Barometer Bali | Badung – Administrasi kependudukan kini bukan lagi sekadar urusan kepemilikan kartu identitas, melainkan telah menjadi fondasi utama warga negara untuk mengakses berbagai program kesejahteraan dan pelayanan publik. Menyadari peran strategis perempuan dalam mengelola dokumen rumah tangga, 125 kader TP. PKK Kabupaten Badung dari seluruh kecamatan mengikuti workshop khusus di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (14/9).
Acara bertajuk “Peran Perempuan dalam Tertib Administrasi Kependudukan Bagi Kader TP. PKK Kabupaten Badung Tahun 2026” ini diinisiasi untuk membangun sinergi kuat antara pemerintah dan kader perempuan. Melalui kegiatan ini, para peserta dipersiapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat agar terdata dengan baik dan cerdas memanfaatkan layanan digital.
Kegiatan bernilai strategis ini dibuka langsung oleh Ketua TP. PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya membangun kesadaran tertib administrasi yang dimulai langsung dari unit terkecil, yaitu keluarga. “Tertib administrasi kependudukan harus dimulai dari lingkungan keluarga. Di sinilah peran perempuan sangat strategis, karena seringkali menjadi pengelola utama urusan dokumen dalam rumah tangga,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh kader untuk bergerak aktif memastikan kelengkapan dokumen keluarga dengan memanfaatkan inovasi teknologi yang ada. “Mari kita mulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat. Pastikan setiap anggota keluarga memiliki dokumen yang sah dan lengkap, serta manfaatkan layanan digital yang tersedia agar pelayanan semakin mudah, cepat, aman, dan efisien,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung, I Nyoman Rudiarta, melaporkan bahwa workshop yang berlangsung satu hari penuh ini memang dirancang agar peserta mampu meneruskan informasi dan edukasi kepada sesama kader serta masyarakat luas di lingkungan masing-masing.
Agenda ini turut dihadiri oleh narasumber dari Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Bali, Kejaksaan Negeri Badung, Pengadilan Negeri Denpasar, serta diikuti oleh para Ketua TP. PKK Kecamatan se-Kabupaten Badung beserta jajaran pengurus kader. (Rah/Red)
