Gung De: Yayasan Upah Guru Murah, Perbudakan Dunia Pendidikan
Denpasar | barometerbali – Perkembangan kualitas pendidikan generasi penerus Bali harus mendapat perhatian serius, sehingga kualitas SDM Bali bisa bersaing dengan dunia internasional yang sangat cepat dan ketat.
Dugaan penerimaan siswa baru jalur belakang titipan oknum yang sangat masif telah membuat banyak sekolah swasta kekurangan siswa, sehingga menjadi alasan utama pengelola yayasan pendidikan dalam memberi upah guru dan pegawai tidak layak karena di bawah standar UMR.
Pernyataan tersebut disampaikan pengamat pendidikan dan sosial AA Gede Agung Aryawan, ST di Denpasar, Rabu (18/5/2022) menyikapi kondisi dunia pendidikan dan nasib tenaga didik terutama di lembaga pendidikan swasta saat ini.
“Bagaimana mungkin bisa guru dan pegawai memberi pembelajaran maksimal ketika mereka sendiri penghasilan tidak layak, upah murah akan membuat kesulitan ekonomi dan makan. Tentu perut lapar ini tidak akan bisa membuat mereka kerja maksimal dalam mendidik para siswa,” ungkap pria yang kerap dipanggil Gung De ini.
Ia menegaskan keputusan berani pemimpin di Bali untuk menghentikan praktik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lewat jalur belakang titipan oknum adalah keharusan dan tak bisa ditawar.
“Jangan terus-menerus memanjakan generasi penerus Bali dengan adu backin-gan dalam mencari sekolah negeri lewat praktik curang dengan jalur belakang atau piagam juara tanpa bertanding alias bodong,” tandas Gung De yang dikenal kerap bersuara lantang menanggapi berbagai isu dan persoalan aktual di Bali ini.
Bukan itu saja, ia juga mengingatkan agar pihak terkait yang menangani pendidikan harus menyiapkan ruang kompetisi yang fair bagi generasi penerus Bali untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
“Semua hak generasi penerus untuk mendapatkan pendidikan sekolah negeri favorit lewat aturan juknis, untuk bisa lolos maka anak-anak kita harus berjiwa petarung sejati dengan giat belajar untuk berprestasi,” ujar Gung De yang sering di-bully netizen karena dituduh getol membela kepentingan PT TWBI ketika rencana reklamasi Teluk Benoa bergulir.
Pemerintah menurutnya wajib menyediakan fasilitas pendukung pendidikan, bukan malahan memaksakan mereka lolos dengan jalur belakang yang melanggar aturan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB yang mereka buat sendiri.
“Pendidikan hebat butuh disiplin dan taat asas, jadi juknis dibuat agar anak-anak kita lahir dengan jiwa-jiwa kompetisi fair lewat tekun dan rajin belajar. Untuk sekolah swasta ini pemerintah wajib hadir memberikan subsidi pembiayaan lewat dana hibah atau bantuan anggaran selain BOS,” harapnya.
Pendidikan imbuhnya, akan melahirkan generasi penerus hebat mempunyai SDM unggul untuk bersaing meningkatkan kesejahteraan masa depan mereka.
“Lewat pendidikan bangku sekolah lah anak-anak kita latih menjadi jiwa yang siap bersaing di segala bidang meraih impian dan cita-cita mereka menjadi manusia sukses,” pungkas Gung De. (BB/501)