Ket foto: Ketua DPD Partai Golkar Bali Dr Nyoman Sugawa Korry. (Sumber: BB/istimewa)
Denpasar | barometerbali – Menanggapi perbedaan pendapat terkait isu hangat berkenaan dengan keberadaan Koalisi Indonesia Maju (KIM) baik di pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Ketua DPD Partai Golkar Bali Dr Nyoman Sugawa Korry menegaskan bahwa KIM di bentuk dari pusat sampai dengan provinsi, kabupaten dan kota, adalah dalam rangka mendukung dan memenangkan Prabowo-Gibran termasuk di Bali.
Bukan itu saja, lanjut Sugawa Korry, tugas KIM selanjutnya adalah mengawal dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran di seluruh Indonesia, termasuk mengawal pemenangan pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk Bali.
Doktor lulusan Universitas Brawijaya Malang menyebut al ini sangat sejalan dengan arahan langsung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada saat memberikan arahan di DPP Golkar tanggal 6 April 2024 kepada para penerima surat penugasan DPP terkait calon gubernur/wakil, bupati/wakil dan walikota/wakil.
Dalam arahan Airlangga Hartarto secara tegas disampaikan di daerah dalam memenangkan calon, hendaknya menggalang koalisi dengan prioritas dengan KIM di daerah, dan sesuai dengan dinamika di daerah diijinkan untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang di daerah.
“Menurut saya, keliru kalau pak Demer, kalau menyatakan belum ada pembicaraan terkait koalisi dengan KIM,” sentil Sugawa Korry, politisi asal Banyuatis, Buleleng ini.
Di Bali sudah disepakati ditindaklanjuti KIM ( Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI,PAN, Gelora,PBB dan Prima) ditambah Nasdem dan PKB. Hal ini sangat sejalan dengan arahan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan kesepakatan ini sudah langsung dilaporkan kepada Airlangga Hartarto. Kemudian di kabupaten dan kota sudah mulai ditindak lanjuti, karena kesepakatan ditingkat provinsi bersifat linier.
“Penjelasan ini, penting untuk saya sampaikan, agar di jajaran tidak ada persepsi yang salah, terkait keberadaan KIM dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Bali,” terang Sugawa Korry.
Dengan terwujudnya KIM di tingkat provinsi ditambah Nasdem dan PKB, meningkatkan semangat dan motivasi partai di tingkat kabupaten dan kota untuk membentuk koalisi dan semua hal tersebut sdh dibahas secara tuntas dalam rapat pengurus pleno yang diperluas dengan ketua, sekretaris dan wakil ketua kabupaten dan kota pada tanggal 31 Mei 2024 di DPD Golkar Bali.
“Hal tersebut akan menutup harapan pihak-pihak yang ingin mewujudkan kotak kosong dalam pilkada serentak bulan November 2024 ini,” pungkas Sugawa Korry.
Editor: Ngurah Dibia
