Barometer Bali | Badung – DPRD Kabupaten Badung bersama Bupati Badung resmi menyepakati dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan, Rabu (11/11/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, mengatakan, rapat paripurna tersebut tidak hanya membahas persetujuan dokumen penganggaran daerah, tetapi juga mencakup tiga usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda).
“Jadi hari ini kita melaksanakan rapat paripurna pengambilan keputusan dengan melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati dengan DPRD tentang tiga usulan Ranperda dan satu dokumen penganggaran daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persetujuan APBD 2027 merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah bersama DPRD untuk menyelesaikan pembahasan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 312 ayat (1), yang mengatur bahwa persetujuan bersama terhadap rancangan Perda APBD harus dilakukan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan.
“Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 312 ayat (1) sudah disebutkan bahwa selambat-lambatnya satu bulan atau 30 hari sebelum tahun berakhir, kami di DPRD bersama Bupati harus sudah memutuskan dokumen penganggaran daerah, yaitu APBD Tahun 2027 ini,” jelasnya.
Selain itu, proses pembahasan dan persetujuan APBD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, seluruh tahapan pembahasan hingga persetujuan bersama telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dari hasil pembahasan sampai pada tingkat pemberian persetujuan sekarang, kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan dengan baik, tentu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” katanya.
Meski telah disepakati bersama, APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 selanjutnya masih harus melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Bali sebelum diberlakukan.
Ia berharap seluruh proses tersebut dapat berjalan lancar sehingga APBD 2027 bisa mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2027. Sementara itu, tiga Ranperda lainnya akan menjalani proses fasilitasi di Pemerintah Provinsi Bali.
“Selanjutnya mudah-mudahan per 1 Januari APBD 2027 ini sudah bisa diberlakukan, tentu sebelumnya harus mendapatkan evaluasi dari Gubernur Bali. Sedangkan tiga Ranperda lainnya akan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Bali,” ungkapnya.
Lebih lanjut, DPRD Badung berharap APBD 2027 yang telah disepakati dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan dengan APBD 2027 ini, yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Bali,” pungkas Anom (rian)
