Barometer Bali | Denpasar – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) EETA Connect Episode 3 secara hibrida, Selasa (26/5/2026). Acara yang berfokus pada optimalisasi penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) melalui sistem daring ini menandai lompatan besar dalam transformasi digital tata kelola keuangan daerah.
Kepala BPKAD Provinsi Bali, I Ketut Maduyasa, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa implementasi Portal EETA berbasis web memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan data evaluasi, sistem yang menggantikan cara manual berbasis Excel ini berhasil menekan jumlah SKPD dengan kategori “perlu perhatian lebih” dari enam menjadi nol.
“Inovasi ini memberikan kontribusi nyata. Sebelumnya, SKPD yang mendekati standar hanya satu, kini menjadi tujuh. Ini bukti bahwa kita tidak bisa lagi bekerja murni secara manual di tengah pesatnya teknologi,” ujar Maduyasa di Ruang Rapat Adyasta Utama, Inspektorat Provinsi Bali.
Maduyasa merinci, pada penyusunan CaLK Tahun Anggaran 2024 dengan format manual, terdapat 13 SKPD yang perlu peningkatan dan 6 SKPD perlu perhatian lebih. Pasca implementasi web, angka itu menyusut drastis menjadi 9 SKPD perlu peningkatan dan nihil untuk perhatian lebih. Kategori “cukup baik” pun naik dari 9 menjadi 11 SKPD.
Dalam paparannya yang bertajuk transisi digital, Maduyasa menegaskan bahwa CaLK bukan sekadar formalitas administratif. Ia menyebutnya sebagai “jiwa” dari sebuah laporan keuangan.
“CaLK adalah jiwa dari laporan keuangan kita. Di sanalah kita berbicara kepada publik, menjelaskan mengapa, bagaimana, dan apa makna di balik setiap angka yang tersaji,” tegasnya.
Bimtek ini mengusung empat target utama, yaitu mengawal transisi digital dari Excel ke sistem terintegrasi, memastikan kepatuhan standar pengungkapan memadai (adequate disclosure) sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, percepatan penyelesaian LKPD 2025, serta menjadi wadah sinergi literasi digital bagi seluruh kabupaten/kota se-Bali.
Untuk mendukung target tersebut, sistem inovasi digital Pemprov Bali kini bertumpu pada tiga pilar. Pertama, sistem informasi yang mencakup Generate Nomor Dokumen (GNI) serta digitalisasi modul utang, piutang, dan persediaan. Kedua, pengelolaan alur dokumen secara real-time dengan otorisasi lebih ketat. Ketiga, kolaborasi dan pengembangan kapasitas berkelanjutan.
Di hadapan para Kepala SKPD, perwakilan kabupaten/kota se-Bali, serta pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Bali, Maduyasa mengingatkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih 12 kali berturut-turut harus dipertahankan dengan konsistensi dan akurasi data.
“Kepemimpinan yang baik sangat bergantung pada data yang akurat. Laporan yang berkualitas adalah instrumen utama merumuskan kebijakan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Acara yang dimoderatori oleh Luh Putu Aristyasanti ini menghadirkan narasumber Dewa Vedanta dan I Putu Sudano. Panitia mewajibkan peserta luring membawa laptop dan tumbler pribadi sebagai dukungan terhadap efisiensi dan kelestarian lingkungan. (rah)
