Thursday, 25-07-2024
Info

Dianggap Cacat, Pemuda Panca Marga Tolak Tegas Ide Anak Agung Gde Agung jadi Nama Jalan dan Monumen

Foto: Ketua Markas Daerah PPM Bali I Made Gede Putra Wijaya (tengah) didampingi Ketua Dewan Paripurna PPM Anak Agung Nanik Suryani, pengurus PPM dan keluarga pahlawan dalam jumpa pers di Gedung Merdeka, Denpasar, Bali, Jumat (25/11/2022).

Denpasar | barometerbali – Sempat menjadi polemik sejak tahun 2005 lalu ketika Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Bali dan Markas Daerah Pemuda Panca Marga (Mada PPM) Bali menolak gelar Pahlawan Nasional kepada Dr. Mr Ide Anak Agung Gde Agung, kini Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Bali kembali menegaskan sikapnya menolak pemberian nama jalan dan pembangunan monumen Pahlawan Nasional Dr. Mr Ide Anak Agung Gde Agung. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua PPM Bali I Made Gede Putra Wijaya bersama pengurus Mada PPM dalam jumpa pers di Gedung Merdeka, Jl. Surapati No. 7 Denpasar, Jumat (25/11/2022).

Penolakan tersebut menurut Putra Wijaya karena adanya usulan berdasarkan hasil sebuah sarasehan di Puri Agung Gianyar pada tanggal 20 November 2022 lalu itu yang dimuat di media massa, tidak memenuhi syarat dan sangat melukai perasaan para pejuang Kemerdekaan RI dan keluarga veteran di Bali khususnya.

“Kami mewakili para pejuang dan keluarga pahlawan merasa sakit hati dengan usulan adanya nama jalan dan monumen tentang Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung di wilayah Bali. Kalau itu terjadinya di daerah Jogja (karena gelar pahlawan nasional diusulkan pihak dari Yogyakarta-red), mungkin orang Jogja yang lebih tahu. Akan tetapi kami di Bali ini kami tidak tahu sejarah perjuangan beliau. Artinya para veteran di Gianyar melihatnya dari konteksnya yang lain. Nah itu masalahnya, karena masyarakat Bali dan pemerintahan di Bali tidak pernah mengusulkan beliau menjadi pahlawan nasional,” paparnya.

Yang jelas menurut Gede Putra Wiijaya menyebut seluruh komponen di Bali, termasuk pemerintah dan dewan tak pernah mengusulkan AA Gde Agung sebagai pahlawan nasional. Bahkan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) menyebut AA Gde Agung sebagai pengkhianat bangsa.

“Kami sependapat dengan Pimpinan Daerah LVRI Provinsi Bali, bahwa Dr. Mr. Anak Agung Gde Agung adalah pengkhianat bangsa sesuai fakta, data, dan argumen yang melandasinya,” tegasnya didampingi Ketua Dewan Paripurna PPM Bali AA Nanik Suryani.

Foto: Ketua Markas Daerah PPM Bali I Made Gede Putra Wijaya (tengah) didampingi Ketua Dewan Paripurna PPM Anak Agung Nanik Suryani (kiri) dan keluarga pejuang Nyoman Rudia (kanan) saat jumpa pers. (BB/db)

Putra Wijaya menandaskan PPM Bali bersama Pemda Bali melakukan peninjauan kembali atas penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Dr. Mr. Anak Agung Gde Agung.

“Menyatakan sependapat dengan Pemda Bali dan Dinas Kesejahteraan Sosial Bali untuk meninjau kembali gelar pahlawan nasional yang dianugerahkan kepada Dr. Mr. Anak Agung Gde Agung,” sambungnya.

Sebelumnya, PPM Bali mendapat informasi Ide Anak Agung Gde Agung akan diusulkan menjadi nama jalan dan dibuatkan monumen dari acara sarasehan bertajuk “Mengenang Pahlawan Nasional Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung”, yang dilaksanakan di Puri Agung Gianyar, Minggu (20/11/2022) lalu. Dalam pemberitaan di media massa itu disebutkan akan dicoba konsolidasi dengan pemerintah agar namanya diabadikan sebagai nama jalan dan dapat didirikan monumen.

