Monday, 22-07-2024
Hukrim

Terbit Minggu dengan Stempel Lembaga tak Sah, Jero Kepisah Sangsikan Kebenaran Dokumen IPEDA dari AAEW

Foto: Ahli waris Jero Kepisah AA Ngurah Oka (tengah) didampingi Kuasa Hukumnya, Putu Harry Suandana, SH, MH (kiri) dan Ketut Sudarsana (kanan) saat press conference di Denpasar, Selasa (27/12/2022). (BB/db)

Denpasar | barometerbali – Keluarga Besar Jero Kepisah Pedungan Denpasar Selatan yang diwakili AA Ngurah Oka (terlapor) selaku ahli waris almarhum I Gusti Gede Raka Ampug alias Gusti Raka Ampug melalui Kuasa Hukumnya, Putu Harry Suandana, SH, MH menyangsikan kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan AAEW (pelapor) dalam laporannya ke Polda Bali terkait kasus pemalsuan silsilah. Demikian diungkapkan Putu Harry kepada wartawan di sela-sela pemeriksaan kliennya sebagai saksi di Ditkrimsus Polda Bali, Selasa (27/12/2022).

“Pelapor AAEW ini pernah melaporkan kliennya ini pada tahun 2015 dengan dokumen yang sama yaitu IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) tahun 1948 dan 1952 atau 1954 di mana kami sangsikan kebenarannya dan itu sudah dibuktikan dalam persidangan Pra-Peradilan bahwa ada diduga dokumen itu palsu karena apa? Karena itu dicetak ada tiga lembar dari banyaknya dokumen dibuat di hari Minggu tanggalnya,” ungkap Putu Harry yang dibenarkan oleh Anak Agung Ngurah Oka.

Putu Harry menyatakan hingga kini kliennya bingung karena pelapor berinisial AAEW ini bukanlah bagian dari garis keturunan keluarga kliennya yang tetap saja ngotot mempermasalahkan tanah hak waris Jero Kepisah.

Pihaknya juga menyangsikan keabsahan lembaga yang ada stempel dan tanda tangannya itu tidak muncul pada tahun 1948 dan 1954.

“Tapi baru ada tahun 1956 ke atas seperti tahun 1958 baru ada lembaga tersebut sehingga di tahun 1948 ataupun 1954 kami ragukan karena institusi itu belum ada,” tegas Putu Harry. 

Di satu sisi, semua orang yang tercantum di dalam silsilah keluarga besar Jero Kepisah ini tidak pernah ada yang keberatan dan tidak ada yang dirugikan atas dokumen-dokumen silsilah tersebut sehingga aneh ketika kliennya diperiksa, dimintai keterangan seputar dia dan keluarganya ini dengan pelapor yang orang lain yang bukan ada hubungannya dan tidak pernah membuktikan haknya atas dokumen yang dimiliki dalam kasus yang telah “menyandera” kliennya sekitar 7 tahun lamanya ini tanpa kepastian hukum.

AA Ngurah Oka dan keluarga besar Jero Kepisah selaku ahli waris yang sah hendak mempertahankan hak waris turun-temurun justru jadi korban kriminalisasi hukum yang hingga membuat keluarga besar dan seluruh aparat di desanya merasa resah dan ketakutan karena kerap dipanggil bolak-balik oleh penyidik Ditkrimsus Polda Bali.

Sejak LP (Laporan Polisi) tahun 2016 hingga saat ini, Anak Agung Ngurah Oka (Jero Kepisah) belum juga ada titik terang dan kepastian hukumnya alias digantung tanpa kejelasan proses hukumnya hingga tanggal 27 Desember 2022 masih juga dipanggil sebagai saksi.

Ditanya terkait berlarut-larutnya proses hukum kliennya, Kuasa Hukum Ahli Waris Jero Kepisah, Putu Harry Suandana Putra bersama Ketut Sudarsana yang menemani Anak Agung Ngurah Oka (Jero Kepisah) saat dimintai keterangan oleh penyidikan Ditreskrimsus Polda Bali menyatakan sebagai warga negara yang baik selama ini kliennya dari awal hingga kini sangat menghormati dan taat dengan proses hukum yang sedang berjalan.

“Buktinya, pihaknya sudah melakukan apapun yang diminta oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Bali, baik itu dipanggil sebagai saksi, pernah jadi tersangka pihaknya tidak pernah menghindar dan selalu hormati serta ikut menjalani prosesnya,” tandas Putu Harry.

Namun ia juga menggarisbawahi dan memberikan peringatan bagi oknum mafia tanah yang ikut bermain di kasus ini untuk membuktikan hak kepemilikan dokumennya di sidang pengadilan, bukan dengan cara melakukan kriminalisasi terhadap kliennya.

“Bagi mafia tanah di Bali maupun di Indonesia, bahwa apabila anda ingin mendapatkan hak gunakanlah jalur yang benar, apabila anda punya sesuatu hak di atas sebidang tanah, anda harus mengadukannya itu ke PTUN atau pengadilan negeri untuk buktikan dulu hak anda itu ada atau tidak,” singgung Putu Harry.

Ia berharap kepada Ditreskrimsus Polda Bali bekerja secara obyektif, transparan, dan presisi sesuai perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

“Jangan sampai aparat negara digunakan alat oknum mafia tanah untuk menekan rakyat agar rakyat ketakutan sehingga rakyat mau menyerahkan tanahnya,” pesannya.

Pasalnya, sebelumnya, kliennya pernah didatangi oknum yang mengaku korban bernama AAEW dan pendampingnya ke rumah Jero Kepisah di Pedungan Denpasar. 

“Sekitar tahun 2016, tak ada hujan dan tidak ada angin, pelapor AAEW bersama pendampingnya datang ke rumah Jero Kepisah di Pedungan Denpasar tanpa rasa malu meminta bagian tanah dengan jumawa bilang punya dokumen kepemilikan tanah versinya dan dia mau tanah 40 persen buatnya dan 40 persen buat keluarga Jero Kepisah serta 20 persen buat mediator,” tutur Putu Harry.

Ketika itu banyak saksi keluarga kliennya melihat mereka datang meminta bagian tanah dengan pembagian seperti itu dan mengancam apabila permintaannya tidak dipenuhi maka orang tersebut mengancam pihak Jero Kepisah akan dipidanakan.

“Terbukti omongan tersebut dengan menjadikan klien saya sempat jadi tersangka. Artinya apa? Itu sudah bentuk-bentuk penekanan. Seandainya klien kami tidak datang ke kantor kami untuk minta bantuan hukum maka pada waktu itu tanah haknya diberikan dengan pembagian yang diminta orang tersebut. Kami curigai oknum mafia tanah ini mengunakan tangan-tangan aparat negara untuk menekan rakyatnya. Itu yang membuat kami prihatin dan kami akan lawan karena ini negara hukum,” pungkas Putu Harry. 

Terkait hal ini pihak penyidik dari Ditkrimsus Polda Bali belum ada yang memberikan keterangan kepada awak media saat dihubungi melalui pesan WhatsApp (WA) belum lama ini. (BB/501)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button