Wednesday, 12-06-2024
Hukum

Penetapan Paulus ML Tersangka tak Cukup Alat Bukti

Foto: Kuasa hukum Pemohon Paulus Marcellus Lachinsky, Saut Susanto, SH, (kanan) Aprianus Kabubu Pajanji, SH, (berdiri) dan Maulana Yusman Sukardi, SH (kanan) dari Kantor Hukum ‘MASA & Rekan yang terdiri Paulus (BB/ND/Tim)

Denpasar | barometerbali – Penetapan Pemohon bernama Paulus Marcellus Lachinsky sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP oleh Satreskrim Polresta Denpasar dinilai tidak didukung dengan bukti permulaan yang cukup yaitu 2 alat bukti.

“Kami meyakini bahwa ditetapkannya klien kami sebagai Tersangka tidak didukung dengan bukti permulaan yang cukup yaitu 2 alat bukti yang sah dan unsur-unsur, tindak pidana tidak terpenuhi,” tegas Saut Susanto, SH didampingi Aprianus Kabubu Pajanji, SH, dan Maulana Yusman Sukardi, SH di Denpasar, Senin (15/5/2023).

Ha ini dianggap cacat formil sebab tanpa melalui mekanisme tahapan pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku yaitu tidak ada Gelar Perkara dalam penetapan

“Pemohon sebagai Tersangka serta tidak ada Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon,” beber kuasa hukum Pemohon, Saut Susanto, SH. pasca-ditunda untuk yang kedua kalinya sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Denpasar, Senin (15/5/2023)

Sebelumnya, seorang pengusaha kuliner Paulus Marcellus Lachinsky, telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar oleh saudara Arie Arifin tanggal 20 Mei 2022 dengan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, berdasarkan Nomor: Surat laporan polisi LP/B/531/V/2022/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DPS/POLDA BALI Tanggal 20 Mei 2022.

Pelapor bernama Arie Arifin dan kepolisian dalam hal ini penyidik Satreskrim Polresta Denpasar langsung memulai penyidikan pada tanggal 25 Mei 2022, berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: B/145/V/2022/Satreskrim Tanggal 25 Mei 2022, tanpa melalui Penyidikan.

“Anehnya pula tanpa melalui mekanisme Tahapan Pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku yaitu tidak ada Gelar Perkara dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta tidak ada Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon,” terang Saut Susanto, SH dari Kantor Hukum ‘MASA & Rekan ini optimis dengan gugatan Praperadilan ini dan meyakini bahwa sesungguhnya mekanisme tahapan pemeriksaan cacat formil.

Selanjutnya Sidang Praperadilan tersebut ditunda sampai tanggal 22 Mei 2022.

Editor: Ngurah Dibia

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button