Barometer Bali | Badung – Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, menekankan pentingnya penanganan abrasi pantai secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, dan kalangan akademisi.
Pesan tersebut disampaikan saat Megawati meninjau kondisi abrasi Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026). Dalam kunjungan itu, Megawati didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, serta sejumlah pejabat pusat dan daerah.
Megawati mengingatkan bahwa karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir.
“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.
Ia juga mengingatkan agar penanganan abrasi tidak dilakukan secara terpisah-pisah. Kolaborasi lintas sektor yang didukung ilmu pengetahuan dan riset dinilai penting untuk menghasilkan solusi yang berkelanjutan.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Megawati turut mendorong pemanfaatan kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana, dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam.
Menurutnya, tantangan perubahan iklim, pemanasan global, dan pencairan es di kutub perlu diantisipasi melalui riset, inovasi teknologi, serta kebijakan yang tepat.
Sementara itu, pemerintah terus mengupayakan pembangunan infrastruktur pengaman pantai. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, mengatakan pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta dilakukan melalui Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah penanganan sepanjang sekitar 85 kilometer garis pantai.
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Triono.
Kunjungan ini diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan abrasi, sekaligus mendorong kebijakan pengelolaan pesisir Bali yang berbasis riset dan berkelanjutan. (red)
