Ket foto: Tokoh Pemuda Adat Suku MOY Harun Bano saat berada di Sentani Kabupaten Jayapura, Kamis, (27/10/2022). (ist/wr)
Jayapura | barometerbali – Kesediaan Gubernur Papua Lukas Enembe membuka diri untuk diperiksa KPK mendapatkan apresiasi dari Tokoh Pemuda Adat suku MOY Harun Bano. Demikian tanggapannya saat ditemui media di Sentani Kabupaten Jayapura, Kamis, (27/10/2022)
Dengan bersedianya Lukas diperiksa KPK lanjut Harun, maka proses hukum terhadap Lukas Enembe semakin terbuka.
“Masyarakat yang berada di kediaman Lukas Enembe harus mendukung pemeriksaan KPK terhadap Lukas Enembe,” harapnya.
Hal itu sejalan dengan kesediaan Lukas Enembe yang memperbolehkan KPK ke tempatnya untuk melakukan pemeriksaan hukum dan pemeriksaan kesehatannya oleh dokter yang disetujui KPK.
Ditegaskan Harun, masyarakat yang berada di kediaman Lukas Enembe harus mundur agar tidak terjadi benturan dengan penegak hukum dan menjadi korban.
Lukas Enembe menurutnya, seharusnya berani dan tidak perlu membuat masyarakat menjadi tameng untuk melindunginya dari pihak penegak hukum.
“Perbuatan tersebut sebagai upaya untuk menutupi kesalahan dan mengatasnamakan adat,” ungkap Harun.
Sementara itu, selama pemerintahan Lukas Enembe dari sudut pandang Harun, dirasakan bahwa pembangunan jalan di Papua tidak ada perbaikan dan birokrasi dinilai berbelit – belit.
“Disisi lain pembangunan juga tidak merata karena ada muatan kepentingan terhadap daerah tertentu,” ucap Harun.
Sedangkan, terkait dengan status Kepala suku besar Papua, Harun menyebutkan Lukas Enembe hanya diterima di daerahnya saja.
“Daerah lain menolaknya karena setiap suku mempunyai aturan yang berbeda,” cetusnya.
Harun juga menyoroti terkait dengan adanya hambatan yang dikeluhkan masyarakat terhadap pemerintahan provinsi.
“Kemendagri perlu menggantikan Lukas Enembe dengan pejabat sementara,” tandas Tokoh Pemuda Adat Suku Moy ini. (BB/501)
