Monday, 22-07-2024
Hukrim

Ahli Hukum Adat Pertanyakan “Legal Standing” Pelapor Ahli Waris Jero Kepisah

Ahli Hukum Adat Bali Dr. Ketut Wirawan, SH, MHum, terkait kasus sengketa tanah waris Jero Kepisah mempertanyakan “legal standing” pihak pelapor saat diwawancarai awak media di Denpasar, Sabtu (31/12/2022). Foto: BB/db

Denpasar | barometerbali – Permasalahan sengketa tanah waris yang ramai diberitakan media massa melibatkan AA Ngurah Oka dari Jero Kepisah selaku ahli waris aIm I Gusti Raka Ampug alias I Gusti Gede Raka Ampug alias AA Raka Ampug, dengan seseorang inisial AAEW yang sama sekali tak ada hubungan darah mengklaim juga sebagai ahli warisnya dan melaporkan AA Ngurah Oka ke Polda Bali, rupanya tak luput dari pengamatan Ahli Hukum Adat Bali Dr. Ketut Wirawan, SH, MHum. Ia mempertanyakan legal standing dan bukti-bukti dokumen sah yang dijadikan dasar dari pihak pelapor (AAEW) saat melakukan laporan ke polisi.

“Berdasarkan informasi yang saya ketahui dari pemberitaan di media, jadi kita mulai saja dengan laporan ataukah gugatan. Jadi kan ada dua. Kalau laporan itu sifatnya ke pidana, kalau gugatan itu perdata. Nah sekarang masalahnya, apakah yang melapor ini punya legal standing untuk melapor? Itu sebenarnya dulu dipermasalahkan. Jika dia (AAEW) punya legal standing untuk melapor, baru laporan itu bisa diterima. Nah misalkan saja, jelas legal standing dia, apa kepentingan dia melakukan laporan itu,” tandas Wirawan kepada awak media yang menemuinya di Denpasar, Sabtu (31/12/2022) lalu.

Seperti diketahui, dalam bahasa hukum, legal standing atau kedudukan hukum, pada pokoknya adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara hukum.

Selain soal legal standing, Wirawan juga mempertanyakan apa bukti kepemilikan tanah yang dimiliki si pelapor. Hal itu harus ditunjukkan dan dapat dibuktikan dengan jelas secara hukum.

“Sekarang kalau melapor mengenai tanah, dia harus mengajukan bukti. Apakah ada bukti dia kepemilikan atas tanah itu, atau bagaimana, sampai dia berani melaporkan itu. Dan, pengajuan bukti-buktinya harus dilakukan dengan legal (sah secara hukum). Jangan sampai mengambil bukti dengan tidak legal. Itu salah juga nanti,” terang Wirawan yang kerap menjadi saksi ahli terkait kasus adat dalam persidangan di pengadilan ini.

Tak hanya menyangkut legal standing si pelapor, ahli hukum adat ini juga mengingatkan implikasi dari aparatur negara apabila mengeluarkan bukti-bukti tidak legal maka tak menutup kemungkinan akan dituntut secara hukum. Pengeluaran atau penginformasian data secara melawan hukum dapat dikenakan pidana bagi pejabat yang melakukannya.

“Pemalsuan data oleh pejabat dapat dikenakan pidana bagi pelakunya. Bisa-bisa aparat juga, jika mengeluarkan bukti-bukti secara tidak legal dan tidak pantas dikeluarkan misalkan rahasia negara, itu bisa dituntut,” ungkap Wirawan mengingatkan.

Jika legal standing dan seluruh bukti-bukti sudah lengkap menurut Wirawan semestinya diajukan terlebih dahulu secara perdata. Sengketa tanah umumnya terjadi karena adanya permasalahan legalitas atas dokumen yang dimiliki, ketika jenis tanah atau status hukumnya tidak jelas, namun dalam hal ini pihak AA Ngurah Oka selaku ahli waris Jero Kepisah sudah mendaftarkan pensertipikatan hak miliknya di BPN Kota Denpasar untuk tanah waris yang berlokasi di Subak Kredung, Pedungan Denpasar Selatan.

Nah kemudian secara perdata sudah jelas legal standing-nya, baru kita bisa berjalan (proses hukumnya-red). Itu dulu, sehingga jangan sampai, orang ndak punya kepentingan ikut-ikut melapor. Melapor sih boleh-boleh saja, sekarang yang menerima laporan masalahnya. Apakah perlu diterima laporan itu atau tidak,” singgungnya Wirawan yang menyandang gelar advokat setelah resmi dilantik di Pengadilan Tinggi Denpasar, Senin (25/4/2022) lalu.

Ia menambahkan, gugatan yang dilakukan bersama oleh masyarakat yang kepentingannya secara tidak langsung namanya gugatan class action.

Kembali dipaparkan Wirawan, ada 3 poin penting dalam persoalan ini, yang pertama terkait legal standing si pelapor, yang kedua mengenai kepentingan dan keterkaitan si pelapor dengan yang dilaporkan, serta terakhir adakah kerugian yang ditimbulkannya.

“Adakah kerugian dia apa. Nah katakanlah kalau kerugian bukan dia (pelapor) langsung yang rugi, negara atau apa, itu legal standing namanya. Dia harus kumpulkan orang dulu. Orang di Pedungan ada kenal dia ndak, punya merajan ndak di sana. Ini harus ditanyakan dengan orang di desa sana. Biasanya kalau sudah rajeg (menetap lama) tinggal di desa itu, pasti punya sanggah, atau pemerajan agung,” rincinya.

Wirawan dalam konteks ini juga memaparkan ada 3 (tiga) jenis tanah yang ada di Bali yakni yang pertama tanah desa, kedua tanah pura, dan ketiga tanah milik (perorangan). Sementara dalam hal ini ahli waris Jero Kepisah AA Ngurah Oka dan keluarga sudah sejak zaman dahulu memiliki silsilah, pamerajan agung (tempat suci persembahyangan keluarga besar-red) dan penandu atau petani penggarap sawah yang turun temurun menyerahkan hasil panennya ke Jero Kepisah, bukan ke tempat lainnya. Selain itu bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialamatkan ke Jero Kepisah.

“Nomor 1 dan 2 de jure milik komunal, de facto ada dalam penguasaan ditentukan melalui kesepakatan anggota komunitas bersangkutan. Sedangkan yang nomor tiga, tanah dimiliki oleh perseorangan, diperoleh melalui pewarisan, bawaan ke dalam perkawinan, hibah, dan jual beli. Untuk warisan, proses dari atas ke bawah, ke atas, ke samping, selalu dalam hubungan darah garis purusa (laki-laki) yang diwariskan kewajiban dan hak (siapa yang menjalankan kewajiban maka dialah yang mendapatkan hak). Kewajiban dan hak berupa kewajiban terhadap orangtua (pewaris), keluarga (pelanjut keturunan), leluhur, sanggah pemerajan (keagamaan), desa dengan kahyangan desanya,” urainya sekaligus membenarkan hal itu identik dengan konsep sanan (hak) dan tetegenan (kewajiban).

Sebelumnya ketika dikonfirmasi wartawan menyangkut pelaporan ahli waris Jero Kepisah AA Ngurah Oka ke Polda Bali oleh AAEW, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Satake Bayu Setiono saat ditemui di ruangannya, Selasa (6/9/2022) lalu menyatakan masih dalam proses penyelidikan pihak Penyidik di Ditkrimsus Polda Bali.

Di sisi lain pihak penyidik yang sempat dihubungi beberapa kali oleh awak media sejak 8 April 2022 lalu untuk mengetahui perkembangan penyelidikan, dan dugaan kriminalisasi yang dilakukan oknum penyidik terhadap ahli waris Jero Kepisah AA Ngurah Oka yang dilontarkan kuasa hukumnya Putu Harry Suandana, SH, MH.

Seperti diberitakan sebelumnya ahli waris Jero Kepisah AA Ngurah Oka mengaku dirinya dikriminalisasi dan dizolimi karena sempat dijadikan tersangka oleh oknum penyidik Polda Bali atas sangkaan memalsu silsilah yang menurutnya tak pernah dilakukannya. Sehingga ia melayangkan surat pengayoman hukum ke berbagai instansi dan lembaga negara.

“Ya begitulah yang terjadi. Sampai hari ini belum ada (tanggapan, red). Negara ini kan harusnya mengayomi. Ke mana lagi kami harus mencari keadilan. Sebenarnya negara ini negara hukum yang berkeadilan, apa negara hukum ‘rimba’ (hukum melindungi yang kuat),” ungkapnya kepada awak media, di Denpasar, Rabu (21/12/2022).

