Barometer Bali | Denpasar – Proyek rehabilitasi ruas Jalan Gajah Mada dan kawasan pusat Kota Denpasar menjadi sorotan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa pada Minggu (15/11/2026).
Kecelakaan tersebut diduga berkaitan dengan material proyek yang berceceran di badan jalan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya dalam aspek keselamatan pekerja maupun pengguna jalan di sekitar lokasi proyek.
Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Denpasar, Stanley Francisco Gurion, menyampaikan keprihatinan sekaligus belasungkawa kepada keluarga korban.
“Kami turut berduka cita kepada keluarga korban kecelakaan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi kejadian ini. Kami juga berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, terlebih penyebab kecelakaan ini diduga berkaitan dengan material proyek yang berserakan di pinggir jalan,” ujar Stanley, dalam siaran tertulisnya, pada Rabu (18/11/2026).
Stanley juga mempertanyakan penerapan K3 dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi tersebut. Menurutnya, aspek keselamatan konstruksi seharusnya menjadi perhatian utama, terlebih persyaratan dalam proses tender melalui LPSE Kota Denpasar telah mencantumkan kewajiban terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
Ia menyebutkan, persyaratan kualifikasi tender mencantumkan sertifikat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dari Menakertrans. Selain itu, uraian singkat pekerjaan juga mensyaratkan adanya personel keselamatan konstruksi, meliputi Ahli K3 Konstruksi Muda dan Petugas Keselamatan Konstruksi.
“Seharusnya kejadian seperti ini tidak terjadi. Sebab, persyaratan kualifikasi yang diajukan dalam tender melalui LPSE Kota Denpasar telah mensyaratkan adanya sertifikat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Bahkan, dalam uraian singkat pekerjaan juga dijelaskan mengenai kebutuhan personel keselamatan konstruksi, yakni Ahli K3 Konstruksi Muda dan Petugas Keselamatan Konstruksi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Stanley mempertanyakan sejauh mana standar keselamatan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan. Ia juga menyoroti belum adanya pembatas fisik yang memadai di sejumlah titik pekerjaan, khususnya di kawasan Simpang Jalan Gajah Mada.
“Bagi kami, ini menjadi pertanyaan. Jika memang K3 sudah dilaksanakan dengan baik, mengapa kejadian seperti ini masih bisa terjadi? Apakah ada faktor kelalaian atau human error? Selain itu, kami juga menyoroti pembatasan area kerja. Di Simpang Suci dan Simpang Jalan Thamrin sudah terdapat pembatas berupa seng, tetapi hal serupa tidak terlihat di Simpang Jalan Gajah Mada,” tegas Stanley.
Menurutnya, pembatas antara badan jalan dan ruang kerja proyek semestinya menjadi bagian penting dari pengamanan lokasi konstruksi. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus menjamin keselamatan masyarakat yang melintas.
Terlebih, proyek rehabilitasi ruas Jalan Gajah Mada dan kawasan pusat Kota Denpasar tersebut menelan anggaran sekitar Rp83 miliar yang bersumber dari APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026.
Stanley meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar meningkatkan pengawasan terhadap penerapan K3 pada seluruh proyek pemerintah.
“Kami berharap ada pengawasan ketat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar terkait penerapan K3 pada setiap proyek pemerintah. Dengan demikian, potensi kecelakaan kerja maupun kecelakaan yang dapat merugikan pekerja dan masyarakat bisa diminimalisir,” imbuhnya.
Senada juga disampaikan Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Denpasar, Andrianus Yovianto, ia juga turut menyoroti aspek keselamatan dalam pengerjaan penataan ruas Jalan Gajah Mada dan kawasan pusat Kota Denpasar.
Alfian mengingatkan bahwa penerapan K3 telah memiliki landasan hukum, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Ia merujuk Pasal 9 ayat (3) yang mengatur kewajiban identifikasi potensi bahaya, penilaian, serta pengendalian risiko dalam lingkungan kerja. Sementara itu, Pasal 11 ayat (2) mengatur tindakan pengendalian risiko yang sekurang-kurangnya mencakup bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, dan proses kerja.
“Dalam Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pemegang proyek dituntut mengidentifikasi potensi bahaya dan melakukan pengendalian risiko di lingkungan kerja. Selain itu, Pasal 11 ayat (2) mengatur bahwa tindakan pengendalian dalam K3 sekurang-kurangnya mencakup pengendalian terhadap bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, dan proses kerja,” ungkapnya.
PMKRI Denpasar menilai peristiwa kecelakaan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pihak terkait. Penerapan standar keselamatan konstruksi tidak boleh sebatas pemenuhan dokumen administrasi tender, tetapi harus benar-benar diwujudkan melalui pengamanan lokasi, pengendalian material, serta pengawasan pekerjaan secara konsisten.
Mereka juga mendorong Dinas PUPR Kota Denpasar dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan K3 pada proyek tersebut agar keselamatan pekerja dan masyarakat tidak diabaikan. (rian)










