Ket foto: Ketua Jarnas 98 saat memberikan hasil FGD ke KPU Provinsi Bali, di KPU Provinsi Bali pada, Rabu, (14/8/2024). (Sumber : BB/Rian)
Denpasar I barometerbali – Sejumlah aktivis dan perwakilan komunitas di Bali, bersama Jarnas 98, melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, pada Rabu (14/8/2024).
Kedatangan para aktivis tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait Pilkada yang akan digelar pada November mendatang.
Pertemuan ini bertujuan untuk mengarahkan aspirasi masyarakat mengenai calon pemimpin Bali ke KPU, yang akan memfasilitasi proses debat kandidat dan penyampaian visi-misi mereka.
Ketua Jarnas 98 Bali, Nyoman Mardika, menyatakan, “Kehadiran kami untuk menitipkan aspirasi ke KPU karena KPU yang akan memfasilitasi proses penyampaian visi-misi dan uji publik melalui debat kandidat.” ujar Mardika.
Aspirasi tersebut telah dirumuskan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Dr. Wayan Jondra dari Paiketan Krama Bali, dr. I Gusti Rai Putra Wiguna dari Forum Komunikasi Profesional Kesehatan Jiwa Bali, Ni Luh Djelantik, dan Made Iwan Dewantama dari Yayasan Abdi Bumi.
Mahardika menyampaikan Selain ke KPU, pernyataan selanjutnya akan disampaikan ke Partai Politik pengusung kandidat dan juga kepada para kandidat.
Dalam pernyataan yang disampaikan diawali dengan sorotan agar pemimpin Bali ke depan harus bisa melepaskan ekonomi Bali dari ketergantungan kepada pariwisata. Bali ke depan harus dibangun dengan menyeimbangkan potensi lain seperti pertanian dan perikanan.
“Pariwisata yang dipertahankan adalah pariwisata berkualitas untuk menjamin kehadiran wisatawan yang memberikan penghargaan terhadap adat dan budaya Bali dan ikut menjaga kelestarian alam Bali,” kata Mardika saat membacakan pernyataan sikap.
“Selain itu harus dipastikan pula bahwa lapangan kerja di Bali yang mestinya dapat dipenuhi kebutuhannya oleh SDM lokal Bali tidak direbut oleh WNA yang bekerja secara ilegal di Bali,” tegasnya.
Masalah perhatian mental juga harus menjadi perhatian khusus apalagi dengan posisi Bali sebagai daerah yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya.
“Perhatian harus diberikan sejak di bangku pendidikan dasar dan menengah hingga penyediaan fasilitas bagi warga yang mengalami masalah kesehatan mental serta penyediaan tenaga kesehatan jiwa hingga di pelosok Bali,” sebutnya saat membacakan pernyataan itu.
Poin lainnya adalah perlunya pemberdayaan lembaga adat dan budaya Bali. Namun harus dihindari adanya penyeragaman budaya dan politisasi Desa Adat.
“Terkait dengan masalah ini, pemimpin Bali harus berkomitmen untuk memediasi penyelesaian dualisme Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dalam semangat kebersamaan sebagai krama Bali,” sebutnya.
Para aktivis itu juga menyoroti masalah perubahan iklim, konservasi lingkungan, penangan masalah sampah dan mitigasi bencana karena perubahan iklim.
Dalam kesempatan diskusi, Made Iwan Dewantama berharap, aspirasi itu bisa menjadi acuan dalam pengembangan topik debat kandidat sehingga dapat terlihat jawaban apa yang akan diberikan.
Sementara itu, dr Rai meminta, KPU juga memberi saluran agar masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan para kandidat melalui akun media sosial mereka.
Menanggapi aspirasi tersebut, Komisioner KPU Bali Jhon Darmawan menyampaikan terima kasih karena akan memudahkan kerja KPU dalam merancang debat kandidat di tingkat Pilgub Bali maupun di Kabupaten/Kota. “Setidaknya akan ada 60 kali debat karena masing-masing dari masing-masing KPU,” katanya.
Secara subtansial, usulan dari masyarakat akan menjadi acuan, meskipun nantinya akan disusun oleh para panelis untuk disampaikan kepada para kandidat. Pihaknya juga menyebut akan menyerap aspirasi masyarakat dalam lomba mural dan poster serta berbagai sarana lainnya.
“Tugas kami bukan hanya mendatangkan pemilih ke TPS, tapi bagaimana juga mencerdaskan pemilih dalam menentukan pilihannya,” tegasnya.
Reporter : Rian Ngari
Editor : Ngurah Dibia
