Barometer Bali | Buleleng – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali memperkuat literasi politik generasi muda sekaligus mengajak mereka berani melawan politik uang. Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-Kabupaten Buleleng, Senin (31/8/2026).
Sebanyak 96 peserta yang merupakan pemilih pemula mengikuti kegiatan tersebut. Mereka dibekali pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi, hak politik, tahapan pemilu, hingga pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawal pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
Kegiatan dibuka Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa generasi muda memiliki posisi strategis dalam mengisi kemerdekaan dengan menjadi kelompok yang berdaya, berkarya, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Menurut Supriatna, demokrasi membutuhkan anak muda yang cerdas menentukan pilihan, kritis menyikapi informasi, serta memiliki integritas dalam menjalankan hak dan kewajiban politik.
Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi di tengah pesatnya perkembangan teknologi harus tetap diimbangi etika, tanggung jawab, dan kesadaran hukum.
Pemilih Muda Punya Peran Strategis
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan yang hadir sebagai narasumber utama mengangkat tema “Generasi Muda Membangun Demokrasi Bersama.”
Dalam paparannya, Lidartawan membedah lima materi pokok, meliputi makna demokrasi dan hak politik, tahapan pemilu, peran KPU, partisipasi masyarakat, serta tantangan demokrasi di era digital.
Ia menegaskan bahwa sesuai Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena itu, masyarakat, terutama generasi muda, memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas demokrasi.
Pada Pemilu 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Bali mencapai 3.269.516 pemilih, dengan komposisi yang didominasi kelompok pemilih muda dan pemilih pemula.
Besarnya kekuatan elektoral tersebut, menurut Lidartawan, harus diimbangi dengan kesadaran politik dan keberanian menjaga integritas pemilu.
“KPU bukan sekadar penyelenggara pemungutan suara, tetapi penjaga integritas seluruh proses demokrasi,” tegas Lidartawan.
Ia meminta anak muda tidak hanya menjadi pemilih pasif. Generasi muda dapat terlibat sejak memastikan namanya terdaftar dalam DPT, membantu edukasi pencocokan dan penelitian (coklit), melakukan pengawasan partisipatif, hingga berani menolak politik uang di tempat pemungutan suara (TPS).
Lawan Hoaks hingga Politik Uang
Selain politik uang, Lidartawan menyoroti tantangan demokrasi di era digital berupa penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian.
Media sosial, menurutnya, telah menjadi bagian dari ruang demokrasi. Karena itu, generasi muda harus mampu memilah informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kepada orang lain.
“Timeline-mu adalah ruang demokrasi. Jadilah pemilih digital yang cerdas dengan menerapkan prinsip saring sebelum sharing melalui langkah Stop, Check, Share atau Tahan, Telusuri, Tanggapi sebelum menyebarkan informasi,” pesannya.
Suasana FGD semakin hidup dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan mengenai penyaluran aspirasi generasi muda, keterbatasan lapangan kerja, hingga kekhawatiran terhadap lunturnya idealisme anak muda setelah terjun ke dunia politik.
Menanggapi hal tersebut, Lidartawan mengatakan saluran demokrasi saat ini semakin terbuka dan dilindungi hukum. Ia mendorong generasi muda tidak hanya menyuarakan aspirasi dari luar, tetapi juga berani terlibat langsung dalam proses politik.
Salah satunya dengan bergabung ke partai politik dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin muda yang berkualitas dan berintegritas.
Terkait kekhawatiran idealisme generasi muda dapat luntur setelah menduduki jabatan politik, Lidartawan menekankan pentingnya keteguhan moral dan keberanian menolak segala bentuk kompromi curang.
Ia berkaca pada pengalamannya ketika bertugas sebagai Ketua PPK Denpasar Barat. Saat itu, Lidartawan memilih bersikap tegas menolak suap sekaligus menindak penyelewengan perolehan suara.
Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh peserta dan jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Melalui sinergi dengan OKP se-Kabupaten Buleleng, KPU Provinsi Bali berharap generasi muda mampu menjadi agen perubahan. Tidak hanya menggunakan hak pilih secara cerdas, tetapi juga ikut membentengi masyarakat dari hoaks, disinformasi dan politik uang serta mengawal terwujudnya pemilu yang berkualitas dan berintegritas. (red)
