Sunday, 23-06-2024
Peristiwa

Seminar Pertanahan dan Bedah Buku “Tanah, Rakyat dan Penanaman Modal Pasca-UU Cipta Kerja” Karya Pria Dharsana

Notaris Dr. I Made Pria Dharsana, SH., M.Hum (tengah) saat memaparkan buku “Tanah, Rakyat dan Penanaman Modal Pasca-Undang-Undang Cipta Kerja”, (bawah) di Aula FH Unud, Denpasar, Kamis (19/1/2023). Kolase: BB/db

Denpasar | barometerbali – Program Studi (Prodi) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH Unud) bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bali menggelar Seminar dan Bedah Buku bertajuk, “Perkembangan Hukum Indonesia dalam Perspektif Tanah, Penanaman Modal, dan Hak Kekayaan Intelektual”, di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No. 1 Denpasar, Kamis, (19/1/2023).

Dalam kesempatan tersebut Notaris alumni FH Unud Dr. I Made Pria Dharsana, SH., M.Hum., bersama rekannya Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum, dan Dr. Muhamad Hafidh, SH, M.Kn., meluncurkan buku berjudul “Buku Tanah, Rakyat dan Penanaman Modal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”. Hadir juga dalam acara tersebut Dr. AA. Wira Santosa selaku pembedah buku.

Suasana seminar dan bedah buku di Aula FH Unud, Denpasar (BB/db)

Tampil memberikan sambutan pertama pada acara tersebut Koordinator Prodi Kenotariatan FH Unud Prof. Dr. Made Subawa, SH.,MS. Ia menekankan perlu kehati-hatian bagi pihak terkait dalam hal pemanfaatan tanahnya oleh penanam modal dalam berinvestasi di wilayah Bali khususnya.

“Kita tidak membatasi orang menanam modal, namun perlu dibatasi tanah mana yang bisa dikormersiilkan. Terutama kalau di Bali. Identitasnya sangat banyak, ada duwen pura, karang pura, duwen desa, dan lain sebagainya,” pesannya.

Koordinator Prodi Kenotariatan FH Unud Prof. Dr. Made Subawa, SH.,MS. (BB/501)

Mewakili Dekan FH Unud yang berhalangan hadir, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum, menyatakan Hukum Tanah merupakan hukum yang benar-benar sudah urgensi untuk diselesaikan karena terlalu banyak permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan yang belum bisa diselesaikan dari segi hukum maupun pemanfaatannya.

“Nah untuk itu, semoga dari buku yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau para penulisnya, dapat memberikan jalan keluar maupun petunjuk bagi masyarakat maupun para praktisi dan akademisi dalam penyelenggaraan pemanfaatan tanah untuk kepentingan ekonomi dan masyarakat pada umumnya,” pinta Dr. Desak Putu sekaligus membuka secara resmi acara seminar dan bedah buku tersebut.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum (BB/db)

Selanjutnya Dr. Made Gde Subha Karma, SH., M.Kn., yang didaulat selaku keynote speaker menyampaikan, persoalan tanah amatlah penting karena memiliki ikatan sosio relijius yang dalam masyarakat.

“Saya pernah baca kutipan dari Confusius, yang menyampaikan bahwa, ketika kita ingin membangun, yang kita butuhkan itu adalah, bukan papan, bukan kayu, tetapi lahan. Kalau kita bicara kulit bumi yang terluar adalah tanah, itu memiliki makna yang luar biasa, terutama di Indonesia, tapi ini bukan semata kita bicara investasi, tapi memiliki ikatan sosio relijius yang sangat kuat khususnya di Bali,” terangnya.

Subha juga mengingatkan tanah tak bisa lepas dengan penanaman modal.
Dirinya juga teringat dengan Hukum Bangunan Ekonomi.

“Ada suatu klasifikasi digambarkan di dunia ini. Ada dua pembagian tipe negara dalam konteks ekonomi. Pertama adalah negara maju dan negara berkembang. Negara maju memiliki skill, modal, capital, yang memiliki human resources yang kuat. Sedangkan negara berkembang memiliki sumberdaya alam dan sumber daya manusia. Inilah yang menyebabkan dalam konteks penanan modal, seolah-olah penanaman modal itu tertujunya kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian sumber daya alamnya yang banyak, yang bisa dieksploitasi, lahannya luas bisa digunakan gudang dan lain sebagainya, atau pabrik-pabrik dibangun. Nah itu pendekatan yang saya lihat sementara,” urainya.

Dr. I Made Gde Subha Karma, SH., M.Kn. (BB/db)

Disebutkan pula pada poin berikutnya, berbicara Hukum Pertanahan. Perjalanan Hukum Pertanahan di negara ini menurut Subha sangat dramatis dan luar biasa.

