Sunday, 21-07-2024
Hukrim

Pakar Hukum Pemerintahan Tegaskan Aparat Desa Paling Tahu Silsilah Warganya

Ahli hukum pemerintahan Dr. Made Jayantara, SH, MH, MAP, CLA. Foto: BB/db

Denpasar | barometerbali – Pihak yang paling mengetahui tentang silsilah (silah silah) sebuah keluarga besar selain keluarga itu sendiri, juga aparat desa setempat. Begitu juga terkait keberadaan keluarga besar Jero Kepisah yang sudah turun-temurun menetap di Pedungan, Denpasar Selatan, hingga memiliki Merajan Agung tentu tak bisa dipungkiri lagi.
Demikian pendapat Ahli hukum pemerintahan yakni Dr. Made Jayantara, SH, MH, MAP, CLA saat ditemui di Denpasar, Jumat (6/1/2023).

“Silsilah itu dibuat oleh ahli waris, kemudian harus disahkan oleh aparat desa setempat. Karena pada dasarnya aparat desa setempat lah yang tahu tentang keluarga ini,” tandas Jayantara.

Dalam kaitan ini ia menegaskan kembali, aparat desa setempatlah yang mengetahui ataupun membenarkan tentang silsilah dari keluarga alm I Gusti Ampug alias I Gusti Raka Ampug alias AA Raka Ampug dari Jero Kepisah AA Ngurah Oka yang diajukan oleh ahli waris ataupun yang membutuhkan keterangan silsilah di wilayah Desa Pedungan, Denpasar Selatan.

“Harusnya aparat desa setempatlah yang mengetahui atau membenarkan tentang silsilah dari keluarga Jero Gede Kepisah ini, yang diajukan oleh ahli waris atau yang membutuhkan keterangan silsilah. Berdasarkan prinsip kewenangan aparatur negara, yaitu atributif, delegatif dan mandat, yang berhak menyatakan benar salahnya sebuah silsilah adalah aparat desa setempat,” urai Jayantara.

Keabsahan atas objek silsilah tersebut dapat diketahui dengan uji validitas di pengadilan atau melalui gelar internal aparat terkait yang mengeluarkannya.

“Dalam teori Hans Kelsen yang menyatakan bahwa uji validitas adalah yang paling mendekati keberdasarannya, kebersumberannya dan konsistensinya,” rincinya.

Penetapan pengadilan juga tak bisa diabaikan terutama untuk mengatasi jika terjadi 2 keadaan dimana silsilah ini dibenarkan satu dan yang lainnya silsilah A dan B benar untuk suatu objek dengan nama yang berbeda.

“Maka aparat desalah yang salah disini. Aparat desalah yang tahu tentang keluarga ini, tetapi untuk mengetahui bahwa ini benar atau salah iya pengadilan atau harus ada penetapan pengadilan,” tegas Jayantara.

“Prinsip kebenaran kita itu tidak boleh mendua. Tan Hana Dharma Mangrwa, tidak ada kebenaran yang mendua, pasti satu,” sambung Jayantara mengutip Kakawin Kitab Sutasoma karya Empu Tantular.

Jayantara juga menyinggung oknum aparat negara yang diduga memihak terhadap salah satu pihak. Di sini ia melihat terjadi kesewenang-wenangan terhadap kewenangan yang dimilikinya yakni kewenangan atributif, kewenangan delegatif bahkan kewenangan mandat seorang aparatur negara. Ia juga menilai ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses yang dilakukan oknum Penyidik Ditkrimsus Polda Bali sehingga Anak Agung Ngurah Oka di Jero Kepisah selaku terlapor merasa selama bertahun-tahun lamanya merasa dikriminalisasi.

“Penyidik tidak memiliki kewenangan itu. Ini sewenang-wenang namanya, dia penyidik memaksakan seolah-olah dia yang berhak terhadap hal itu ya pengadilan. Kita melihat akibatnya, bila akibatnya adalah kompetensi absolutenya di pidana itu kriminalisasi, tetapi bila akibat hukumnya di tata usaha negara itu malpraktik. Jika penyidik melakukan itu, maka terjadi perbuatan melawan hukum,” sebutnya.

Jayantara juga membeberkan banyak unsur yang harus diuji baik itu subjeknya, objeknya, orangnya baru kita tahu. Tidak untuk menyatakan benar atau salah, tetapi lebih kepada memberikan informasi sebelum kemudian dibawa ke proses selanjutnya. Dalam wilayah litigasi ada pemeriksaan terhadap saksi ahli dan saksi fakta. Di mana ahli ini tentu menekankan dari aspek teori, apakah itu berkaitan dengan hukum pertanahan, hukum adat disini waris dan hukum pidana.

“Kompetensi absolute itu adalah di peradilannya bukan pengadilannya, apakah dia di pidana atau di perdata. Tentang keputusan dari tata usaha negara itu dapat dibatalkan dan tidak dibatalkan, bila aparat negara diam tidak mau menyuarakan kebenaran. Itu bisa dicari unsurnya karena apa, bila menerima sogokan atau uang tentu itu termasuk gratifikasi dan itu pidana,” pungkasnya

Sebelumnya ketika dikonfirmasi wartawan menyangkut pelaporan ahli waris Jero Kepisah AA Ngurah Oka ke Polda Bali oleh AAEW, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Satake Bayu Setiono saat ditemui di ruangannya, Selasa (6/9/2022) lalu menyatakan masih dalam proses penyelidikan pihak Penyidik di Ditkrimsus Polda Bali.

Di sisi lain pihak penyidik yang sempat dihubungi beberapa kali oleh awak media sejak 8 April 2022 lalu untuk mengetahui perkembangan penyelidikan, dan dugaan kriminalisasi yang dilakukan oknum penyidik terhadap ahli waris Jero Kepisah AA Ngurah Oka yang dilontarkan kuasa hukumnya Putu Harry Suandana, SH, MH., namun tidak mendapat tanggapan. Bahkan terakhir disebutkan kliennya sudah ditetapkan menjadi tersangka. (BB/501)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button