Denpasar | barometerbali – Ketua Umum DPP KNPI, Noer Fajrieansyah menyesalkan gelaran Musprov XIV KNPI Bali yang dianggap “abal abal” itu di Bali.
Noer Fajrieansyah menyatakan dengan tegas, Haris Pratama tidak ada sejarahnya dengan KNPI. Bahkan Haris Pratama juga “dipecat” dari salah satu organisasi besar.
Sebelumnya pernyataan tegas Ketua DPD KNPI Provinsi Bali, Nyoman Gede Antaguna (Mang De) menyikapi berlangsungnya Musprov XIV KNPI Provinsi Bali yang disebutnya “abal-abal” yang digelar kubu Haris Pratama di Balai Diklat SDM Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (27/1/2022).
Ia menandaskan, Haris Pratama tidak memiliki SK, legalitasnya tidak ada alias “bodong”.
Apa yang disampaikan Fajrieansyah bukan tanpa musabab, pasalnya DPP saat ini tengah merancang kongres bersama yang rencananya akan diadakan pada bulan Maret 2022 mendatang dengan beberapa opsi lokasi selain di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Namun demikian ada juga segelintir orang yang berusaha mengacaukan rencana kongres bersama demi urusan dapur mereka.
Ia juga mengimbau agar organisasi kepemudaan di Bali jangan sampai terjebak dalam tipu muslihat dan terpecah belah akibat dipermainkan oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Bali itu daerah tujuan wisata utama, jangan dibikin gaduh. Apalagi di masa Covid -19 seperti ini. Bali juga indikator keamanan, sedikit saja letupan, gaungnya ke seluruh dunia,” sahutnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dengan mengatasnamakan KNPI, Haris Pratama menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) XIV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Bali, Kamis (27/1/2022). Kongres ini tidak “legitimate” tidak dihadiri oleh DPP, OKP dan kelengkapan organisasi lainnya, apalagi tidak memiliki SK dari Menkumham.
Nyoman Gede Antaguna atau kerap disapa Mang De dalam keterangan persnya di Denpasar, Kamis, (27/1/2022) didampingi beberapa pengurus lainnya seperti Putu Indra Primantara (Wakil Ketua Bidang Hubungan antarlembaga Kemasyarakatan), Putu Yuda Suparsana (Ketua Majelis Pemuda Indonesia Prov. Bali), Shri I Gusti Ngurah Wira Wedawitry (Sekretaris KNPI Bali), A.A Eka Dharma Kusumawati (Ketua Harian) dan Muammar Khadafi (Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup). (BB/501)