Ketua Dewa Paripurna PPM Bali Anak Agung Nanik Suryani juga menolak usulan nama jalan dan monumen nasional Ide Anak Agung Gde Agung. Dirinya bersama keluarga pejuang menolak penganugerahan pahlawan nasional kepada Ide AA Gde Agung karena punya cacat dalam sejarah perjuangan Kemerdekaan RI begitu juga perlakuannya yang tak manusiawi kepada para pejuang di Gianyar khususnya.

“Pada saat beliau dianugerahkan Bintang Mahaputra, para pelaku sejarah Veteran 45 masih banyak yang hidup. Terjadi sedikit keributan waktu itu penolakan dari para pejuang yang tahu betul bagaimana kiprah Anak Agung Gede Agung selama periode perjuangan di Bali,” beber mantan Ketua PPM Bali yang kerap disapa Gung Nanik ini kepada awak media, Jumat (25/11/2022).

Ia menambahkan bahkan Dewan Harian Daerah (DHD) “45” Provinsi Bali, Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Provinsi Bali, Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Bali dan Monumen Perjuangan Bangsal (MPB) Gaji Dalung menerbitkan, “Buku Putih Menolak Gelar Pahlawan untuk Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mantan Raja Gianyar dan PM NIT) yang ditulis I Gusti Ngurah Munang Wirawan bersama Udayana University Press dengan Editor Wayan Windia dan Wayan Sudarta.

Foto: Ketua Markas Daerah PPM Bali I Made Gede Putra Wijaya (tengah) didampingi Ketua Dewan Paripurna PPM Anak Agung Nanik Suryani (kiri) dan keluarga pejuang Nyoman Rudia (kanan) menunjukkan Buku Putih Menolak Gelar Pahlawan untuk Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung (BB/db)

Gung Nanik juga menuturkan, para veteran perang bahkan sempat akan membubuhkan tanda tangan cap darah sebagai bentuk penolakan. Menurut mereka, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Ide AA Gde Agung salah lantaran selama hidup ia melakukan beberapa kesalahan bahkan penyiksaan kepada para pejuang yang melawan penjajah Belanda waktu itu.

“Jadi setelah memberikan gelar bintang Mahaputra, keluarlah gelar pahlawan nasional. Saya yang mohon kepada orangtua tidak perlu seperti itu,” ungkapnya.

Dikatakan Gung Nanik tindakan itu urung dilakukan dan selanjutnya menugaskan PPM Bali untuk mengawal penolakan pemberian gelar pahlawan nasional AA Gde Agung.

“Akhirnya kami mulai dengan ke DPR, dari DPR keluar rekomendasi yang memang menyatakan DPRD Bali tidak pernah mengusulkan beliau sebagai pahlawan nasional dan DPR menulis surat kepada Gubernur untuk membuat semacam pernyataan bahwa Gubernur Bali juga tidak pernah mengusulkan Ida Anak Agung Gede Agung sebagai pahlawan nasional,” imbuh Gung Nanik.

PPM Bali yang saat itu diketuai Gung Nanik kemudian mengirimkan surat ke Presiden dan Menteri Sosial untuk peninjauan kembali gelar pahlawan nasional Ide Anak Agung Gde Agung.

Buku Putih Menolak Gelar Pahlawan untuk Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung (BB/db)

Surat dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali, No. 464.1/155/Desk tgl. 13 Februari 2008, kepada Menteri Sosial RI, yang meminta agar gelar Pahlawan Nasional untuk Dr. Ide Anak Agung Gde Agung ditinjau kembali.

“Terjadi perdebatan di sana dari tim pemberian gelar kepahlawanan dan Kementerian Sosial tetap ngotot memberikan gelar tersebut. Padahal secara kasat mata dari segi persyaratan dan aturan, sudah terjadi penyimpangan dalam mekanisme pemberian gelar pahlawan tersebut. Bisa dibayangkan betapa sakit hatinya kami dan keluarga pejuang saat napak tilas hari Pahlawan atau Puputan Margarana, kita menghormati monumen pengkhianat,” tutup Gung Nanik.

Terkait pernyataan sikap dari Pemuda Panca Marga dan keluarga pejuang ini, pihak dari Ide Anak Agung Gde Agung hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi. (BB/501)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button