Barometer Bali | Klungkung – Tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama yang solid dari jajaran perangkat desa maupun masyarakat. Hal itu disampaikan saat Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, memimpi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kantor Camat Dawan, Kecamatan Dawan, Jumat (11/9).
Sebelum kegiatan evaluasi ini berlangsung, tim monitoring dan evaluasi (monev) meninjau langsung Desa Gunaksa dan Desa Sampalan Klod. Peninjauan tersebut mencakup empat bidang utama penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Wabup Tjok Surya mengapresiasi kinerja perangkat desa karena data hasil monev kali ini dinilai sudah cukup riil. Ia meminta agar praktik baik tersebut dapat diterapkan di desa-desa lainnya serta dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. “Jadi, dari hasil monev ini, capaiannya sudah cukup baik. Maka dari itu, tolong ke depannya dipertahankan dan terus ditingkatkan. Untuk desa-desa lainnya, agar hal ini dijadikan contoh dalam mengelola tata pemerintahan yang optimal guna menyejahterakan masyarakat,” pintanya.
Selain itu, Wabup Tjok Surya tidak henti-hentinya mengajak seluruh desa untuk bersama-sama mengelola sampah dengan sebaik-baiknya langsung dari sumber. Ia menegaskan bahwa teknologi modern, seperti pyrolysis di TOSS Center, tetap memerlukan peran aktif dan dukungan masyarakat dari hulu. “Mari bersama-sama memperkuat komitmen dalam mengelola sampah dari sumbernya. Sistem pengelolaan sampah modern sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Oleh karena itu, saya mendorong setiap desa untuk tidak ragu melahirkan terobosan dan inovasi mandiri dalam mengelola sampah,” ujarnya.
Wabup Tjok Surya juga memberikan penekanan khusus pada percepatan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta pemilahan sampah berbasis sumber. Perangkat desa diminta aktif mendampingi warga karena IKD merupakan pintu masuk penting bagi pendataan perlindungan sosial mandiri. “Perangkat desa harus berada di garda terdepan untuk menjemput bola dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya IKD ini,” imbuhnya. (rah)
