Faisal Basri: Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Perbankan Lebih Tertarik Beli Surat Utang Pemerintah

Foto: Ekonom Indonesia Faisal Basri saat memaparkan terkait tantangan dan harapan perekonomian Indonesia ke depan di acara Bali Business Round Table 2023 bertajuk Prospek Indonesia (Bali) Terkini, yang digelar Bank Lestari di Riverside Convention Center, Denpasar, Rabu (17/5/2023) malam. (BB/Ngurah Dibia)

Denpasar | barometerbali – Ekonom Indonesia Faisal Basri menyatakan tantangan perekonomian Indonesia hingga Tri Wulan 1 tahun ini, pertumbuhannya tidak beranjak dari 5 persen dan tingkat inflasi masih tinggi sehingga sulit untuk memacu UMKM dan industri-industri untuk bangkit pascapandemi Covid-19. Kerisauannya itu disampaikan saat menjadi narasumber utama dalam acara, Bali Business Round Table 2023 bertajuk Prospek Indonesia (Bali) Terkini, di Riverside Convention Center, Denpasar, Rabu (17/5/2023) malam.

Faisal Basri yang jebolan Vanderbilt University, Tennessee, Amerika Serikat dan Universitas Indonesia ini menampilkan materinya, “Tantangan dan harapan perekonomian Indonesia” itu menekankan, dengan pertumbuhan perekonomian yang rendah seperti itu tak akan mampu mengatasi persoalan kemiskinan dan lapangan kerja.

“Jadi Pak Jokowi dulu kan janji periode pertama 7 (persen), periode kedua 6. Nah, kenyataannya ekonomi itu mengalami perlambatan terus. Tapi 5 pun tidak terlalu buruk sebetulnya. Tapi 5 itu tidak cukup untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan, lapangan kerja, 5 tidak cukup. Jangan puas dengan 5. Tapi hampir tidak ada yang bisa dilakukan lagi untuk tahun ini,” tegas Faisal yang dikenal kritis ini saat diwawancarai wartawan jelang acara dimulai.

Faktor yang menurut catatannya mengecewakan itu di mana ujung tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergantung dengan investasi, terus mengalami perlambatan.

“Nah justru setelah Republik Indonesia memiliki Menko Maritim dan Investasi, ada Menko-nya tapi bukan BKPM, tapi investasinya melambat terus. Sudah ada Omnibus, sudah ada macem-macem yang tujuannya mendorong investasi tapi melambat, dan biasanya itu di atas 5, 6 sekarang 2 dan 3 persen saja. Jadi apa yang dikatakan pemerintah itu dengan kenyataannya berbeda,” singgung Faisal Basri yang sejak tahun 2000 pernah diangkat menjadi anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) ini.

Faisal Basri yang bernama asli Faisal Batubara ini juga menyitir pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyebutkan pertumbuhan investasi 16 persen berbeda dengan data resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tapi data resmi dari Badan Pusat Statistik cuma 2 koma sekian. Jadi ini, ada yang ngawur-ngawuran gitu ya. Kita juga mendengar secara membahana gitu, mau bikin baterai lithium, ion, mau smelter apa, industri hilirisasi, tapi hasilnya ndak kelihatan. Ada 15 jenis industri, 7 itu kontraksi, minus pertumbuhannya tahun ini Januari hingga Maret. Kemudian industri peranannya dalam PDB turun menjadi level terendah sepanjang sejarah tinggal 18,3 persen. Kita tak bisa loncat gitu. Kita tak bisa berlari cepat meloncat begitu karena jantung kita lemah,” tutur Faisal Basri yang pernah ditugaskan Presiden Jokowi merancang pemulihan perkonomian Bali yang terpuruk akibat dihantam pandemi Covid-19 bersama Bappenas.

Jantung yang Faisal maksudkan di sini adalah sektor keuangan utamanya perbankan dalam memberikan kredit kecil sekali, sementara PDB (Produk Domestik Bruto) di China di atas 100 persen. Mirisnya perbankan di Indonesia malah lebih memilih mencari keuntungan jalan pintas lewat pembelian surat utang pemerintah.

“Bank-bank itu ngapain nyalurin kredit, mending membeli surat utang pemerintah yang bunganya di atas 7 persen, bank tidur aja. Kalau kita nabung di bank bunganya berapa, hampir nol kan? Uang kita itu dipakai oleh bank untuk membeli surat utang pemerintah. Akibatnya dunia usaha ini yang habis Covid, kan pulihnya harus menggunakan tenaga yang lebih besar. Tenaganya itu kan dari perbankan. Tapi saya salut dan respeknya sama BPR yang masih mau menyalurkan kredit,” beber Faisal.

Namun ia ekonom kelahiran 6 November 1959 ini mengingatkan Indonesia dan Bali memiliki potensi ekonomi yang positif baik, tetapi harus didukung dengan supplier terpercaya.

Di sisi lain, saat ini Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam kondisi pertumbuhan ekonominya yang minus dan banyak utang.

“Jika Indonesia atau Bali mau jualan (produk) jangan ke Amerika atau Uni Eropa, cukup ke negara yang dekat-dekat saja,” saran Faisal Basri.

Untuk diketahui acara ini diselenggarakan dalam upaya meningkatkan strategi pasar hingga peraturan tentang jasa keuangan, khususnya terhadap nasabah, non-nasabah dan stakeholder-nya.

Bank Lestari menggelar Bali Business Round Table 2023, BPR Lestari menghadirkan 3 (tiga) narasumber kompeten yang memberikan pemaparan peluang pasar di Bali, di antaranya Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Kantor Regional 8 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali dan Nusa Tenggara Ananda R. Mooy, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, dan Ekonom Indonesia Faisal Basri.

