Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Bali tidak ingin selamanya bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Melalui percepatan pengembangan energi baru terbarukan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pemerintah Provinsi Bali menargetkan Pulau Dewata mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2045, atau 15 tahun lebih cepat dibanding target nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Koster saat membuka Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Bali, Sanur, Denpasar, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, transisi menuju energi bersih menjadi kebutuhan strategis bagi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang sangat bergantung pada kelestarian lingkungan. Karena itu, pengembangan energi hijau menjadi bagian penting dari implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
“Kami mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, terutama energi surya, memperluas penggunaan kendaraan listrik, membangun pembangkit berbasis energi bersih, serta membuka peluang investasi dan kolaborasi di sektor energi hijau,” ujar Koster.
Ia menegaskan, Bali harus mampu mewujudkan kemandirian energi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sendiri. Dalam jangka panjang, seluruh sistem pembangkitan listrik di Bali diharapkan beralih dari energi fosil menuju energi bersih sehingga kualitas udara dan lingkungan tetap terjaga.
Menurut Koster, PLTS menjadi opsi paling realistis karena memanfaatkan sinar matahari yang tersedia melimpah sepanjang tahun. Oleh sebab itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi surya sebagai tulang punggung sistem energi masa depan Bali.
“PLTS merupakan pilihan terbaik karena memanfaatkan energi matahari. Inilah arah pembangunan energi Bali ke depan,” tegasnya.
Koster juga memastikan pemerintah daerah akan memberikan dukungan kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin memasang PLTS. Menurutnya, semakin luas pemanfaatan energi surya, semakin besar manfaat yang diperoleh Bali dalam mengurangi emisi sekaligus memperkuat ketahanan energi daerah.
Sebagai langkah nyata, Pemprov Bali akan membangun kawasan rendah emisi yang diawali dari Nusa Penida, sebelum diperluas ke kawasan Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Ubud.
“Kami mulai dari Nusa Penida sebagai percontohan. Setelah itu akan dikembangkan ke kawasan lainnya agar Bali benar-benar menjadi pulau dengan energi yang lebih bersih,” katanya.
Untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut, Pemprov Bali telah menerbitkan sejumlah regulasi, di antaranya Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah, Pergub Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, serta Surat Edaran Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap.
Koster berharap Indonesia Solar Summit 2026 mampu menghasilkan kerja sama konkret, investasi baru, dan rekomendasi kebijakan yang mempercepat pengembangan energi surya nasional hingga mencapai target 100 gigawatt (GW).
Sementara itu, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan ISS merupakan forum tahunan yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, dan pemangku kepentingan untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia.
ISS 2026 yang berlangsung pada 14–16 Juli 2026 di The Meru Bali menjadi penyelenggaraan pertama di luar Jakarta sejak forum tersebut digelar pada 2022. Bali dipilih karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam mempercepat pemanfaatan energi bersih.
“Energi surya kini bukan lagi sekadar potensi, tetapi sudah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Tantangan berikutnya adalah menghadirkan investasi nyata agar transisi menuju ekonomi hijau berjalan lebih cepat,” pungkas Fabby. (red)
