Barometer Bali| Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengembangkan sistem “Pagar Digital”, sebuah inovasi pengawasan perbatasan berbasis drone yang ditujukan memperkuat pengamanan wilayah perbatasan Indonesia dari aktivitas pelintasan ilegal.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan gagasan tersebut muncul setelah dirinya melihat berbagai teknologi pengamanan perbatasan dalam sebuah pameran pertahanan di Singapura. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu mengembangkan teknologi serupa sehingga tidak perlu bergantung pada produk luar negeri.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki panjang perbatasan darat mencapai 3.111 kilometer yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur pelintasan ilegal. Namun, jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pos Lintas Batas (PLB) yang tersedia masih terbatas, sehingga diperlukan dukungan teknologi untuk memperkuat pengawasan. Selama periode Januari hingga April 2026 saja, jumlah pelintas resmi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat mencapai 679.867 orang, sementara tantangan terbesar tetap berada pada pengawasan jalur-jalur tidak resmi yang kerap dimanfaatkan untuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga penyelundupan komoditas.
Program Pagar Digital akan diprioritaskan di wilayah perbatasan darat Kalimantan-Malaysia, Papua-Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, pengawasan difokuskan di Kepulauan Riau, Batam, dan jalur penyeberangan di sekitarnya.
Dalam implementasinya, Imigrasi akan memanfaatkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone tersebut dirancang mampu beroperasi selama 24 jam tanpa henti dengan dukungan energi dari panel surya. Sistem ini mengombinasikan dua jenis drone, yakni Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang bertugas melakukan pemantauan dari ketinggian sekitar 1.000 meter, serta Drone Mantis yang berfungsi melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan.
Menurut Hendarsam, keunggulan utama Pagar Digital adalah kemampuan memberikan informasi situasional secara real time. Ketika drone mendeteksi pergerakan di titik buta perbatasan, sistem akan langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau petugas penjaga perbatasan terdekat sehingga respons dapat dilakukan lebih cepat dibanding patroli konvensional. Selain memperluas jangkauan pengawasan, penggunaan drone juga dinilai lebih efisien dibanding mengoperasikan pesawat berawak.
Ke depan, Pagar Digital diproyeksikan menjadi fondasi penguatan keamanan siber di lingkungan keimigrasian nasional sekaligus mendukung kemandirian teknologi Indonesia. Kolaborasi antara Imigrasi, ITB, dan PT Dirgantara Indonesia diharapkan mampu mempersempit celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus memperkuat pengawasan kedaulatan negara melalui teknologi dalam negeri. (Rah)
