Barometer Bali | Badung – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Badung, Senin (13/7). Rapat ini mengagendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD. Turut hadir Sekretaris Daerah IB Surya Suamba, unsur Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan Instansi Vertikal, Direktur Perusahaan Daerah, serta Tenaga Ahli Fraksi DPRD Badung.
Dalam rapat tersebut, masing-masing Fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum, masukan, saran, serta sejumlah catatan strategis terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.
Seusai mengikuti rapat, Bupati I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh seluruh Fraksi DPRD. Menurutnya, setiap pandangan merupakan bentuk kemitraan yang konstruktif dalam menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Secara prinsip saya mendengar dari beberapa pandangan umum dari fraksi secara umum menyetujui bahwa ranperda itu disahkan, tentu setelah mendapat evaluasi dan verifikasi dari Gubernur Bali nantinya sehingga setelah itu baru kita tetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Yang kedua dari persetujuan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, ada juga beberapa catatan yang kami lihat dan kami perhatikan dari fraksi-fraksi terkait beberapa hal yang memang ini sangat beririsan dengan keberadaan pariwisata kita di Bali secara umum dan Badung khususnya,” ujarnya.
Bupati Adi Arnawa menambahkan, beberapa catatan yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD mencakup isu-isu krusial. Di antaranya adalah masalah kemacetan, estetika penataan kabel, penanganan sampah, banjir, hingga masalah kriminalitas.
“Termasuk juga adanya indikasi bahwa banyaknya ojek-ojek online yang liar yang memang harus ditertibkan. Terhadap semua itu, apa yang disampaikan oleh fraksi catatan-catatan tadi tentu saya selaku pemerintah tentu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD. Yang pertama yang sudah menyetujui, yang kedua memberikan beberapa saran-saran kepada kami pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat. Tentu kami eksekutif akan segera melakukan langkah-langkah seperti itu juga dan dan terbukti juga mungkin bahwa saat ini sedang on progress sekarang beberapa infrastruktur yang kami sedang bangun,” jelasnya. (rah)
