Wednesday, 24-07-2024
Hukrim

BPN Denpasar “Gamang” Jelaskan Dasar Penundaan Pemecahan Sertifikat Tanah Jero Kepisah

KETERANGAN – Kasubag TU ATR/BPN Kota Denpasar Ida Ayu Made Patni Dwi Ambarawati, SH (kanan) didampingi staf Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah Happy Eka Sari (kiri), sampaikan keterangan kepada wartawan di kantor setempat, Senin (12/9/2022).

Denpasar | barometerbali – Sungguh terjal jalan yang ditempuh keluarga besar Jero Gede Kepisah (Jero Kepisah) dalam memperoleh keadilan. Demikian halnya kejelasan atas nasib permohonan pemecahan sertifikat tanah waris mereka yang hingga kini belum diterbitkan pihak Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Kota Denpasar dengan dasar yang sumir alias gamang

Kepala Kantor ATR/BPN Kota Denpasar melalui Kepala Sub-Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Kantor Badan Pertanahan Negara Kota Denpasar, Ida Ayu Made Patni Dwi Ambarawati, SH, mengaku pihaknya tidak memblokir sertifikat tanah milik keluarga Jero Kepisah, yang ada adalah penundaan segala bentuk proses terhadap sertifikat tersebut.

Dayu Ambar panggilan akrabnya menjelaskan untuk sertifikat keluarga besar Jero Kepisah dasar penerbitannya adalah lewat pengakuan dan penegasan hak.

Begitu pula proses permohonan Jero Kepisah terhadap hak tanahnya yang dirasakan masih ada penundaan oleh ATR/BPN Kota Denpasar dikatakan karena masih ada pemeriksaan di kepolisian.

“Itu dikarenakan kasus tanah tersebut masih ada pemeriksaan di Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Bali,” ungkap Ambar, didampingi staf Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah Happy Eka Sari, Senin (12/9).

Terjadinya penundaan tersebut menurutnya akibat di balik kasus tanah Jero Kepisah ada pengaduan masyarakat (Dumas) di Polda Bali bahwa penundaan itu dilakukan tanpa adanya permohonan baik dari pelapor (EW) maupun pihak penyidik. Namun yang membuat ganjil, pihaknya menolak jika disebut penundaan dilakukan atas inisiatif mereka.

Pasalnya penundaan itu dilakukan tanpa adanya permohonan baik dari pelapor (EW) maupun pihak penyidik. Namun anehnya, pihak menolak jika disebut penundaan dilakukan atas inisiatif mereka. Sedangkan dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan disebutkan: “Penyelesaian kasus pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah”.

Dari apa yang disebutkan oleh Peraturan tersebut, BPN diduga tidak menjalankan apa yang menjadi tujuan tersebut.

Dayu Ambar juga seperti gagap menjelaskan apa dasar hukum penundaan tersebut dilakukan. Menurutnya, penundaan dilakukan hanya karena adanya laporan polisi oleh EW ke Polda Bali yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut.

Ia juga tak mampu menjelaskan sampai kapan penundaan itu diberlakukan.

“Kita belum bisa jawab sekarang. Kita akan koordinasi dulu dengan Kanwil (BPN Provinsi Bali, red) untuk meminta arahan. Jadi belum bisa sekarang,” kilahnya.

Ditambahkan Ambar, jikalau dalam kasus tanah Jero Kepisah ini tidak ada namanya pemblokiran, namun ATR/BPN Kota Denpasar menunda dasar penerbitan sertifikat yang dikarenakan masih ada laporan dumas ke Krimsus Polda Bali.

Pihaknya juga bergeming saat diklarifikasi terkait tudingan pihak BPN Denpasar dikatakan ada bermain mata dalam kasus ini.

“Mohon maaf kami tidak bisa menanggapi itu,” tutup Dayu Ambar

Diduga Sarat Kepentingan

Diketahui sebelumnya, kuasa hukum keluarga Jero Kepisah, I Putu Harry Suandana Putra menyebut pemblokiran sertifikat tanah keluarga Jero Kepisah diduga sarat dengan kepentingan.

Sebabnya, pemblokiran dilakukan atas permohonan EW berdasarkan laporan polisi yang ia buat, padahal dasar haknya sebagai pelapor masih diragukan, karena EW dikatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Jero Kepisah. 

“Seharusnya kan dibuktikan dulu keperdataannya, bener gak dia (EW, red) memiliki hak atas tanah itu,” katanya.

Putu Harry juga mengatakan, sebelum laporan itu kini diproses di Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Bali, kasus ini sempat ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Bali.

Saat berproses di Ditkrimum, Anak Agung Ngurah Oka, perwakilan keluarga Jero Kepisah sebagai terlapor sempat ditetapkan sebagai tersangka, namun status tersangka tersebut gugur dalam gugatan praperadilan. 

Penetapan tersangka tersebut ditolak pengadilan lantaran setelah diteliti dan dikaji bukti permulaan milik EW yang disuguhkan penyidik tidak relevan. 

Barang bukti dimaksud seperti, bukti Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) yang dibuat pada hari Minggu, serta juga dokumen-dokumen lain yang stempelnya diragukan keabsahannya.

“Sehingga majelis hakim saat itu menolak penetapan tersangka itu, dan juga telah dilakukan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan, red),” ungkap Putu Harry kepada wartawan di Denpasar, Senin (11/9/2022).

Di sisi lain saat ditemui wartawan, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto SIK, M.Si, menyampaikan kemungkinan dalam pelaporan kali ini ada bukti baru ditemukan penyidik. 

Dan pihaknya juga mengatakan persoalan kasus tanah waris Jero Kepisah yang ditangani Krimsus Polda Bali belum ada penetapan tersangka, masih dalam penyidikan.

“Belum ada tersangka. Masih proses penyidikan. Sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli. Saksi ahli dari BPN. Kita berusaha secara profesional melihat kasusnya,” ujar Kombes Satake Bayu.

Adanya dugaan kriminalisasi dalam kasus tanah waris Jero Kepisah ini sebelumnya juga sempat ditanggapi Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra.

Kapolda Bali Putu Jayan Danu Putra saat itu menegaskan, segera akan menelusuri dugaan kriminalisasi yang dilakukan oknum penyidik dengan pelapor inisial EW terhadap keluarga Jero Kepisah tersebut.

“Yang jelas gini, apapun kita akan berlalu profesional. Kalau memang benar adanya dan dia terbukti melanggar, kita akan tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pasal-pasal apa yang bisa dikenakan ke anggota yang melanggar, apapun itu, pungli (pungutan liar) dan perbuatan yang melanggar disiplin lainnya kita akan tegas,” pungkas Kapolda Bali kepada awak media ketika itu, Selasa (12/4/2022). (BB/501)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button