Pj Gubernur Bali Ingatkan Satpol PP Jangan Jadi Tukang Gebuk

Foto: Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya menjadi narasumber pada Rakornas di HUT ke-74 Satpol PP dan HUT ke-62 Satlinmas tingkat nasional di Hotel Truntum, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu (2/3/2024). (Sumber: BB/hmsprovbali)

Padang | barometerbali – Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya mengingatkan Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugasnya di masyarakat agar lebih persuasif dan humanis. Ia tak ingin Satpol PP menjadi tukang gebuk atau petugas pemadam kebakaran yang reaktif ketika ada kejadian.

“Ke depan harus mulai dari deteksi dini, pembinaan untuk pencegahan peristiwa menjadi gangguan. Juga tidak dilihat sebagai tukang gebuk tapi pelindung dan pelayan masyarakat,” tandas Mahendra Jaya saat dirinya didaulat menjadi narasumber pada Rakornas di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan HUT ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tingkat nasional yang digelar di Hotel Truntum, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu (2/3/2024)

Ia mengungkapkan peran besar Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, hingga bisa menjalankan aktivitas bahkan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitasnya. Hal ini disampaikan pada

“Momentum HUT dan Rakornas bisa jadi momen refleksi diri untuk mengetahui hambatan, tantangan dan potensi untuk maju kedepan,” Kata Pj. Gubernur Mahendra Jaya.

Dalam paparannya, Mahendra Jaya mengatakan di Bali ada sejumlah hal yang jadi gambaran bagaimana Satpol PP bisa mengambil peran lebih jauh salah satunya dengan kesepakatan bersama Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Juga pembentukan Polisi Pariwisata yang mindsetnya adalah melayani dan membantu wisatawan, mensosialisasikan do and dont ketika berwisata di Bali serta mengatasi potensi permasalahan di daerah tujuan wisata,” jelasnya.

Bali juga disebutkan Mahendra Jaya membentuk Polisi Pamong Praja Desa (Polprades) terutama di Kabupaten Jembrana yang jadi pintu masuk Bali dari Pulau Jawa.

Lebih jauh, Pj Gubernur mengatakan pentingnya memahami posisi Satpol PP terutama dalam trantibum linmas. “Kalau saya lihat SDM yang ada lebih pada mengatur dampak pada tindakan, belum pada standar pekerjaannya. Di Bali saja saya dapat laporan dari 200 personel Satpol PP lebih dari 50 persen adalah honorer, ini perlu dipikirkan. Belum lagi masalah anggaran,” katanya.

“Ini refleksi kita bersama apa kekuatan dan kelemahan Satpol PP kita. Keberadaan Satpol PP sudah clear dalam UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 12 ayat 1 dimana tugas Satpol PP masuk tugas wajib pelayanan dasar. Bahkan bisa dikatakan Satpol PP adalah power on hand dari kepala daerah. Jadi harus didukung sarana prasarana jelas memadai untuk menjalankan tugas yang kompleks tersebut,” tegasnya.

Mahendra Jaya mengatakan, Satpol PP Bali sudah menyiapkan omnibus untuk 23 gangguan trantibum linmas yang sudah dibuatkan dalam satu Perda.

“Saya apresiasi hal itu sudah dibuat Perda mulai dari potensi gangguan tata ruang hingga fasilitas publik dipetakan semua. Kita ingin ke depan ada perubahan paradigma dan cara pandang persepsi masyarakat terhadap Satpol PP. Kita tidak ingin Satpol PP ini diasosiasikan dengan pemadam kebakaran, reaktif ketika ada kejadian,” katanya.

Apalagi menurutnya, di masa kini yang setiap orang bisa jadi wartawan, bisa membagikan dan memviralkan sesuatu yang dianggap buruk.

“Hendaknya Satpol PP harus kedepankan nilai humanis dan kesantunan, melayani, persuasif dan membantu namun tetap menjaga ketegasan,” ungkap Mahendra Jaya.

Masih dalam rangkaian kegiatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Amran dalam pembukaan Rakornas mengatakan topik seputar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan jadi fokus dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) HUT Satpol PP ke-74 dan Satlinmas ke-62.

“Tidak lama lagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berlangsung serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Segenap jajaran Satpol PP dan anggota Satlinmas diminta untuk ikut menjaga dan memelihara kondusifitas, serta menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi lainnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan karya bhakti peduli Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia RI. Terdapat 10 daerah penerima penghargaan karya bhakti, diantaranya 4 kabupaten, 3 kota, dan 3 Provinsi. Daerah tersebut yakni, Kota Malang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kediri, Kabupaten Paser, Kabupaten Badung. Lalu Provinsi Bali, Provinsi Yogyakarta, dan Provinsi Sumatera Barat.

Tema yang diusung dalam gelaran kali ini yakni, ‘Peran Satpol PP dan Satlinmas dalam Menciptakan Trantibumlinmas Mendukung Pemilu dan Pilkada 2024’ dan diikuti perwakilan Satpol PP dan Satlinmas seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia.