Saturday, 22-06-2024
Peristiwa

Ray Sukarya Desak Pemerintah Tindak Tegas Operator Kapal Tolak Angkut Limbah B3

Perusahaan di Jembrana diduga belum memiliki izin kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk olah limbah B3

Foto: Ketua LSM Jarrak Bali I Made Ray Sukarya (BB/istimewa)

Denpasar | barometerbali – Beberapa hari belakangan ini pengiriman limbah medis ke luar Bali distop. Kapal feri di Pelabuhan Gilimanuk yang biasa memuat tiba-tiba menolak menyeberangkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tersebut.

Penyebabnya ternyata munculnya Surat Edaran yang melarang penyeberangan limbah medis dari pelabuhan Gilimanuk menuju pelabuhan Ketapang, hingga batas waktu yang tidak ditentukan, padahal Pulau Bali dikategorikan sebagai daerah penyumbang limbah medis terbanyak.

Keadaan yang mengkhawatirkan ini membuat geram Ketua LSM Jarrak Bali I Made Ray Sukarya. Dia mendesak pihak BPTD (Badan Pengelola Transportasi Darat) dan ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) mengambil tindakan tegas pada operator kapal yang semestinya memenuhi ketentuan untuk menyeberangkan kapal. 

“Apalagi jumlah rumah sakit negeri, swasta, puskesmas dan klinik makin marak. Faktanya tak semua limbah medis tak bisa diolah di Bali, sehingga perlu dikirim ke luar daerah seperti Surabaya dan Bandung. Nah ini kan berbahaya kalau disimpan lama. Operator kapal tidak memenuhi kewajibannya, sehingga merugikan kepentingan banyak pihak,” ungkapnya di Denpasar, Sabtu (7/1/2023).

Ray Sukarya mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menindaklanjuti edaran tersebut. Sehingga masalah limbah medis yang mulai menumpuk di Bali segera diselesaikan, sehingga tidak berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat Bali. 

“Hal ini bukan masalah satu perut, tapi menyangkut masalah Bali, karena limbah medis harusnya sudah diangkut sebelum Tahun Baru 2023, kenyataannya sampai saat ini belum diseberangkan,” ketus Ray Sukarya.

Apabila kondisi ini terus berlanjut akan mengakibatkan sampah atau limbah medis menumpuk, sehingga tumpukan limbah B3 akan berdampak negatif bagi lingkungan.

Limbah medis tersebut menurut Ray Sukarya, sangat berbahaya karena beracun. Berpotensi menimbulkan wabah baru, bukan hanya untuk rumah sakit dan daerah sekitarnya, akan tetapi menjadi wabah baru bagi masyarakat Bali secara keseluruhan.

Selain mencemari lingkungan, limbah medis juga membahayakan kesehatan masyarakat, sehingga limbah medis harus segera dimusnahkan dan jangan dibiarkan hingga berlarut-larut.

“Jika sampai limbah medis ditahan begitu lama, bukankah hal ini akan menimbulkan masalah baru lagi bagi Bali, mengingat Bali baru saja bangkit dari pandemi Covid-19,” tandasnya.

Selain itu, limbah medis tertahan lama di Pelabuhan Gilimanuk, sejak 31 Desember 2022, karena tidak diangkut kapal feri yang selama ini sudah melayani jasa angkutan transporter dari Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang. 

Pihak kapal feri beralasan tidak mau mengangkut limbah medis, karena diancam hingga disomasi salah satu perusahaan melalui kuasa hukumnya, H. Usman, S.H., perihal penghentian pengangkutan dan penyeberangan limbah B3/limbah medis Gilimanuk – Ketapang, tertanggal 19 Desember 2022.

Somasi itu menyatakan supaya limbah dikelola di Jembrana, padahal perlu diketahui, bahwa perusahaan di Jembrana itu diduga belum mengurus izin kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Hal ini perlu diedukasi bagi ruang publik, bahwa somasi yang dilakukan H. Usman supaya PT LSN (yang memiliki kapal feri SMS Swakarya dan Trisna Dwitya) tidak diberikan membuang limbah ke luar Bali. Namun kenyataannya di Bali sendiri, perusahaan yang dimaksud itu belum memenuhi ketentuan tersebut. Ada nuansa memaksakan pengelolaan limbah yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. 

Untuk diketahui Bahan Berbahaya dan Beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan lain di bawahnya. (BB/501)




Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button