Caption: Aksi unjuk rasa menolak pembangunan Terminal LNG dengan segala atributnya diduga ada yang mendanai. (ist)
Denpasar | barometerbali – Aksi penolakan pembangunan Terminal Khusus (Tersus) LNG di wilayah Desa Adat Sidakarya oleh warga Desa Adat Intaran Sanur, yang menggandeng aktivis Walhi Bali, Kekal Bali, dan Frontier menarik untuk dicermati berbagai pihak.
Munculnya gerakan Intaran Tolak LNG dengan aksi demonya yang berkali-kali hingga aksi pemasangan baliho, billboard, spanduk, baju kaos, dan konsumsi sudah dipastikan memakan biaya tidak sedikit. Ada yang mensinyalir aksi unjuk rasa ini telah ditunggangi bahkan dimodali oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Diduga pula ada pihak yang tak ingin melihat Bali mandiri energi yang berkedok sebagai aksi penyelamatan lingkungan tersebut.
Isu tersebut berhembus di masyarakat yang mempertanyakan dari mana sumber dana gerakan Intaran Tolak LNG ini berasal, dan tidak sedikit pun yang menduga bahwa gerakan tersebut dimodali langsung oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Intaran atau bahkan pihak-pihak lain yang diasumsikan sengaja dilakukan untuk mengalihkan kabar mengenai adanya dugaan korupsi di internal LPD Adat Intaran.
“Dari pagi WA masuk banyak sekali ke HP saya terkait Proyek LNG ini. Baru saja kita akan mulai bernafas menata pariwisata Bali Bangkit sudah ada demo berjilid-jilid. Baliho berbahasa Inggris juga sudah menghiasi jalan protokol, yang mungkin saja ini disponsori pihak-pihak yang ingin Pariwisata Bali makin terpuruk, mungkin juga ada peran LPD di balik gerakan ini yang sengaja dilakukan untuk menutupi kabar dugaan korupsi yang terjadi, sekali lagi ini hanya dugaan saja,” ujarnya.
Dia juga meminta tolong agar tidak membiarkan pihak-pihak yang ingin Bali hancur dengan provokasi masyarakat menjelang G20.
“Pak Gubernur dan Walhi harus segera duduk ngopi bareng cari titik temu untuk suksesnya Nangun Sat Kerthi Loka Bali salah satunya dengan kemandirian energi Bali. Jangan bersilang statement di media. Sekarang ini tahun politik,” ungkap seorang warga Bali yang ingin identitasnya dirahasiakan.
Dikonfirmasi awak media terkait adanya dugaan LPD Adat Intaran menjadi pemodal dalam Gerakan Intaran Tolak LNG tersebut, pada Jumat (22/7/2022) lalu, Ketua LPD Adat Intaran, I Wayan Mudana membantah adanya tudingan tersebut, dirinya mengatakan Gerakan Intaran Tolak LNG tersebut murni dari hasil swadaya masyarakat di 20 banjar se Desa Adat Intaran.
“Tidak ada yang kita modali, itu murni swadaya seluruh masyarakat Desa Adat Intaran. Tidak ada pemodalnya ataupun pihak lain yang membiayai (Gerakan Intaran Tolak LNG, red) ya kalau sudah urusan LNG, ya biarkan LNG. Begitu juga LPD biarkan LPD, jadi jangan dicampur adukan dan kami berharap ini bisa dimengerti,” tandas Wayan Mudana.
Lebih lanjut, tidak sedikit juga masyarakat Bali yang menilai bahwa demo tolak LNG diduga hanya sebagai kedok penyelamatan lingkungan. Alasannya, karena sangat jelas Gubernur Bali, Wayan Koster sebelumnya secara langsung menanggapi aspirasi masyarakat, sehingga mengarahkan PT. DEB (Dewata Energi Bersih) membangun terminal penyimpanan LNG tidak lagi di areal mangrove.
Untuk itulah, PT. DEB harus mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Bali untuk memperhatikan serius aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan Tersus LNG di Sidakarya. (BB/501)
