Barometer Bali | Denpasar – Komisi Yudisial (KY) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam kuliah umum yang digelar Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dengan menghadirkan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Prof. Dr. KPA. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., Kamis (12/11/2026).
Kuliah umum bertajuk “Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Etika Hakim di Era Digital” ini berlangsung di Aula Ganesa, Gedung Rektorat Lantai 4 Unmas Denpasar. Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor Unmas Denpasar, Prof. Dr. I Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, S.H., M.H., serta sivitas akademika Fakultas Hukum.
“Kehadiran pimpinan lembaga negara yang memiliki kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung mekanisme dan tantangan pengawasan etika dalam lingkungan peradilan Indonesia,” ungkap Prof Lanang.
Lebih lanjut Ketua KY menjelaskan perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial dinilai membawa tantangan tersendiri bagi profesi hakim.
“Di tengah keterbukaan informasi dan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap proses peradilan, hakim dituntut tetap menjaga independensi, objektivitas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya,” terang Prof Abdul.
Oleh karena itu, integritas dan kepatuhan terhadap kode etik menjadi fondasi penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
“Penegakan etika hakim tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas dan kredibilitas sistem hukum nasional,” tandasnya.
Bagi mahasiswa Fakultas Hukum, materi tersebut menjadi bekal penting untuk memahami bahwa profesi di bidang hukum tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan akademik dan penguasaan peraturan perundang-undangan. Integritas, tanggung jawab, serta komitmen terhadap nilai-nilai keadilan juga harus menjadi bagian dari karakter seorang calon profesional hukum.
Kuliah umum ini sekaligus menjadi bentuk penguatan hubungan antara dunia akademik dan lembaga negara. Melalui interaksi langsung dengan Komisi Yudisial, mahasiswa diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik kelembagaan, pengawasan hakim, serta dinamika penegakan hukum di Indonesia.
Unmas Denpasar melalui Fakultas Hukum terus mendorong penyelenggaraan kegiatan akademik yang mampu memperluas wawasan dan meningkatkan kompetensi mahasiswa. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam mencetak lulusan yang memiliki daya saing, profesionalisme, dan integritas.
Sejalan dengan semangat sebagai Kampus Berdampak, Unmas Denpasar berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan semakin memahami pentingnya etika dalam profesi hukum serta mampu mengambil peran dalam mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas dan berkeadilan. (hms/unmas)
