Monday, 22-07-2024
Peristiwa

Gelar Diskusi Hukum Nasional, BPR Kanti tak Berniat Ambil Alih Ranah Perbarindo

Denpasar | barometerbali – Guna meningkatkan kapasitas SDM dalam memahami persoalan hukum perbankan, BPR Sukawati Panca Kanti (BPR Kanti) menggelar Diskusi Hukum Nasional bertajuk “Hukum Perjanjian Kredit, Mitigasi, Antisipasi Risiko pada BPR, Menggugat dan Menjadi Tergugat dengan Keyakinan Menang”, di Hotel Grand Inna Sindhu Beach, Sanur, Denpasar, Selasa (20/9/2022).

Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba dalam sambutannya mengungkapkan, diskusi ini digelar untuk menindaklanjuti kegiatan Stakeholder Gathering BPR Kanti 15 Agustus 2022 ) lalu. Pada saat itu telah ditandatangani MoU dengan Kantor Hukum Lembaga Keuangan Indonesia Law Firm, dan bukan untuk mengambilalih ranah Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia).

“Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tidak ada maksud mengambil ranah Perbarindo. Sebagai mana arahan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kami jelaskan bahwa dengan acara ini dapat membantu peran Perbarindo meningkatkan kapasitas BPR. Mari tingkatkan kompetensi BPR dan persatuan BPR entah dari mana pun penyelenggaranya,” terang Amitaba sekaligus mengklarifikasi rumor yang berkembang.

Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba (BB/db)

Diskusi Nasional ini juga merupakan serangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 BPR Kanti yang jatuh pada 27 September 2022.

“Selain acara diskusi hukum nasional ini, kami juga akan menggelar berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti donor darah yang pelaksanaanya kami rencanakan pada Senin yang akan datang 26 September 2022 bertempat di Pusdiklat BPR Kanti,” tutur Amitaba.

Hadir sejumlah pembicara dalam acara ini antara lain Made Arya Amitaba (Direktur Utama BPR Kanti), Rudy Hartono (Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar), Budi Adnyana (Ketua DPC Peradi Denpasar), Dr. David Tobing (Ketua Komunitas Indonesia- KKI).

Diskusi dipandu Hiras Lumban Tobing sekaligus merupakan pakar hukum BPR. Namun Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara yang diundang oleh panitia tak nampak hadir, begitu juga yang mewakilinya.

“Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman (knowledge sharing) memberikan pemahaman hukum, meningkatkan rasa percaya diri direksi dan Pengurus BPR-BPR dalam mengantisipasi adanya gugatan ataupun melakukan gugatan di kantor Pengadilan,” tegas Amitaba.

Suasana peserta diskusi hukum nasional (BB/db)

Lebih lanjut ia mengatakan adanya perubahan-perubahan pada regulasi No. 6 /POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen jasa keuangan yang sangat berat untuk diimplementasikan. Sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum pada industri BPR pada masa yang akan datang.

Agar BPR tidak berada pada posisi yang kalah menurutnya tentu ada hal yang perlu dipersiapkan seperti bukti-bukti dan saksi-saksi.

“Teman-teman BPR tak perlu takut tak perlu gentar ketika segala sesuatunya sudah sesuai SOP kajian hukum, tidak ada posisi ketika ada gugatan hukum BPR di posisi yang kalah,” pungkas Amitaba.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button