Saturday, 22-06-2024
Info

Ketua LSM FAAM Jatim Tanggapi PTSL Sertifikat Gratis Dibuat Bacakan

Foto: Ketua LSM FAAM Indra Susanto menanggapi PTSL sertifikat gratis program pemerintah diduga di Desa Bangsal, Kabupaten Mojokerto dibuat bacakan. (BB/Redho)

Mojokerto | barometerbali – Adanya Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) dari pemerintah seharusnya dipatuhi oleh pelaksana di desa. Berbeda halnya di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto diduga justru dijadikan ajang pungutan liar (pungli) oleh panitia penyelenggara PTSL, Minggu (7/5/2023).

Saat awak media mengonfirmasi warga inisial Gt, ia membenarkan adanya sejumlah biaya tersebut.

“Memang benar pak, untuk biaya PTSL di Desa Bangsal ditarik dana sebesar 500 ribu per bidang dan untuk membeli patok dan materai itu hasil dari musyawarah bersama,” tuturnya.

Menurut Gt pihak panitia (PTSL) yang bernama NN yang sempat dimintai keterangan juga mengakui.

“Biaya PTSL tersebut 500 ribu rupiah, kalau kurang jelas lagi silakan ke bapak kepala desa,” ucap Gt.

Awak media mencoba menghubungi salah satu perangkat, yaitu Carik melalui seluler WhatsApp, mempertanyakan PTSL di Desa Bangsal. Carik pun tidak ada komentar.

Di waktu yang sama awak media meminta Ketua LSM Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) Jatim Indra Susanto untuk menanggapi Program PTSL Sertifikat Gratis di Indonesia

Dirinya mengatakan kasus sengketa tanah dan sengketa lahan sering kali terjadi. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan, karena banyak sekali tanah yang belum memiliki sertifikat kepemilikan yang sah.

“Menanggapi masalah tersebut, pemerintah pada akhirnya membuat program PTSL. PTSL telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018. Program gratis ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025,” tambahnya

Indra menjelaskan masalah itu telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SKB 3 Menteri No 25/SKB/V/2017 No 590-3167A Thn 2017 tentang Persiapan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL).

“Yang mana di dalam SKB tersebut sudah ditetapkan biaya persiapan pelaksanaan,” sebutnya.

Kegiatan penyiapan dokumen kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan desa dan sudah jelas biaya dalam pengurusan PTSL Jawa dan Bali. Menurut aturan SKB 3 Menteri Kategori V (Jawa dan Bali) biayanya Rp150 ribu.

Mengenai biaya lebih dari Rp50 ribu menjadi Rp300 ribu hingga Rp500 ribu di Desa Bangsal Mojokerto sangat tidak masuk akal, meskipun itu sudah dimusyawarahkan. Hal tersebut sangat bertentangan sekali dengan aturan menteri, menurutnya bisa dikatakan Pungli.

“Menurut saya selaku Ketua LSM FAAM, Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat. Mengingatkan kepada kepala desa maupun perangkatnya. Harus berhati-Hati untuk melaksanakan Program PTSL dari pemerintah. Persoalannya tidak sedikit kepala desa yang masuk penjara,” tutupnya.

Reporter: Redho

Editor: Ngurah Dibia

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button