Barometer Bali | Klungkung – Dalam rangka menyukseskan gelaran nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE26), Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, menerima kedatangan tim petugas pencacah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung di Ruang Kerja Wakil Bupati Klungkung, Selasa (9/6).
Kehadiran petugas BPS ini menandai dimulainya tahapan pencacahan lapangan untuk mendata aktivitas perekonomian di wilayah Klungkung. Sebagai salah satu tokoh masyarakat dan pimpinan daerah, Tjokorda Gde Surya Putra menjadi responden pertama yang didata.
Dalam proses tersebut, Wakil Bupati menjawab sejumlah pertanyaan terkait aktivitas ekonomi dan usaha yang dikelola, guna memberikan data yang akurat dan transparan kepada petugas.
Usai didata, Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra menyampaikan apresiasinya atas kesiapan BPS Klungkung dalam melaksanakan agenda krusial sepuluh tahunan ini. Beliau menekankan bahwa data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi kompas utama bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi ini sangat penting untuk memetakan potensi usaha, mulai dari skala mikro hingga besar di Klungkung. Data yang akurat akan membantu kami di pemerintahan dalam menyusun program kerja, memperkuat UMKM, serta menarik investasi yang sesuai dengan karakteristik daerah kita,” ujar Tjokorda Gde Surya Putra.
Lebih lanjut, Wakil Bupati mengimbau kepada seluruh pelaku usaha, perusahaan, pedagang, hingga industri kreatif di Kabupaten Klungkung untuk menyambut baik kedatangan petugas sensus. Beliau meminta masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya.
“Saya mengajak seluruh jalannya roda perekonomian di Klungkung, mari terima petugas BPS dengan baik. Jangan takut atau ragu, karena data yang kita berikan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Suksesnya Sensus Ekonomi 2026 adalah suksesnya pembangunan ekonomi Klungkung ke depan,” imbuhnya.
Sementara, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh aktivitas ekonomi (kecuali sektor pertanian) sebagai landasan penyusunan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan nasional maupun daerah. (rah)