“Pertumpahan darah di mana-mana, perang, begitupun kolonialisme. Namun Undang-Undang Pokok Agraria, UUPA, itu merupakan produk legislasi pertama Indonesia yang sampai saat ini masih bertahan. Di sana lah rezim-rezim pendaftaran tanah menjadi sangat penting memberikan klasifikasi-klasifikasi hak atas tanah, tentu saja hak-hak milik atas tanah. Sering terjadi objeknya yang tidak halal, klausal yang palsu dan timbul persoalan-persoalan hukum dalam praktiknya Pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk kepastian hukum, nyatanya sampai saat ini tanah-tanah tersebut masih belum terdaftar,” rinci Subha Karma

Saat menjelaskan tentang bukunya Made Pria Dharsana menuturkan, sebagai negara, Indonesia menegaskan dirinya adalah ”Negara Agraris” dan menempatkan tanah pada kedudukan yang teramat penting. Begitu pentingnya tanah, sehingga konstitusi memberikan amanat kepada negara untuk melindunginya.

Selain itu ia berharap dengan terbitnya kedua buku ini dapat berkontribusi dalam penanganan konflik agraria yang turut melibatkan mafia tanah di Indonesia.

“Kami harap buku ini bisa berkontribusi kepada Pemerintah dan pengambil kebijakan pertanahan agar ke depannya mampu menyelesaikan konflik agraria, termasuk di antaranya ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih dan juga mafia tanah yang tahun 2022 lalu cukup marak dan menyita perhatian publik,” ungkap Pria Dharsana.

Pria Dharsana yang membidani terbentuknya Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Unud ini menerangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Para pembicara, dosen, mahasiswa, dan undangan seminar yang dirangkai acara bedah buku tentang pertanahan. (BB/db)

Atas mandat itu, Perkumpulan Pemerhati Pertanahan dan Agraria Terpadu Indonesia (P3ATI) berharap melalui Book Chapter ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait akar persoalan tanah, perubahan paradigma dan pendekatan holistik.

Lebih lanjut Pria menandaskan, penguatan kelembagaan pertanahan sehingga menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan di bidang pertanahan.

“P3ATI berharap bisa mendorong perubahan paradigma para elite politik dan jajaran kepemimpinan di birokrasi dalam melihat dan menyikapi persoalan pertanahan yang tantangannya semakin berat menghadapi era 5.0 serta tantangan dalam meningkatkan iklim investasi berdaya saing global,” papar Ketua Bidang Perundang-Undangan PP Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Bali ini.

Lahirnya Book Chapter ini menurutnya merupakan hasil dari gagasan besar dengan menghimpun karya ilmiah dari penelitian dan gagasan konseptual yang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya berbagai perkembangan hukum pertanahan, serta problematika hukum pertanahan di lapangan.

“Kupasan rekan-rekan penulis berkaitan dengan dikeluarkannya UU Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020 khususnya klaster pertanahan,” imbuh Pria Dharsana.

Dr. I Made Pria Dharsana, SH., M.Hum (BB/db)

Dalam Book Chapter kali ini, selain ia selaku penulis, juga tersusun dari kumpulan atas tulisan dan pemikiran-pemikiran para akademisi dan praktisi hukum yang terdiri dari para Guru Besar, dosen, Notaris – PPAT, Mahasiswa Magister Kenotariatan.

“Seluruh tulisan dalam Book Chapter ini pada intinya berupaya mengupas tuntas berbagai kondisi realita, harapan, tantangan dan pembaharuan hukum pertanahan guna mencapai tujuan pembangunan dan menarik investasi dan penanaman modal di Indonesia,” tutur Dosen Prodi Magister Kenotariatan FH Universitas Warmadewa ini

Pria Dharsana menyebutkan isi dan hal yang dibahas dal buku ini dinilai sangat aktual dan bisa menjadi satu referensi untuk dibaca siapa saja, dengan 12 materi pokok bahasan dalam tulisan ini yang terkait erat dengan masalah pertanahan.

“Seperti materi Politik Hukum Pertanahan Terkini, Tanah dan Rakyat, Tanah dan Penanaman Modal, Penguasaan Orang atau Badan Hukum Asing Atas Tanah, Penguasaan Tanah oleh Para Pihak Penanaman Modal,” bebernya.

Kemudian materi ada materi Bank Tanah dalam Perspektif Pengaturan Penguasaan Tanah Yang Berkeadilan, Landreform Pengaturan Penguasaan Tanah Suatu Keniscayaan, Hak Pengelolaan (HPL) Atas Hak Ulayat antara Penguatan Penggerusan Hak, Mengkaji Hak atas Ruang Bawah Tanah sebagai Pengembang Hak Atas Tanah, dan mengidentifikasi Mafia Tanah dan membuka Kemungkinan Perseroan Terbatas Perorangan Berhak atas Tanah Berdasarkan UUPA.

