Barometer Bali | Badung – Birokrasi modern yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak dalam sistem tata kelola pemerintahan masa kini. Menjawab tantangan tersebut, perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung berkumpul untuk mengikuti Pelatihan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintahan Digital Tahun 2026 di Ruang Samasta BKPSDM Kabupaten Badung, Senin (14/9).
Langkah strategis yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini dirancang untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran birokrasi dalam mengadopsi teknologi digital. Lewat pembekalan ini, kapasitas aparatur sipil negara (ASN) digembleng agar mampu menggeser pola kerja manual konvensional menuju satu platform digital yang terintegrasi langsung dengan sistem penilaian kinerja individu.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba didampingi Kepala Dinas Kominfo Ketut Gede Arta serta Sekretaris BKPSDM I Kadek Yuddy Artawan. Pelatihan ini juga menghadirkan narasumber berkompeten, yakni Nurul Fai’zah, dan Agenes Judith Abigail Lusikooy, yang merupakan Widyaiswara dari BPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta.
Dalam arahannya, Sekda Surya Suamba meluruskan esensi penting dari pelaksanaan pelatihan manajemen ini di hadapan para peserta. “Pelatihan SPBE ini bukan berarti melatih peserta untuk menjadi ahli membuat sistem, melainkan bagaimana kita bersama-sama memahami dan mengadopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digital. Dari pola manual yang konvensional, kini seluruh proses kerja dan penjenjangan kinerja individu diintegrasikan ke dalam satu platform digital agar terukur secara akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Badung, Yuddy Artawan, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta agar tata kelola pemerintahan di Badung berjalan bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Ujung dari transformasi ini adalah jaminan peningkatan mutu pelayanan publik digital yang terintegrasi dan aman bagi masyarakat luas.
Selama jalannya pelatihan, seluruh peserta menerima materi komprehensif mulai dari manajemen risiko SPBE, kolaborasi data lintas perangkat daerah, infrastruktur, tata kelola kebijakan, hingga penyusunan rencana aksi nyata manajemen SPBE di instansi masing-masing. (Rah/Red)
