Saturday, 22-06-2024
Hukrim

Prof Sadjijono: Penetapan Tersangka AA Ngurah Oka Prematur

Kuasa Hukum Termohon Wayan Kota, SH, MH (kiri atas), Saksi Ahli Prof Sadjijono (kanan atas) dan suasana persidangan praperadilan (bawah) penetapan tersangka ahli waris Jero Kepisah, Anak Agung Ngurah Oka di PN Denpasar, Kamis (24/2/2023) (Kolase: Db/DS)

Denpasar | barometerbali – Penyidikan dan penetapan tersangka ahli waris Jero Kepisah, Anak Agung Ngurah Oka (AA Ngurah Oka) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Bali dianggap keputusan prematur. Pernyataan itu dilontarkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Prof Dr Sadjijono SH M.Hum usai sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (23/2/2023).

Prof. Sadjijono dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pemohon AA Ngurah Oka diwakili kuasa hukumnya Kadek Duarsa, SH. MH. CLA., dan I Putu Harry Suandana Putra, S.H.,M.H dalam sidang hari ketiga diketuai Majelis Hakim I Putu Suyoga, SH, MH. 

“Terlalu prematur (penetapan tersangka AA Ngurah Oka). Artinya, lahir sebelum seharusnya. Seharusnya tidak dilakukan penyidikan dulu. Kalau penyelidikan boleh. Tentu setelah dilakukan penyelidikan akan diketahui, laporan menunggu, sengketakan dulu secara keperdataannya. Kalau nanti ternyata memang pelapor itu yang memiliki hak, baru diteruskan (penyidikan),” beber Guru Besar Hukum Pidana ini.

Dikatakan dokumen silsilah adalah produk perdata. Proses penyidikan dan penetapan tersangka atas laporan pemalsuan silsilah seharusnya tidak dilakukan penyidik sebelum adanya pembuktian secara perdata hak pelapor atas objek yang dipermasalahkan oleh pelapor.

Prof. Sadjijono, yang memilih resign dari kepolisian dengan pangkat terakhir AKBP ini menjelaskan dalam hukum pidana ada asas “ultimum remedium” artinya hukum pidana adalah upaya hukum terakhir setelah upaya hukum lain ditempuh untuk memperoleh keadilan. Pelapor, katanya, seharusnya melakukan gugatan perdata terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas objek yang dipermasalahkannya.

“Menyoroti kasus ini harus ada suatu keadaan yang disengketakan khususnya yang berkaitan dengan silsilah tadi. Secara konsep dasar, silsilah itu kan harus diakui dan nantinya akan melahirkan suatu hak. Nah bagaimana kemudian hak ini dapat dipenuhi, namun belum ada kepastian hak,” tegasnya.

“Nah disinilah perlu adanya sengketa hak dulu, terkait dengan silsilah. Setelah itu nanti barulah lahir hak. Kalau sekarang ini masih klaim masing-masing punya hak. Sebelum itu ditetapkan salah satu pemilik haknya, belum akan lahir legal standing atau hak hukum untuk melaporkan. Jadi harus ada sengketa hak dulu,” sambungnya.

Dimintai tanggapannya usai persidangan, kuasa hukum termohon praperadilan, dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bali, Wayan Kota SH, MH didampingi I Ketut Soma Adnyana, SH, menyebutkan kasus ini berawal dari adanya laporan inisial AANEW yang melaporkan dugaan adanya pemalsuan dokumen dalam proses pensertifikatan tanah oleh AA Ngurah Oka sehingga pihaknya memproses laporan dugaan pemalsuan silsilah oleh AA Ngurah Oka.

“Pemalsuan merupakan kompetensi peradilan pidana. Terkait ada atau tidaknya hak pelapor dalam penyidikan dan persidangan nantinya akan dibuktikan. Kalau sengketa hak, saya dari awal sepakat itu perdata. Yang kita masalahkan kan bukan sertifikatnya dengan pipil, bukan sengketa haknya. Tetapi dokumen yang dipalsukan. Yang kita tangani bukan sengketa hak, tapi pemalsuan surat,” cetusnya.

Untuk diketahui termohon (Polda Bali) menghadirkan dua orang saksi ahli yaitu Ahli Administrasi Pertanahan Prof. I Made Suwirta yang juga Guru Besar Universitas Warmadewa dan Ahli Hukum Pidana Dr Dewi Bunga, SH MH yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. 

Saksi yang dihadirkan pemohon lebih ke perkara pokok sebenarnya dan mereka tidak tahu proses penyidikan maupun penyelidikan yang dilakukan Polda Bali, baik itu penetapan tersangka, penangkapan, penahanan.

“Cuman saksi yang ketiga tadi mengetahui dan mendengar bahwa pamannya dilaporkan dan diperiksa serta ditahan di Polda Bali,” kilah Kota.

Polda Bali dalam hal ini terang Kota, mempermasalahkan pemalsuan dalam proses penyertifikatan yang dilakukan Pemohon. Pihaknya tidak mempermasalahkan sertifikat dengan pipil sengketa, tetapi dokumen yang dipalsukan. Baginya, pemalsuan tidak ada di ranah perdata karena sudah murni delik pidana.

“Kalau sengketa hak iya perdata, saya dari awal sepakat. Laporannya pemalsuan, kalau sengketa hak itu ranahnya perdata tidak bisa diuji pidana.  Ini pemalsuan surat bukan masalah hak, beda. Kalau sengketa hak kita sepakat perdata, namun roses pensertifikatan yang kita masalahkan,” tutup Kota.

Diberitakan sebelumnya AA Ngurah Oka dilaporkan memalsukan silsilah oleh oknum inisial AANEW atas kepemilikan tanah sekitar 7 hektare lebih di Subak Kredung, Pedungan, Denpasar Selatan. Akan tetapi, Putu Harry selaku kuasa hukum AA Ngurah Oka, sebelumnya mengungkapkan bahwa oknum AANEW menurutnya tidak berhak mempermasalahkan silsilah keluarga Jero Kepisah karena bukan bagian dari keluarga besarnya dan tak ada hubungan darah dengan pihak Jero Kepisah.

Hakim Putu Suyoga mengatakan sidang praperadilan ini akan dilanjutkan kembali pada Jumat (24/2/2023) besok dengan agenda kesimpulan. (BB/501)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button