Barometer Bali | Denpasar – Laju inflasi bulanan di Provinsi Bali pada Oktober 2026 menunjukkan perlambatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang dirilis 2 November 2026, inflasi tercatat sebesar 0,25 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 0,32 persen.
Meski demikian, tekanan inflasi tahunan Bali masih perlu mendapat perhatian. Inflasi secara tahunan (year-on-year/yoy) tercatat sebesar 3,87 persen, meningkat dibandingkan September 2026 sebesar 3,79 persen. Angka tersebut juga berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen.
Sementara itu, inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) Bali mencapai 2,74 persen, naik dari bulan sebelumnya sebesar 2,49 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Achris Sarwani, mengatakan perlambatan inflasi bulanan menjadi perkembangan positif. Namun, peningkatan inflasi tahunan menunjukkan bahwa upaya pengendalian harga harus terus diperkuat, terutama menjelang akhir tahun 2026.
“Perlambatan inflasi bulanan pada Oktober 2026 merupakan perkembangan yang perlu kita jaga bersama. Namun, tekanan inflasi tahunan yang masih meningkat mengingatkan kita bahwa sinergi pengendalian inflasi harus terus diperkuat, khususnya dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga di seluruh wilayah Bali,” papar Achris.
Menurutnya, tekanan inflasi pada Oktober terutama dipengaruhi keterbatasan pasokan sejumlah komoditas pangan, khususnya hortikultura, akibat terbatasnya produksi selama musim kemarau yang berlangsung di tengah fenomena El Niño.
Selain itu, gangguan distribusi BBM yang sempat terjadi pada pertengahan Oktober turut memberikan tekanan terbatas terhadap distribusi barang di sejumlah wilayah. Kenaikan harga daging babi juga menjadi salah satu faktor pendorong inflasi, seiring terbatasnya pasokan di tengah tingginya permintaan pasar.
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi pada Oktober 2026.
Kabupaten Badung mencatatkan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,52 persen, dengan inflasi tahunan mencapai 4,16 persen. Disusul Kota Denpasar sebesar 0,18 persen (mtm) atau 3,63 persen (yoy),
Kabupaten Tabanan sebesar 0,16 persen (mtm) atau 4,35 persen (yoy), serta Singaraja sebesar 0,10 persen (mtm) atau 3,67 persen (yoy).
Dari sisi komoditas, kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih atau kubis, buncis, daging babi, serta laptop/notebook menjadi penyumbang inflasi Oktober.
Sebaliknya, penurunan harga daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, dan ikan tongkol atau ikan ambu-ambu membantu menahan tekanan inflasi.
El Niño dan Distribusi Pangan Jadi Perhatian
Achris menjelaskan, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam menjaga stabilitas harga pada November dan Desember 2026.
Salah satu tantangan utama adalah potensi berlanjutnya fenomena El Niño kuat hingga awal 2027, ditambah mundurnya awal musim hujan. Sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemulihan produksi dan pasokan pangan, terutama komoditas tanaman pangan seperti beras. Di sisi lain, tingginya harga energi global akibat ketegangan geopolitik dunia juga berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas.
Meski demikian, terdapat peluang meredanya tekanan inflasi pada November melalui normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah mengalami kenaikan pada bulan sebelumnya, serta pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap.
“Ke depan, risiko cuaca dan ketahanan pasokan pangan perlu menjadi perhatian bersama. Kami mendorong agar langkah antisipatif dilakukan lebih awal, sehingga potensi gangguan produksi maupun distribusi tidak berkembang menjadi tekanan harga yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.
BI Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi 4K
Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali terus memperkuat koordinasi dan sinergi bersama Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten/kota melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Strategi pengendalian diarahkan pada empat aspek utama atau 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Implementasinya dilakukan melalui koordinasi rutin dalam Rapat Koordinasi Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, serta fasilitasi distribusi pangan.
Selain itu, penguatan kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani, serta peningkatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat juga terus dilakukan.
Achris menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah dan Bank Indonesia, tetapi juga pelaku usaha, distributor, petani, serta masyarakat.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang konsisten dari hulu hingga hilir, mulai dari menjaga produktivitas pertanian, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, hingga menjaga ekspektasi masyarakat terhadap harga. Dengan kolaborasi tersebut, kami optimistis inflasi Bali pada 2026 dapat tetap terkendali dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen,” tutup Achris.
Melalui penguatan koordinasi dan berbagai langkah strategis tersebut, BI bersama TPID se-Bali berkomitmen menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sekaligus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi Bali tetap terpelihara menjelang akhir tahun 2026. (red)
