Barometer Bali | Jakarta – Suahasil Nazara resmi mengemban amanah sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029. Seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026),
Suahasil langsung menegaskan komitmennya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.
Menurut Suahasil, Presiden memberikan arahan khusus agar pengelolaan keuangan negara tetap sehat dan mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” kata Suahasil.
Ia menekankan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi instrumen yang dapat dipercaya serta mampu menjalankan agenda pembangunan pemerintah secara berkelanjutan.
“APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu, APBN harus sehat. Selain sehat, APBN juga harus kredibel dan dapat dipercaya,” tandasnya.
Suahasil memastikan Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Salah satu komitmen yang disampaikannya adalah mempertahankan defisit anggaran di bawah batas yang ditentukan undang-undang.
“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” cetusnya.
Selain kebijakan fiskal yang sehat, Suahasil menilai komunikasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Kredibilitas APBN, menurutnya, tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga keterbukaan dan konsistensi pemerintah dalam menyampaikan informasi.
“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan memastikan apa yang dilakukan APBN mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.
Suahasil juga meluruskan pemahaman mengenai efisiensi anggaran. Ia menegaskan efisiensi tidak semata-mata berarti memangkas belanja, melainkan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Dalam menjalankan tugas barunya, Suahasil memastikan proses transisi di lingkungan Kementerian Keuangan akan dikoordinasikan dengan baik. Langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program pemerintah tetap berjalan lancar serta berkesinambungan. (Red)
