Barometer Bali | Denpasar — Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian/lembaga untuk memetakan dan menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur dasar yang dapat segera dieksekusi guna meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan pariwisata Bali.
Usulan tersebut disampaikan sebagai respons atas berbagai tantangan yang dihadapi sektor pariwisata Bali, mulai dari pengelolaan sampah, kepadatan wisatawan (overcrowding), penataan ruang, hingga optimalisasi potensi wisata kapal pesiar (cruise tourism).
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7), Menpar Widiyanti menyampaikan berdasarkan kajian World Bank yang disampaikan kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Bali memerlukan penguatan berbagai infrastruktur dasar.
Kebutuhan tersebut meliputi sektor energi, pengelolaan sampah, transportasi, air, sanitasi, serta infrastruktur pariwisata dengan estimasi kebutuhan investasi sebesar 16,4 hingga 24,7 miliar dolar AS atau setara Rp295,2 triliun hingga Rp444,6 triliun.
“Melihat tantangan yang ada saat ini, kiranya Bapak (Menko) dapat mengarahkan agar ada pembentukan kelompok kerja untuk mereview ini secara bersama. Mana yang benar-benar kita butuhkan, diprioritaskan, dan dapat segera kita eksekusi,” kata Menpar.
Menpar Widiyanti menegaskan pengelolaan sampah harus menjadi perhatian bersama karena merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing sekaligus reputasi Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.
Untuk itu, Kemenpar mendorong dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan remediasi sampah laut secara masif, pemetaan sistem open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung agar tidak menimbulkan timbulan sampah baru, serta percepatan penyediaan infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di destinasi wisata dan desa wisata.
Selain itu, implementasi kebijakan pemilahan sampah pada sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penguatan kolaborasi.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pariwisata berkelanjutan, Kemenpar telah menjalankan berbagai inisiatif, antara lain Gerakan Wisata Bersih, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, pendampingan usaha pariwisata, serta penilaian kinerja lingkungan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).
Dalam upaya mengurangi kepadatan wisatawan sekaligus mendorong pemerataan kunjungan, Kemenpar juga terus memperbarui pola perjalanan wisata melalui program 4B yang mencakup Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur.
Di bidang penataan ruang, Menpar Widiyanti menilai percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) menjadi kebutuhan mendesak.
Saat ini, baru 28 RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS dari target 73 RDTR. Integrasi tersebut diharapkan dapat mencegah alih fungsi lahan hijau yang tidak sesuai peruntukan bagi pembangunan akomodasi pariwisata.
“Pendukungan kami lebih di hilir karena kami juga sedang menata perizinan berusaha untuk usaha akomodasi. Nantinya, usaha yang tidak memiliki NIB dan KBLI yang sesuai tidak dapat dipasarkan melalui online travel agent. Perizinan tata ruang menjadi prasyarat penerbitan NIB dan KBLI sehingga seluruh proses tersebut saling berkaitan,” kata Menpar.
Menpar Widiyanti juga menyoroti besarnya peluang pengembangan wisata kapal pesiar sebagai sumber pertumbuhan baru bagi pariwisata Bali. Saat ini, Bali telah memiliki Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Celukan Bawang yang menjadi titik sandar kapal pesiar.
Menpar berharap sinergi antarkementerian/lembaga dapat mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola kawasan sehingga Bali mampu terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat.
“Bagaimana menjaga Bali tetap bisa bertumbuh secara berkelanjutan dan merata. Kolaborasi dan sinergi akan menjadi kunci penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada,” tutur Menpar.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan tiga arahan utama sebagai tindak lanjut pengembangan pariwisata Bali.
Pertama, menyusun masterplan dispersi wisatawan untuk mengurangi konsentrasi kunjungan di Bali Selatan. Kedua, mendorong pengembangan destinasi di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat agar manfaat ekonomi pariwisata lebih merata. Ketiga, mengintegrasikan pengembangan destinasi dengan konektivitas, pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Saya rasa kita semua sepakat bahwa infrastruktur menjadi kunci solusi atas berbagai permasalahan yang ada sekaligus fondasi pengembangan Bali ke depan. Kita pastikan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan mampu membuka peluang ekonomi baru. Bali juga harus menjadi model pengembangan pariwisata bagi wilayah Indonesia lainnya,” kata Agus.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, serta Gubernur Bali I Wayan Koster.
Mendampingi Menpar Widiyanti, hadir Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani serta Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar Reza Pahlevi. (rah)
