Barometer Bali | Badung – Abrasi yang terus menggerus Pantai Kuta menjadi perhatian serius pemerintah. Ancaman terhadap kawasan berpasir, fasilitas publik, dan aktivitas pariwisata mendorong perlunya penanganan berkelanjutan di salah satu ikon wisata utama Bali tersebut.
Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, meninjau langsung kondisi abrasi Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026). Kunjungan tersebut didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.
Abrasi di kawasan Pantai Kuta dilaporkan semakin mengkhawatirkan akibat pengaruh cuaca ekstrem dan kuatnya gelombang laut. Kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun, sehingga kawasan berpasir yang dimanfaatkan wisatawan semakin menyempit.
Dampaknya tidak hanya menyangkut perubahan fisik pantai. Terjangan gelombang juga menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas, termasuk jalur pejalan kaki, tembok pembatas, dan area aktivitas pedagang.
Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat Pantai Kuta memiliki peran strategis dalam menopang industri pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat.
Dalam peninjauan itu, Megawati menegaskan bahwa persoalan abrasi perlu ditangani melalui kolaborasi lintas sektor dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Megawati juga mengingatkan ancaman perubahan iklim yang berpotensi memperburuk kondisi wilayah pesisir Indonesia. Karena itu, ia mendorong keterlibatan ilmuwan, akademisi, dan pemerintah untuk merumuskan solusi konkret.
Di sisi infrastruktur, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa pemerintah melanjutkan upaya pengamanan pantai melalui pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta.
Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meredam energi gelombang laut dan mengurangi dampak abrasi terhadap kawasan pesisir.
Triono mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Dari persoalan tersebut, masih terdapat sekitar 85 kilometer garis pantai yang menjadi pekerjaan rumah penanganan pemerintah.
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tandasnya.
Penanganan abrasi Pantai Kuta menjadi penting agar fungsi ekologis pesisir, kenyamanan wisatawan, serta keberlangsungan usaha masyarakat dapat tetap terjaga. Upaya tersebut membutuhkan kesinambungan pembangunan infrastruktur yang disertai kajian ilmiah dan pengelolaan lingkungan secara terpadu. (red)
