Tuesday, 20-02-2024
Badung

Tepis Tuduhan SHM 1565 Abal Abal, Nyoman Liang Laporkan Perusakan Tembok Badak Agung ke Polresta

Foto: Made Dwiatmiko Aristianto (kanan) didampingi I Made Juanda Aditya (keponakan Nyoman Liang), saat konferensi pers di Kuta, Badung, Selasa (23/1/2024). (Sumber: BB/212)

Badung | barometerbali – Kisruh kasus tanah di Jalan Badak Agung Denpasar kembali meletup. Pasalnya, tembok yang baru saja dibangun pada Rabu, 17 Januari 2024 oleh pemilik sah lahan seluas 5.225 m2 tersebut dirobohkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab Kamis, (18/1/2024) pagi

Pihak Nyoman Suarsana Hardika alias Nyoman Liang yang sebelumnya telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1565, malah tidak bisa memanfaatkan lahan sudah dibeli. Hak tanah seharusnya bisa ditempati, menurut kuasa hukumnya I Made Dwi Atmiko Aristianto, justru diduduki secara ilegal oleh oknum di Jalan Badak Agung Renon Denpasar.

“Saya sudah melaporkan dugaan pengerusakan ini ke Polresta Denpasar sesuai UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/24/I/2024/SPKT/Polresta Denpasar/Polda Bali tanggal 19 Januari 2024 pukul 18.37 Wita. Rabu kita pasang, Kamis pagi sudah roboh. Jumat kita melapor ke Polesta. Kita melaporkan pasal 170 KUHP dan 406 KUHP. Atas laporan itu, pihak Polresta sudah turun kelapangan memasang garis polisi,” ungkap Dwi Atmiko yang akrab disapa Miko ini kepada awak media di Kuta, Selasa, (23/1/2024).

Ia mengatakan pelapor dan sejumlah saksi sudah diperiksa oleh pihak Polresta Denpasar dan berharap agar oknum yang melakukan pengerusakan dengan merobohkan tembok tersebut untuk segera ditangkap.

“Kami harapkan agar cepat selesai. Siapa yang melakukan pengerusakan itu supaya segeralah ditangkap,” harapnya.

Sebagai pemilik hak tanah, kliennya mengaku merasa dirugikan dengan upaya-upaya dilakukan oknum dengan alasan hukum untuk menghambatnya bisa menempati lahan. Terlebih ketika melakukan pengecekan lahan, ia mengaku dihalang-halangi pihak lain yang tidak dikenal berbadan besar.

Miko menyampaikan, pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut menyebutkan bahwa dasar kepemilikan adalah laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Bali. Namun sampai saat ini, pihak Nyoman Suarsana Hardika tidak pernah dipanggil oleh Polda Bali atas laporan polisi terebut.

“Dalam laporannya, kita dilaporkan di Polda Bali. Namun, sampai saat ini atas laporan tersebut kita belum ada dipanggil oleh Polda Bali,” jelas Miko.

Dalam dasar-dasar pelaporan disebutkan adanya pembatalan atas akta yang digunakan untuk balik nama sertifikat tanah tersebut oleh kliennya itu. Namun, kliennya dengan tegas mengatakan tidak pernah membuat akta pembatalan tersebut. Akta pembatalan yang diperlihatkan adalah dalam bentuk potocopian yang isinya membatalkan akta 100 dan 101.

“Dari pihak kita, tidak pernah membuat akta pembatalan itu. Kita tidak tahu siapa yang membuat dan merekayasa itu. Kita selaku pembeli apa untungnya membuat akta pembatalan. Nanti silahkan saja dibuktikan pembuktiannya di kepolisian,” tegas Miko.

Untuk itu, pihaknya berharap agar segera bisa menduduki tanah tersebut. Dan bagi penghuni di atas tanah tersebut agar segera angkat kaki hingga akhir Januari 2024 ini.

“Jika tidak, kami akan laporkan sebagai penyerobotan tanah,” imbuh Miko.

Terkait sertifikat abal-abal dan cacat administrasi yang dituduhkan kepada kliennya, Miko menegaskan kliennya membeli tanah, membayar harga tanah dan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Negara) yang dalam pendaftarannya sudah dikaji dan diteliti.

“Ini kan murni BPN yang mengeluarkan dan BPN sudah mengakui ini (sertifikat) sah keluaran dari BPN. Masalah dibilang abal-abal, mereka harus menunjukkan bukti-bukti. Mampu gak mereka membuktikannya. Dasar mereka mengatakan itu abal-abal apa. Jangan berbicara tanpa dasar dan bukti,” tutup Miko.

Diberitakan sebelumnya I Ketut Kesuma selaku kuasa hukum A A Ngurah Mayun Wiraningrat (Turah Mayun), putra almarhum Cokorda Ngurah Jambe Pemecutan (Cok Samirana) menuding penerbitan balik nama SHM 1565 tanggal 5 Januari 2024 atas nama Nyoman Suarsana Hardika cacat administrasi dan dokumen perjanjian jual beli yang dipakai dasar untuk balik nama SHM tersebut sudah dibatalkan berdasarkan akta 158 tanggal 29 Juni 2015. Meski Nyoman Suarsana Hardika sudah membayar lunas tanah tersebut. (213)

Editor: Ngurah Dibia

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button