Monday, 22-07-2024
Hukrim

Ahli Hukum: Penyidik tak Cermat Tangani Sengketa Lahan Jero Kepisah

Ahli Hukum Pertanahan dan Pidana Dr Agung Ngurah Agung, SH, MH saat diwawancarai wartawan di Denpasar. Foto: BB/db

Denpasar | barometerbali – Kuat dugaan terjadi ketidakcermatan oknum penyidik di Ditreskrimsus Polda Bali dalam menangani perkara sengketa lahan seluas 8 hektar di Subak Kredung, Pedungan, Denpasar Selatan. Hal itu diungkapkan Ahli Hukum Pertanahan dan Pidana Dr Agung Ngurah Agung, SH, MH, di mana menurutnya pihak penyidik terkesan terburu-buru mentersangkakan Anak Agung Ngurah Oka/AA Ngurah Oka (terlapor) selaku ahli waris aIm I Gusti Raka Ampug alias I Gusti Gede Raka Ampug alias AA Raka Ampug dari Jero Kepisah, atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan laporan AANEW (pelapor).

“Sekarang banyak sekali gugatan diajukan dengan dasar Pipil, Petok D, atau Ipeda. Sedangkan semua surat semacam pembayaran pajak zaman ordonansi lama sudah tidak punya kekuatan hukum sejak tahun 1990. Di sini saya nilai penyidik tidak cermat,” terang Ngurah Agung di Denpasar, Senin (23/1/2023).

Dengan berlakunya UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan pada Pasal 29, maka peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang luran Pembangunan Daerah (Ipeda) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1990 sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang Undang ini.

“Pasal 29, UU 12 tahun 1985 menyatakan begitu. Jadi pipil dan lain-lain sudah gak ada kekuatannya. Sekalipun dipandang punya kekuatan hukum, itu hanya berupa bukti pajak saja bukan bukti pemilikan. Sehingga kalau saat ini membuktikan kepemilikan hanya dengan pipil ya omong kosong. Tapi saya setuju sebagai landasan historis saja untuk mengetahui siapa yang pernah bayarin pajak di sana dan apa kaitannya orang tersebut dengan tanah obyek sengketa,” beber pria yang memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum S3 di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta ini.

Pihak pelapor inisial AANEW dalam kasus ini berasal dari jero (tempat tinggal) berbeda dan tak memiliki hubungan darah dengan terlapor AA Ngurah Oka yang sudah turun-temurun menguasai tanah yang disengketakan tersebut.

Apa yang dilaporkan AANEW itu menurutnya, harus diuji kembali dan dapat dibuktikan faktanya dengan jelas secara hukum. Demikian pula bagi aparat yang diduga terlibat dalam pemalsuan tersebut bisa dijerat pidana.

“Bisa-bisa aparat juga, jika mengeluarkan bukti-bukti secara tidak legal dan tidak pantas dikeluarkan misalkan rahasia negara, itu bisa dituntut,” tandas Ngurah Agung dari Kantor Hukum ANA & Partners yang berkantor di Kuningan, Jakarta ini.

Ia memaparkan, sengketa tanah pada umumnya timbul dari permasalahan legalitas atas dokumen yang dimiliki ketika jenis tanah atau status hukumnya tidak jelas. Namun dalam hal ini pihak AA Ngurah Oka selaku ahli waris Jero Kepisah sudah mendaftarkan pensertifikatan hak miliknya di BPN Kota Denpasar untuk tanah waris yang berlokasi di Subak Kredung.

“Tanah ini sudah lama dikuasai dan dalam hal ini keluarga besar Jero Kepisah kan sudah diketahui oleh perangkat desa sudah turun temurun tinggal di sana dan memiliki pamerajan agung sebagai lembaga keagamaan yang juga sudah tercantum di Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Sekaligus juga adanya petani penggarap atau penandu yang menyerahkan hasil panennya ke Jero Kepisah juga juga bisa sebagai salah satu saksi bukti,” urainya.

Ngurah Agung menambahkan dalam hal hukum adat itu diadopsi UUPA. Keberadaan tanah tersebut harus dikupas dan sesuaikan dengan adat setempat, terutama dalam permohonan sertipikat itu perlu verifikasi.

