Thursday, 22-02-2024
Hukum

Mediasi Buntu, Korban Kasepekang Desa Adat Pemogan Siap Sumpah Cor

Foto: Suasana proses mediasi Krama Kasepekang Desa Adat Gelogor Carik, di Ruang Sabha Lango Santi, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Selasa (3/10/2023). (BB/Ngurah Dibia)

Denpasar | barometerbali – I Nyoman Wiryanta dan I Wayan Putra Jaya, dua KK (Kartu Keluarga) krama (warga/masyarakat) kasepekang atau sanksi adat dikucilkan dari masyarakat, Banjar Gelogor Carik, Desa Adat Pemogan, Denpasar, mengaku diintervensi dan “disiksa” oleh sanksi tersebut.

Hal itu berawal dari masalah pribadi (utang/piutang) di Koperasi Artha Guna Werdhi, dengan I Ketut Budiarta (debitur) selaku Kelian Dinas Banjar Gelogor Carik, Desa Adat Pemogan, berakhir dengan pemberian sanksi adat kepada mereka.

“Ya kami sebagai korban (kasepekang, red) di sini merasa sangat diintervensi. Dari awal sampai saat ini, kesalahan kami pun tidak jelas apa? Ini sangat lucu, karena kaitannya pribadi soal operasional (utang, red) Koperasi yang berujung sanksi adat kepada kami. Selain itu, mediasi hari ini ga ada titik temu (deadlock, red) terus terang kami tidak puas dengan hasil ini. Kami siap sumpah cor,” ungkap Nyoman Wiryanta kepada barometerbali.com, saat ditemui langsung seusai mediasi, Selasa (3/10/2023).

Terkait polemik tersebut, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar, A A Ketut Sudiana bersama Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar, Made Arka dan Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Denpasar memfasilitasi proses mediasi secara tertutup, berdasarkan surat nomor 59/MDA Kota Dps/IX/2023 tertanggal 26 September 2023.

Namun, mediasi yang dilakukan tersebut tidak menemukan titik terang alias deadlock, sehingga MDA merekomendasikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui paruman banjar, dan apa yang menjadi keinginan kedua belah pihak untuk dapat di musyawarahkan kembali di desa.

“Dapat disimpulkan mediasi hari ini, bahwa permasalahan ini untuk dapat diselesaikan secara bersama-sama. Untuk kasepekang-nya itu sendiri, yang berawal dari masalah Koperasi, itu ke depannya harus diselesaikan di banjar melalui paruman desa. Lalu untuk kependudukan kami serahkan urusannya ke dinas terkait. Kurang lebih seperti itu, sehingga apa yang menjadi keinginan kedua belah pihak bisa selanjutnya untuk dimusyawarahkan kembali,” jelas AA Ketut Sudiana.

Sementara itu, saat awak media berusaha meminta tanggapan terkait hasil mediasi kepada I Made Suara Kelian Adat Banjar Gelogor Carik, A.A Ketut Arya Ardana Bendesa Adat Desa Adat Pemogan, dan I Ketut Budiarta selaku Kelian Dinas/Dusun Banjar Gelogor Carik enggan berkomentar banyak kepada awak media yang meliput berlangsungnya mediasi tersebut.

Nggih sekadi kenten dumun (ya, seperti itu dulu, red),” kata Kelian Dinas I Ketut Budiarta singkat.

Untuk diketahui, sanksi adat Kasepekang dijatuhkan kepada dua KK tersebut, diduga berawal adanya dugaan gugatan perdata kepada Kelian Dinas Banjar Gelogor Carik, I Ketut Budiarta ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Karena gugatan tersebut, dua keluarga dikenakan sanksi adat Kasepekang, dan atas kejadian tersebut mereka (Nyoman Wiryanta dan I Wayan Putra Jaya) sebagai pengurus Koperasi Artha Guna Werdhi juga melaporkan permasalahan ini ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali pada 16 Maret 2023.

Selain keduanya, dua pengadegan Pura Dalem Kahyangan Banjar Gelogor Carik yang merupakan orangtua I Wayan Putra Jaya juga kena sangsi kasepekang.
(BB/212)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button