Lebih lanjut dalam pemaparannya sebagai narasumber pertama, Direktur Pengawasan LJK Kantor Regional 8 OJK Bali dan Nusa Tenggara Ananda R. Mooy, membahas mengenai strategi dan peraturan terkini OJK 2023 tentang jasa keuangan.

“Target Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 memang realisasinya pada Maret 2023 masih rendah mencapai Rp1 Triliun. Hal lainnya, perpanjangan restrukturisasi tidak untuk seluruhnya (provinsi) dan juga ada pengecualian, kecuali untuk Bali, sehingga ada kekhususan. Restrukturisasi kredit terhadap Bali, sebagai upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur, khususnya mereka yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya,” urai Ananda.

Ia mengatakan hal ini disebabkan pencairan kredit yang agak lambat tahun ini, masih 8,70%. Selain itu, OJK kini tengah memperkuat manajemen risiko, karena kita sudah berpikir ketika kebijakan (stimulus) ini berakhir kita menghindari adanya clean effect. Maka bank-bank kami minta membuat manajemen risiko dan harus bisa melihat debitur terkait, usahanya masih bisa berlanjut hingga pada masa restrukturisasi.

“Debitur bisa membentuk dana cadangan yang cukup untuk tetap mampu beroperasi,” cetus Ananda.

Pembicara berikutnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengulik soal prospek perekonomian dunia usaha Bali. Ia menerangkan pertumbuhan ekonomi di Bali, di kuartal pertama 2023, tumbuh 6,604%. Tahun lalu 2022 tumbuh 4,48%. Namun, begitu Trisno meyakini dengan banyaknya pertemuan atau konferensi besar internasional di Bali bulan Juni 2023, tentu dapat mengakselerasi kunjungan pariwisata di Bali.

“Sebelumnya di Bali ada pertemuan World Bank, APEC hingga G20. Kita tetap optimis, dengan dibukanya pariwisata Bali. Tahun 2022 wisatawannya mencapai 2,3 Juta. Tahun 2023 kita optimis bisa tumbuh di kuartal tiga sekitar 8,3 persen. Saya kira kunjungan wisatawan yang datang ke Bali, akan tumbuh baik dan mereka tingkat menengah ke atas, apalagi kita ketahui harga tiket pesawat sekarang cukup tinggi,” tambah Trisno.

Yang menjadi catatan penting juga dari Trisno, Perusahaan Umum Daerah (Perumda), dapat dikelola dengan didukung membuka pasar induk di masyarakat kabupaten/kota. Perumda di Tabanan dan Buleleng, telah berjalan sukses dan dapat menjadi contoh kabupaten lainnya di Bali. Ia mempertemukan pengelola hotel berbintang agar mengambil beras dari petani Bali melalui Perumda dan berhasil.

“Saya dari dulu mendengungkan kalau UMKM dan Perumda Bali itu bagus. Perumda yang sudah berhasil jalan ada di Tabanan dan Buleleng, khususnya memenuhi kebutuhan pokok seperti beras. Perumda juga harus memiliki relasi di Pulau Jawa, untuk dapat mengecek naik dan turunnya harga barang,” katanya mengingatkan.

CEO & Founder Lestari Group, Alex Purnadi Chandra, usai acara menjelaskan poin penting dalam diskusi ini adalah membahas pertumbuhan ekonomi dunia, Indonesia dan khususnya dunia usaha kekinian di Bali.

“Tujuan kegiatan ini, meningkatkan strategi pasar hingga peraturan tentang jasa keuangan, khususnya terhadap nasabah dan non-nasabah stakeholder Bank Lestari,” ungkap Alex.

Di sini kata Alex, para narasumber dapat bertemu dan berinteraksi dengan stakeholder di Bali, supaya mengetahui informasi lengkap, termasuk dari sisi kebijakan dan pertumbuhan ekonomi.

“Apalagi Bali memiliki prospek pasar, seperti dibahas Pak Trisno, ada dari 6 kabupaten menyuplai 3 kabupaten atau kota yang fokus di sektor pariwisata (Denpasar, Badung, Gianyar-red). Ada 16,9 juta turis, itu suplai bahan baku atau bahan pokok dari Jawa. Mestinya ada arah ekonomi Bali yang baru,” imbau Alex.

Dijabarkan lagi, untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu mendapat pengelolaan yang baik.

“Tidak semua harus bergerak dari sektor pariwisata. Dari 3 kabupaten seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar yang bergerak di sektor pariwisata. Kemudian, 6 kabupaten lainnya, Buleleng, Tabanan, Jembrana, Klungkung, Karangasem, dan Bangli, memiliki pasar untuk dapat menyuplai sektor pertanian serta semacamnya,” rinci Alex.

Konsistensi supplier dari UMKM di Bali masih perlu ditingkatkan. Tentu dengan keberadaan supplier yang dapat dikelola baik, pasar, dan ekonomi Bali juga tumbuh positif, sehingga 6 kabupaten tersebut dapat didorong supaya mampu memenuhi pasokan 3 kabupaten/kota salah satunya di sektor kebutuhan pokok untuk pariwisata.

“UMKM juga dibahas dengan keberadaan supplier (pemasok produk barang atau jasa-red), seperti telur, peternak ayam, dan lainnya. Pasarnya besar dan pasarnya bukan hanya di Bali saja, tetapi ada inflow 16,9 Juta penduduk yang sekarang dilayani pasar luar Bali. Ke depan ekonomi Bali bentuknya berubah tidak lagi konsentrasi hanya di pariwisata, tetapi ekonomi. 6 kabupaten lainnya, jangan ikut-ikutan pariwisata, tetapi sebaliknya 6 kabupaten di Bali itu memenuhi kebutuhan 3 kabupaten tersebut,” pungkas Alex.

Reporter/Editor: Ngurah Dibia