“Tanah itu sudah dikuasai ratusan tahun, sudah turun-temurun. Nah untuk menyertifikatkan itulah membuat silsilah berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak) yang tercantum, yang penulisannya seperti itu. Dan dia (AANEW, red) yang katanya punya girik, punya pipil, punya apapun, itu sudah tidak berlaku dari tahun terbitnya sertipikat hak atas tanah. Sehingga pipil, girik, pedol dan lain-lain tidak berlaku lagi dan kalau ada yang mengaku punya pipil harus dibuktikan hak keperdataannya lewat gugatan di pengadilan bukan lewat pidana,” sambung Ngurah Agung lebih rinci.

Dalam konteks ini, dari apa yang telah dialami oleh AA Ngurah Oka tersebut, ia menyebut sesuai kearifan lokal di Bali, satu orang yang sama, bisa dipanggil atau ditulis dalam banyak “pungkusan” atau nama panggilan.

“Hanya pihak keluarga dan aparat desa yang tahu lebih banyak tentang asal-usul atau silsilah termasuk aset yang dimiliki warganya. Sekalipun dalam silsilah nama leluhurnya yang di Pedungan itu berbeda, hal itu mengacu kepada SPPT (Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak) supaya terpenuhinya proses penyertipikatan,” imbuh Dewan Penasihat HAMI (Himpunan Advokat Muda Indonesia) Bali ini

Laporan AANEW ke Polda Bali tentang dugaan silsilah palsu yang disangkakan terhadap AA Ngurah Oka dari Jero Kepisah selaku terlapor, menurut Ngurah Agung juga janggal, di mana silsilah dari terlapor dibuat jauh sesudah tanah tersebut dikuasai oleh leluhur Jero Kepisah semenjak ratusan tahun lalu. Ditambah lagi juru tandu atau petani penggarap sudah turun-temurun menyerahkan hasil panen di Subak Kredung ke Jero Kepisah, bukan ke jero lainnya.

“Nah…kalau dia ada indikasi pemalsuan terkait masalah itu katakanlah tidak benar dalam pengajuannya, itu harus diajukan gugatan TUN (Tata Usaha Negara, red) atau lewat hak keperdataan hak keadilan pengadilan negeri umum bukan dalam konteks pidana langsung. Tidak! Tapi dasar seseorang itu melaporkan pidana itu harus jelas, harus punya bukti hak,” pungkas Ngurah Agung.

Diberitakan sebelumnya AA Ngurah Oka merasa dirinya telah dikriminalisasi oleh oknum penyidik Ditreskrimsus Polda Bali yang menangani kasusnya karena ia dan keluarga ahli waris yang lain dipanggil dan diperiksa berkali-kali di kantor polisi berdasarkan laporan yang dibuat oleh AANEW.

“Saya mohon Polda Bali agar lebih ‘Presisi’ sesuai slogan Polri dengan bersikap obyektif dan memperhatikan kearifan lokal yang berlaku di Bali. Kami sudah punya pamerajan agung dan tinggal di sini turun-temurun di Jero Kepisah sebagai ahli waris leluhur kami Ndewata I Gusti Raka Ampug, atau I Gusti Gede Raka Ampug atau AA Raka Ampug,” pinta Ngurah Oka saat bertemu awak media, belum lama ini.

Dikonfirmasi terkait dugaan kriminalisasi tersebut, Kabid Propam (Profesi dan Pengamanan) Polda Bali, Kombes Pol Bambang Tertianto, yang diketahui saat ini dalam proses mutasi ke Mabes Polri, menanggapi normatif adanya dugaan tersebut.

“Kalau itu kan kasus yang khusus di reserse, kalau ditanyakan ke saya berarti harus ada laporan yang kita (Bid Propam) tangani. Jika ditemukan oknum penyidik yang seperti itu kita akan tangani,” ungkapnya.

Dalam penyelidikan tersebut nantinya bisa ditangani oleh Paminal (Pengamanan Internal), Provost ataupun Wabprof (pertanggungjawaban profesi) tergantung dari hasil pemeriksaannya.

“Pertama tentunya akan ada proses penyelidikan yang dilakukan Paminal. Nanti akan terbukti apa di situ bisa disiplin, bisa kode etik. Kalau disiplin ditangani Provost (penegakan disiplin dan ketertiban). Kalau kode etik akan ditangani Wabprof,” tandas Kombes Bambang kepada awak media di sela-sela konferensi pers akhir tahun Polda Bali, Kamis (29/12/2022).

Dari informasi yang diterima media ini diketahui Anak Agung Ngurah Oka (66) ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 10 Januari 2023 berdasarkan surat pemberitahuan yang dilayangkan Ditreskrimsus Polda Bali Nomor: B/09/I/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP. (BB/501)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button