Barometer Bali | Badung – Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta didampingi Sekda Badung I.B. Surya Suamba menerima exit meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, berkaitan dengan telah berakhirnya pemeriksaan pendahuluan Semester II Tahun 2026 di Kabupaten Badung di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (5/10).
Pada pertemuan tersebut Kepala Bidang 1 BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Ihsan Aprian menandatangani dan menyerahkan LHP pendahuluan Semester II Tahun 2026 kepada Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta. Acara dihadiri Tim Pemeriksa, Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemkab Badung, Camat serta Direksi Perusahaan Daerah.
Wabup. Bagus Alit Sucipta menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK Perwakilan Bali. Tentu masukan dan catatan dari pemeriksaan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Badung untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Kami sangat mengapresiasi, selain melakukan pemeriksaan, BPK juga memberikan masukan dan catatan kepada kita untuk melakukan perbaikan,” jelasnya Wabup.
Dari semua catatan dan masukan tersebut, Wabup meminta perangkat daerah terkait agar memahami serta mendiskusikan secara mendalam di internal perangkat daerah, untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai catatan tim pemeriksa. “Mana-mana saja yang kiranya menjadi catatan BPK agar dilakukan perbaikan dan diberikan data untuk pemeriksaan lanjutan di pemeriksaan terinci selanjutnya,” perintahnya.
Pemeriksaan pendahuluan mencakup tiga fokus yakni, penataan perumahan, efektivitas Pemerintah Kabupaten Badung dan Perumda Air Minum Tirta Mangutama dalam mendukung pelayanan air, serta efektivitas penyelenggaraan pariwisata. “Tiga pokok ini mempunyai korelasi yang sangat besar untuk pembangunan di Kabupaten Badung,” imbuhnya.
Terkait pelayanan air, Wabup menegaskan bahwa persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian utama, khususnya di wilayah Badung Selatan. Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat harus segera ditindaklanjuti dengan solusi nyata. “Masyarakat tidak melihat apakah itu karena musim kemarau, pompa rusak dan sebagainya. Yang mereka tahu adalah pemerintah harus hadir dan memberikan solusi,” tegasnya, seraya menekankan pentingnya menjaga hubungan antara budaya dan pariwisata Bali agar tetap berjalan seimbang.
Sementara Kepala Bidang 1 BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Ihsan Aprian menjelaskan, exit meeting merupakan tahapan sebelum dilanjutkan ke pemeriksaan terinci yang secara tentatif akan dilaksanakan pada akhir Oktober hingga Desember 2026. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan oleh tiga tim pemeriksa yang mencakup bidang tata ruang, pariwisata dan Perumda Air Minum. “Pemeriksaan pendahuluan ini merupakan bagian untuk menentukan fokus pemeriksaan terinci berdasarkan risiko dan permasalahan yang signifikan,” tambahnya.
Ihsan menyampaikan sejumlah catatan awal dari pemeriksaan pendahuluan, di antaranya terkait penyusunan tata ruang, penerbitan KKPR, penyelenggaraan pariwisata serta pelayanan air minum. Pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, beberapa hal yang menjadi perhatian yakni terkait pengukuran debit air baku, penggunaan volume air baku, kehilangan air dan kontinuitas pelayanan. “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung serta seluruh OPD terkait atas dukungan dan kerja sama yang baik selama pemeriksaan pendahuluan ini,” imbuhnya. (rah/red)
