Barometer Bali | Gianyar – Proses tender sejumlah proyek pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Gianyar menjadi perhatian. Pasalnya, meski puluhan perusahaan tercatat mengikuti proses pendaftaran tender, data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menunjukkan minimnya peserta yang benar-benar memasukkan dokumen penawaran harga.
Sorotan tersebut mengarah pada empat paket pekerjaan konstruksi di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gianyar. Keempat paket itu memiliki nilai pagu anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Berdasarkan data LPSE hingga Jumat (6/11/2026), pola minimnya persaingan penawaran terlihat pada sejumlah paket pekerjaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tingkat kompetisi dalam proses pengadaan, terutama pada proyek dengan nilai anggaran besar.
Pada paket pembangunan Gedung C Puspem Gianyar, misalnya, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp100 miliar dengan HPS Rp99.999.999.000. PT Tunas Jaya Sanur ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi Rp96.996.973.759.
Namun, dari perusahaan yang tercatat sebagai peserta, tidak ditemukan peserta lain di luar pemenang yang memasukkan dokumen penawaran harga.
Kondisi serupa terjadi pada pembangunan Gedung Utama Puspem Gianyar yang memiliki pagu Rp260,2 miliar dan HPS Rp260.199.995.000. Paket terbesar tersebut dimenangkan PT Bianglala Bali dengan nilai penawaran Rp249.777.360.000.
Dalam daftar peserta tercantum sejumlah perusahaan konstruksi, mulai dari PT Tunas Jaya Sanur, PT Elang Bhumi Persada, CV Mulia Karya Utama, PT PP Urban, PT Sinar Cerah Sempurna, hingga perusahaan BUMN karya seperti PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, dan PT Pembangunan Perumahan.
Meski demikian, banyaknya perusahaan yang terdaftar tidak diikuti dengan masuknya dokumen penawaran dari peserta lainnya sebagaimana terlihat dalam data evaluasi yang menjadi sorotan.
Berikutnya, pembangunan Gedung D Puspem Gianyar dengan pagu Rp100 miliar dan HPS Rp99.999.994.000 dimenangkan PT Pandu Jaya Karya dengan nilai kontrak Rp96.991.564.000.
Dalam paket ini, PT Bianglala Bali dan PT Tunas Jaya Sanur juga tercatat sebagai peserta. Namun, keduanya tidak memasukkan dokumen penawaran harga.
Sementara itu, pembangunan Gedung B dengan pagu Rp100 miliar dan HPS Rp99.999.993.000 dimenangkan PT Tunas Jaya Sanur. Nilai kontraknya tercatat sebesar Rp93.936.132.718.
Pada paket tersebut, sejumlah perusahaan pesaing tidak memasukkan penawaran. Beberapa peserta lainnya juga dinyatakan gugur dalam tahapan evaluasi administrasi maupun teknis.
Salah satu perusahaan yang dinyatakan gugur adalah PT Bumi Aceh Citra Persada. Dalam hasil evaluasi, perusahaan tersebut tidak memenuhi sejumlah persyaratan teknis, termasuk persyaratan kepemilikan Sertifikat BIM (Building Information Modelling) Profesional minimal 5D Standard Cubicost Certified Frontier Company Level.
Persyaratan tersebut meliputi kemampuan penggunaan perangkat TAS untuk perhitungan arsitektur dan struktur, TRB untuk pembesian, serta TME untuk mekanikal dan elektrikal. Peserta juga diwajibkan melampirkan data pendukung perhitungan BIM dari pengalaman pekerjaan sebelumnya.
Selain itu, terdapat ketentuan penggunaan perangkat lunak Common Data Environment (CDE) untuk pengelolaan data digital, termasuk published folder dan archive folder.
Persyaratan teknis tersebut merupakan bagian dari upaya menjamin kualitas pekerjaan konstruksi. Namun, penerapannya bersama kondisi minimnya penawaran kompetitif menjadi hal yang patut dicermati dari sisi transparansi dan proporsionalitas evaluasi.
PUPR Tegaskan Tidak Berwenang Menentukan Pemenang
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gianyar, Ir. I Dewa Gede Putra Hartawan, ST., MT., menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan menentukan ataupun mengondisikan perusahaan pemenang tender.
Menurutnya, proses pemilihan penyedia merupakan kewenangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), bukan Dinas PUPR.
“Izin, dari kami Dinas PUPR tidak dalam ranah menentukan ataupun ‘pengkondisian’ pemenang tender. Proses pemilihan penyedia merupakan ranah kewenangan teman-teman di UKPBJ yang menurut saya pribadi pastinya sudah mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku,” tegasnya saat dikonfirmasi awak media.
Ia menambahkan, pembangunan Puspem Gianyar merupakan salah satu program strategis yang mendapatkan pendampingan Inspektorat Kabupaten Gianyar melalui tim probity audit maupun tim pendamping lainnya.
“Karena proyek Puspem Gianyar merupakan salah satu program strategis yang selalu didampingi Inspektorat melalui tim probity audit maupun tim pendamping lain,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dewa Gede Putra Hartawan menyebutkan bahwa pembangunan Puspem Gianyar secara keseluruhan terdiri atas tujuh paket pekerjaan. Enam paket telah selesai, sedangkan satu paket lainnya masih dalam tahap pelaksanaan kontrak.
“Izin, proyek Puspem Gianyar ada tujuh paket. Enam paket sudah selesai, kontraknya sedang berjalan satu paket. Untuk detail bisa ke kantor nggih, tiyang (saya, red) tidak hafal,” pungkas Dewa. (red)