“Kami juga berharap layanan pertanahan dan pengambil kebijakan dapat memegang prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik atau ‘Good Government Governance‘ (GGG) yang menghendaki kepatuhan terhadap Undang-Undang serta peraturan pelaksana ditambah nilai-nilai yang baik dengan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparansi,” harap Staf Pengajar pada Prodi Magister Kenotariatan FH Universitas Indonesia ini.

Melalui penerapan prinsip dimaksud kata Pria, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha. Publik dalam hal ini tentunya dapat bermitra kepada pemerintah, baik sebagai penanaman modal , kreditur maupun masyarakat umum.

“Tentunya, para penanaman modal akan merasa lebih aman dan nyaman karena lembaga pertanahan dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan semua pihak terutama tanah bagi rakyat. Bukan sebaliknya,” pungkas Pria Dharsana.

Biografi

I Made Pria Dharsana menjadi Staf Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2022. Mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar tahun 1988, Pendidikan Notaris dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 1992 dan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada Yogjakarta tahun 2001. Memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2017 setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul, “Politik Hukum Pertanahan dalam Bidang Penanaman Modal (Analisis Penanaman Modal di Provinsi Bali)”.

Selain menjalankan karier akademik sebagai pengajar, I Made Pria Dharsana adalah seorang Notaris. Kiprah di dunia Kenotariatan pun dimulai sebagai Notaris/PPAT sejak tahun 1996 – 2000 di Tabanan, Bali dan pindah sebagai Notaris/PPAT, di Kabupaten Badung hingga sekarang.

Berbekal ilmu yang dimilikinya Made Pria sesuai nama sapaannya aktif di berbagai kegiatan organisasi dan pengabdian masyarakat sejak remaja seperti Sekretaris Sekeha Teruna Teruni Banjar Gelogor, Ketua Mahasiswa Pecinta Alam Wanaprastha Dharma Universitas Udayana (1985-1987), Ketua STT Tunggal Adnyana Taruna Banjar Gelogor (1988-1991), Ketua Cabang KKI V, Banjar Lebah Denpasar (1983), Ketua Delegasi Mahasiswa Notaris Universitas Padjadjaran pada pertemuan Nasional di Bandung, Bendahara Pengurus Cabang INI (Ikatan Notaris Indonesia) Kabupaten Tabanan (1997), Ketua I Pengurus Daerah INI Bali & NTT (2000 – 2003), Ketua Pengurus Wilayah INI Bali & NTT (2003-2006), Ketua Pengurus Wilayah INI Bali & NTT (2006 – 2009), Ketua Bidang Pembina Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) (2007 – 2010), Ketua Forum Merah Putih, Anggota Yayasan Arti/Arti Foundation, Anggota Perkumpulan Donor Darah Indonesia (PDDI) Denpasar, Anggota Donor Mata Rumah Sakit Mata Jogyakarta (1988).

Bagi stakeholders, bidang pertanahan dan kemudahan berusaha dalam berinvestasi (penanaman modal), tata pemerintahan yang baik adalah satu hal yang mutlak untuk dijadikan sikap atau keputusan dalam masalah bidang pertanahan.

Cover buku, “Tanah, Rakyat dan Penanaman Modal Pasca-Undang-Undang Cipta Kerja” (BB/db)

Di lingkup pemerintahan, I Made Pria, dipercaya menjadi Ketua Bidang Perundang-Undangan PP INI (2016 – 2019), Ketua Bidang Perundang-Undangan PP IPPAT (2019 – 2021). Ia juga aktif memberikan keterangan ahli baik di lingkup Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sejak tahun 2004.

Wiraswasta tak luput juga dari sentuhan I Made Pria Dharsana, sifat yang keras dan tangguh di setiap perjuangan membuatnya bisa di berbagai bidang. Tentu saja semua itu bukannya tanpa rintangan dan hambatan, justru karenanya menempa sosok yang selalu berpikir positif, energik dan strategik ini.

Sebagai Notaris/PPAT dan aktif di kepengurusan INI/IPPAT dari karir daerah sampai pusat selalu eksis di setiap posisi jabatan yang diembannya.

Sebagai cita-cita untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya, ke depannya I Made Pria Dharsana memulai perjuangan dan sempat menekuni karier politik. Hal ini merupakan bentuk kewajiban, dan  yang tak kalah penting perjuangan dan pengorbanan adalah suatu hal yang harus di mana dalam konsep Bali disebut yadnya. Melayani adalah kewajiban dan kewajiban adalah yadnya (pengorbanan). Dengan konsep tersebut apapun yang terjadi bermuara pada keikhlasan. (BB/501)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button