran tata ruang) di tempat lain. Melibatkan juga dari Pol PP Provinsi, PUPR, Kejaksaan juga ikut. Kini yang sudah kita proses di Pantai Berawa, yang lain pendataan sambil berjalan,” ungkapnya, Kamis (31/03/2022).

Penertiban dugaan pelanggaran serupa di tempat lain, katanya, saat ini juga tengah berjalan. Bahkan, tidak hanya Satpol PP, penertiban dikatakan juga melibatkan unsur Kejaksaan dan Dinas PUPR.

Dengan berlakunya undang-undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka segala bentuk aturan harus disesuaikan. Salah satunya aturan mengenai sempadan pantai khususnya di Kabupaten Badung, Bali. “Bukan hanya sempadan pantai saja termasuk sempadan jurang, termasuk juga pelanggaran yang nanti diatur soal denda, terutama yang saat ini abrasinya cukup tinggi,” sambungnya.

Pada perkembangan berikutnya izin mendirikan bangunan sekarang istilah barunya Perizinan Bangunan Gedung (PBG), sedangkan disebutkan pula IMB adalah izin yang harus diurus oleh pemilik bangunan. Sementara PBG hanya berisi tentang ketentuan soal teknis bangunan. Jika pemilik bangunan tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG, maka akan dikenakan sanksi administratif.

Untuk sempadan pantai ada ketentuan yang mengatur secara nasional yaitu 100 meter, sedangkan sempadan jurang dua kali ketinggian tebing. Dan untuk sempadan jalan itu 150 persen kali luas lebar jalan itu sendiri.

Sebelumnya, kepada wartawan, Kabid Tata Ruang PUPR Kabupaten Badung, Larasati Adnyana mengungkapkan bahwa daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat merupakan sempadan pantai. “Minimum 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat,” sahut Larasati.

Selain itu, sempadan pantai yang dibatasi jalan umum diatur mengikuti ketentuan GSB (Garis Sempadan Bangunan) atau minimum 1,5 x rumija (ruang milik jalan) dihitung dari as jalan. “Jika pantai yang berbatasan langsung dengan jalan dikenakan sempadan bangunan yang dihitung dari as jalan,” ujarnya.

Lain lagi yang dijelaskan kepada awak media yang menghubungi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan menyebutkan, untuk kawasan sempadan pantai tidak ada izin dikeluarkan oleh pihaknya. “Jika ada bangunan atau lahan milik masyarakat atau milik perorangan yang berada di kawasan sempadan pantai tentu kami tidak bisa mengeluarkan izinnya,” ungkapnya.

Tidak dikeluarkannya izin dikawasan tersebut, karena sempadan pantai tergolong kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi untuk kepentingan keamanan pantai, terutama dari abrasi dan juga dari kondisi ekosistem atau lingkungan pantai. Dan pada kawasan sempadan pantai sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung itu menetapkan 100 meter dari pasang air laut tertinggi ke arah darat. 

“Dalam penerbitan perizinan acuan utamanya adalah Perda tata ruang tersebut artinya secara normatif kami menerbitkan izin mengacu pada ketentuan tersebut. Sesuai dengan peraturan itu saja bahwa khusus untuk dikawasan sempadan pantai memang diperbolehkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan nelayan tradisional,” imbuh Larasati.

Menilik hasil penelitian dan kajian Universitas Udayana (Unud) berjudul ‘Eksploitasi Sempadan Jurang Sebagai Usaha Pariwisata di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung’ yang dilakukan I Wayan Merta Yasa dan Nyoman Sunarta pada tahun 2018 terkuak beberapa fasilitas pariwisata pembangunannya diduga melanggar sempadan pantai dan jurang.

Disebutkan dalam jurnalnya di wilayah Pecatu, Kuta Selatan saja terdapat 12 usaha pariwisata berjenis akomodasi perhotelan, villa, resort dan restoran terdata melanggar sempadan jurang menjadi sorotan.

Seperti, El Kabron Restaurant & Cliff Bar, The Sterling Hotel & Villa, Usaha Jasa Wisata di Pantai Bingin, Villa Baju Sabha, C151 Luxury Villas Dreamland, Anantara Uluwatu Bali Resort, Suarga Padang-Padang, Villa Laut Bali, Suluban Cliff Bali Villa, Ulu Cliff House, Single Fin Bali dan Villa Anugrah (data-2018). Terpantau juga Beyond The Cliff di tebing Labuhan Sait, Pecatu yang bangunannya menjorok ke laut.

Belum lagi di wilayah Ungasan, Canggu, Kerobokan dan tempat lain di Kabupaten Badung dituding juga diduga melanggar sempadan jurang, tebing dan pantai yang sering diperbincangkan di media sosial. Seperti keberadaan Ayana The Rock Bar di Jimbaran, Restoran Karma Beach Bali di Ungasan, One Eighty di Jimbaran, Sunset Point di Uluwatu, Biu Biu Resort di Jimbaran, Banyan Tree di Ungasan dan masih banyak tempat lain belum disebut.

Ketika dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung (Bapenda) Kabupaten Badung I Made Sutama ditanya wartawan mengenai adanya dugaan pemungutan retribusi pendapatan dari fasilitas pariwisata yang dibangun di atas lahan yang tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menjadi pertanyaan masyarakat karena dianggap tidak sah, Sutama menepisnya.

“Ndak kita kan bukan melihat masalah itu. Kita melihat pajaknya saja. IMB itu kan ranahnya dari yang lain lah. Penegak Perda. Sepanjang itu (usaha) ditutup kita tak meminta, mengambil pajak. Kalau di pajak bukan itu sudut pandangnya, berbeda. Sepanjang ada subyek dan obyek, ada transaksi. Pajak itu harus kita ambil gitu,” terang Sutama.

Ia menandaskan pemungutan yang dilakukan Dispenda Badung adalah titipan. “Bukan mereka membayar, si wajib pajak menyetorkan gitu,” cetusnya.

Ditegaskan kembali, Bapenda tidak melulu melihat perizinan tetapi pemungutan dilakukan apabila terjadi transaksi dua belah pihak.
“Kita tidak tahu dia punya izin atau tidak punya izin. Sepanjang ada bangunan yang membuat usaha dan ada transaksi, ya kita ambil pajaknya,” tandas Sutama.

Sementara Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, SH saat dikonfirnasi keberadaan dugaan adanya pemungutan pajak terhadap usaha tidak mengantongi izin di Kabupaten Badung, pihaknya mengatakan masih mengkaji lebih dalam.

“Kita kaji dulu apakah itu masuk potensi pelanggaran administrasi atau tidak. Nanti kita perdalam dulu. Kalau pun ada butuh pendampingan ketika ada warga punya niat baik bayar pajak namun izinnya belum bisa diterbitkan kami siap memfasilitasi mediasi dengan pemerintah,” jelas Bamaxs. (BB/501)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button