Dari pengakuan AA Ngurah Oka, oknum penyidik di Polda telah memaksa mempidanakan dirinya dengan tuduhan memalsu silsilah dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Ia menuturkan awalnya ada seseorang dengan inisial AANEW, yang tidak ada hubungan keluarganya, mengklaim memiliki hak tanah waris keluarganya, seluas kurang lebih 8 hektar di Subak Kredung, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan.

Orang tersebut dikatakan mengaku memiliki alas hak berupa IPEDA (iuran pembangunan daerah) tahun 1948 dan 1954 atas tanah yang sama dengan tanah warisan keluarga AA Ngurah Oka yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh pihaknya selaku ahli waris Jero Kepisah. 

Atas klaim tersebut AANEW dikatakan sempat mendatangi keluarga Jero Kepisah untuk meminta bagian setengah dari tanah tersebut. 

“Karena saya dan ahli waris lain dari Jero Kepisah tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan AANEW, tentu permintaan tersebut kami tolak,” katanya. 

Lantaran permintaan itu ditolak, katanya, AANEW lantas melaporkan AA Ngurah Oka ke Polda Bali sejak tahun 2015 dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan pemalsuan surat. 

Atas laporan itu, AA Ngurah Oka sempat ditetapkan tersangka, akan tetapi status tersangka tersebut kemudian dibatalkan dalam putusan sidang pra peradilan Pengadilan Negeri Denpasar dan penyidikannya pun dihentikan alias di-SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).

Namun tidak berhenti di situ, AANW dikatakan kembali melaporkan AA Ngurah Oka ke Polda Bali. Kali ini tuduhannya pemalsuan silsilah dan TPPU.

“Dia (AANW, red) kembali melaporkan saya di Dirkrimum Polda Bali tahun 2018. Namun dalam laporan itu saya tidak pernah dipanggil sebagai terlapor. Dan anehnya saya kembali dilaporkan di Dumas Dirkrimsus Polda Bali. Dengan tuduhan pemalsuan silsilah dan TPPU,” tutur Ngurah Oka. 

Lebih lanjut Putu Harry menjelaskan atas Dumas (pengaduan masyarakat) AANEW inilah terungkap fakta bahwa oknum penyidik menunjukkan dan menanyakan kliennya tentang silsilah Jero Kepisah yang dibuat tahun 1990an dan 2015. 

Yang mana, AA Ngurah Oka mengaku tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada orang lain kecuali dokumen itu sebelumnya pernah disetor ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) guna pengurusan sertifikat.

“Kenapa dia (pelapor, red) bisa mendapatkan itu sebagai sebuah laporan ke Polda. Artinya di sini oknum penyidik Dirkrimsus Polda Bali sudah memfasilitasi pelapor yang tak ada hubungan keluarga dan mempunyai dokumen silsilah keluarga secara ilegal yang diduga didapat dari BPN Kota Denpasar,” tegas Putu Harry.

Dikonfirmasi atas dugaan kriminalisasi tersebut, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, sebelumnya saat ditemui di sela-sela rilis pengungkapan kasus narkoba di halaman Ditresnarkoba Polda Bali, Denpasar, pada Selasa (12/4/2022) lalu, menyatakan akan menindak tegas bagi anggotanya yang melanggar disiplin. 

Pernyataan tersebut disampaikan terkait adanya pengakuan AA Ngurah Oka, selaku ahli waris dari almarhum I Gusti Raka Ampug, dari Jero Kepisah yang mengaku merasa dikriminalisasi oleh oknum penyidik Polda Bali.

“Yang jelas gini, apapun kita akan berlaku professional. Kalau memang benar adanya dan dia terbukti melanggar, kita akan tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pasal-pasal apa yang bisa dikenakan ke anggota yang melanggar,” bebernya.

Dalam kesempatan tersebut ia menegaskan tak akan memberikan toleransi terhadap tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum termasuk anggotanya.

“Apapun itu, pungli dan perbuatan yang melanggar disiplin lainnya kita akan tegas,” pungkas Kapolda.

Bergemingnya sejumlah lembaga negara dan instansi penegakan hukum dalam menanggapi surat permohonan pengayoman hukum yang sudah dilayangkan sebanyak 2 kali oleh AA Ngurah Oka (terlapor) dan keluarga selaku ahli waris alm AA Raka Ampug alias I Gusti Gede Raka Ampug alias Gusti Raka Ampug dari Jero Kepisah, Desa Pedungan, Denpasar membuat mereka gundah-gulana dan merasa negara tak hadir di tengah rakyatnya yang merasa tak mendapatkan keadilan. (BB/501)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button